Sabtu, 23 Maret 2019 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Mendagri: Pemilu Jangan Tercederai Racun Demokrasi

  • Pemilu legislatif (pileg) serta pemilu presiden (pilpres) akan berlangsung serentak pada 17 April 2019. Pesta demokrasi lima tahunan tersebut dinilai bagian dari konsolidasi demokrasi.

    “Pemilu 2019 forum konsolidasi demokrasi negara kita. Membangun sistem pemerintahan yang efektif, efisien. Jangan sampai tercederai racun demokrasi,” kata Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo seusai acara Laporan Akhir Tahun 2018 Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) di Kantor Kemdagri, Jakarta, Rabu (26/12).

    Racun demokrasi itu salah satunya politik uang. "Hindari politik uang serupiah pun. Saya yakin KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) juga akan mengawasi, kepolisian, teman-teman pers semua ikut mengawasi,” tegasnya.

    Menurutnya, kampanye berujar kebencian, bernuansa suku, agama, ras dan antargolongan (SARA) juga sepatutnya dihindari, apalagi yang bersifat fitnah. Ia mengajak agar kampanye mengedepankan konsep dan program.

    “Mari buat kampanye sejuk. Supaya tingkat partisipasi masyarakat saat pemilu bisa sesuai harapan semua pihak. Mari adu konsep, adu gagasan, program,” demikian Tjahjo.

    Ia menuturkan, Direktorat Jenderal (Ditjen) Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kemdagri mempunyai tim hingga daerah. “Sinergi dengan Polri, TNI, BIN (Badan Intelijen Negara). Kerawanan pemilu sudah kita bahas bersama,” tuturnya.

    Sementara Direktur Jenderal Polpum Kemdagri Soedarmo menyatakan, fungsi tim yaitu melakukan deteksi dini sekaligus mengidentifikasi permasalahan yang akan menggangu pelaksanaan pemilu. “Kemdagri melalui Ditjen Polpum lakukan berbagai langkah-langkah di antaranya pemetaan potensi gangguan,” kata Soedarmo.

    Menurutnya, intitusi lain seperti Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memang sudah melakukan hal serupa. Hanya saja, terdapat variabel atau indikator yang berbeda. Misalnya, Bawaslu mempunyai Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) yang cenderung kepada pengawasan. Sedangkan Polpum, fokus pada deteksi dini.


    Files Download :

Related Posts

  • sample9

    Mendagri Ungkap Indonesia Negara Peraturan

    Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyebut Indonesia sebagai negara peraturan lantaran banyaknya jumlah peraturan yang ada di tanah air. "Terkait efektivitas dan efisiensi yang menjadi arahan Presiden, ternyata negara kita negara…
  • sample9

    Mendagri Ingin Kembali Kedepankan Siskamling

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo ingin kembali mengedepankan sistem keamanan lingkungan (Siskamling) untuk masalah penanganan konflik. Hal tersebut diungkapkan usai menutup Rapat Kordinasi Koordinasi Nasional…
  • sample9

    Tak Hanya Gafatar, Mendagri Minta Semua Ormas Ditelaah Kembali

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) mengeluarkan radiogram ke seluruh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) daerah se-Indonesia. Radiogram terkait keberadaan Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) serta organisasi lain. "Sudah bikin radiogram ke…
  • sample9

    Mendagri: Stabilitas Nasional Tergantung Kerukunan Masyarakat

    <header 10;="" top:="" 0px;="" width:="" 360px;="" padding:="" margin:="" font-family:="" 'helvetica="" neue',="" arial,="" sans-serif;="" font-size:="" 16px;="" line-height:="" 17.6px;="" position:="" fixed="" !important;"=""><div class="fixed-top" 50px;="" background:="" rgb(210,="" 28,="" 30);"="">
  • sample9

    Kemendagri Fasilitasi Kepesertaan BPJS

    Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan sepakat untuk mengoptimalkan pelaksanaan program jaminan…
  • sample9

    Ini Pesan Mendagri Terkait Pilkada Serentak

    Kecamatan masih dianggap sebagai tempat yang paling berpeluang besar melakukan kecurangan dalam Pemilihan Kepala Daerah serentak di 296 wilayah provinsi, kabupaten/ kota, pada 9 Desember mendatang.…