Kamis, 21 Maret 2019 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Politik Identitas dan Hoax Ancam Pemilu 2019

  • Menjelang pemilihan umum 17 April 2019, politik indentitas dan hoax (kabar bohong) menjadi dua isu sentral yang ramai diperdebatkan. Dua isu itu menggeser gagasan kampanye berbasis program. Berbagai kalangan pun mengkhawatirkan kemampuan destruktif yang mungkin ditimbulkan dua isu ini terhadap kualitas demokrasi Indonesia.

    Salah satu kekhawatiran yang muncul adalah isu politik identitas dan berita bohong akan menurunkan kualitas demokrasi Indonesia di pemilu nanti. Stephanie Tangkilisan, salah satu founder portal berita politik analisis yang bernama pinterpolitik.com menilai kekhawatiran tersebut wajar.

    “Menurut saya, kekhawatiran itu wajar sekali, karena di Indonesia belum ada gagasan yang kuat untuk menepis dan menetralisir politik identitas itu. Kita mempunyai gagasan Pancasila dan NKRI harga mati, tetapi belum mampu memainkan perannya secara maksimal. Tidak ada sense of belonging,” kata Stephanie dalam diskusi di Jakarta, Kamis (17/1).

    Berbeda dengan di Amerika Serikat (AS), politik identitas di Indonesia dikhawatirkan telah menjadi konsen isu yang cukup lama masuk dalam perdebatan politik elektoral, bahkan telah muncul sejak tahun 1960-an. Di AS, politik indentitas dianggap sebagai hal yang biasa dan menjadi makanan politik wajib yang dikonsumsi masyarakat, bukan hanya saat pemilu, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari.

    Selain belum adanya gagasan yang kuat sebagai penangkal, ada beberapa variabel lain yang membuat kekhawatiran terhadap politik indentitas di Indonesia. Variabel itu adalah institusi negara dan penegak hukum belum mempunyai sikap yang jelas dalam menghadapi isu politik identitas.

    Selain itu, belum ada rasa empati sosial untuk menyelesaikan politik identitas secara adil dan berimbang. Masih kuatnya efek sejarah sejak era kolonial membuat pemisahan-pemisahan dalam struktur masyarakat. Hingga konteks disparitas ekonomi-politik yang terjadi selama era Orde Baru, yang menyebabkan politik identitas menjadi saluran aspirasi kesenjangan sosial.

    Untuk membendung kemampuan destruktif politik identitas, Stephanie mengajak masyarakat untuk membangun komunitas-komuitas yang memiliki panutan khas Indonesia. “Kita harus serius membangun komunitas-komunitas yang memiliki visi-misi, dan aktivitas jelas, yang secara emosional bisa meraih simpati umum. Di situ juga harus ada profesionalisme,” ujarnya.

    Menurut dia, diperlukan sekitar 5 hingga 10 tahun untuk membangun komunitas yang dapat berpengaruh dalam kehidupan perpolitikan di Indonesia. “Hal ini dimungkinkan karena kita bisa memanfaatkan media sosial. Dulu, untuk menyampaikan ide, kita harus berbicara pada satu per satu orang. Kalau sekarang tinggal diunggah di medsos,” katanya.

    Sebagai seorang pembuat film dokumenter, Stephanie memiliki keinginan kuat untuk dapat membuat berbagai film dokumenter yang memberikan pencerahan bagi masyarakat Indonesia agar melek politik. “Saya sangat ingin pada waktunya nanti dapat membuat berbagai film dokumenter khusus Indonesia. Indonesia negara yang kaya, begitu indah, banyak cerita yang perlu diangkat. Banyak ide di kepala saya, tetapi saat ini saya merasa masih butuh banyak belajar dan membuat film dokumentari itu sebenarnya hal yang sangat mahal dari segi waktu, editing, composing, apalagi dana. Harus ada sponsor. Berbeda dengan di Amerika saya dapat grant yang cukup besar, ratusan juta, tanpa harus mengembalikan investasi mereka,” katanya.


    Files Download :

Related Posts