Senin, 18 Februari 2019 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Pemilu Yang Melelahkan

  • Pemilu serentak bulan April 2019 adalah Pemilu yang paling melelahkan. Selain pemilihan pasangan calon presiden juga pemilihan anggota legislatif. Rakyat harus mencoblos lima kertas suara. Mulai dari pasangan capres, calon legislatief (pusat, propinsi dan kabupaten/kota dan dewan perwakilan daerah).

    Faktor lain yang melelahkan adanya perdebatan panjang pro kontra kasus: daftar pemilih ganda, KTP elektronik yang tercecer, orang gila punya hak pilih dan kasus kotak suara kardus.

    Demokrasi elektoral sebagai aturan main dalam perburuan kuasa mewarnai perjalanan ribetnya proses demokratisasi. Aturan main itu memaksa dua kubu besar politik peserta kontestasi perlu mengasah otak, mengatur strategi, bahkan menyiapkan jebakan.

    Masa kampanye panjang kurang lebih enam bulan menjadi medan pertempuran saling menjatuhkan. Janji debat adu gagasan hanya pepesan kosong. Forum debat kontestan di layar televisi lebih banyak mempertontokan rendahnya kualitas intelektualitas politisi. Yang ditonjolkan kepada publik sebatas mampu  mengungkit kelemahan masa lalu dan serangan pribadi kepada lawan tanding.

    Akibatnya hiruk pikuk arogansi politisi yang terbuka di publik hanya menambah sikap apatis masyarakat karena tidak tersirat harapan perbaikan di masa datang paska pemilu nanti. Retorika tanpa makna menjauhkan rakyat dari impian tampilnya pemimpin andalan masa depan.  

    Tingginya frekwensi sanggahan terhadap kesuksesan kinerja petahana  membuat panggung politik memanas. Klaim keberhasilan dilawan dengan  paparan fakta argumentatif. Yang paling banyak menyita perhatian adalah sejumlah aktifitas Jokowi bermuatan bantahan atas tuduhan sebagai "kader komunis dan anti Islam" yang dialamatkan kepadanya. 

    Pilihan narasi "kader komunis dan anti Islam" yang muncul dari sumber yang tidak jelas itu menjadi tombak kembar politik yang sensitif dan berpotensi mematikan mematikan seketika karier politik seseorang. Jokowi sedang ada disana sekarang. Menjadi objek sasaran kampanye hitam.

    Menurut Machfud MD mantan Ketua MK (Mahkamah Konstitusi) di dalam Pemilu kampanye negatif dibolehkan karena bertujuan  membuka kesalahan seseorang dan ada sumber yang jelas. Yang tidak boleh adalah kampanye hitam, karena itu adalah fitnah dan tidak punya fakta.

    TKN (Tim Kampanye Nasional) Jokowi-Maruf seolah-olah kurang maksimal menggunakan kemampuan intelijen dan strategi jitu mementahkan kampanye hitam itu. Terbukti hanya Jokowi sendirilah yang terus menerus membantah tuduhan itu setiap menghadiri suatu acara. Hal mana terlihat kurang elok, terkesan sangat ambisius.

    Di dalam berbagai serial debat tim sukses di ruang publik, tidak terlihat ketrampilan jurubicara tim petahana mementahkan tuduhan itu karena diserang kebanyakan peristiwa masa lalu dan kehormatan pribadi kontestan lawan. Hal mana menjadi bumerang karena  simpati rakyat lebih banyak kepada yang diserang.

    Di dalam wawancara dengan media ibukota, Maruf Amin mengakui keputusan Jokowi memilih dirinya sebagai calon wakil presiden bertujuan untuk membuktikan rasa hormat Jokowi kepada umat Islam. Dan untuk mengeleminasi pengaruh kampanye hitam yang muncul melalui jaringan cyber army gelap kalangan yang tidak sejalan.

    Sementara itu kehadiran perangkat medsos (media sosial) yang agresif membuat cuaca proses pemilu itu menjadi pengap dan sumpek. Penetrasi medsos sangat bebas, lincah dan cenderung radikal. Namun demikian radikalisme medsos ini toh digemari publik.

    Ada pesan yang tertangkap, seakan sebahagian besar masyarakat yang merasa terpinggirkan oleh kekuasaan, kini  menemukan pintu masuk untuk menyuarakan unek-unek mereka yang dinafikan baik oleh wakil rakyat maupun media mainstream.

    Pemerintah sendiri terkesan setengah mati mencari suatu resep untuk bisa mengendalikan fabrikasi isu miring dari medsos yang bebas tak terkendali dan tidak terkendala oleh apapun. Dari medsos lahir perlawanan masyarakat tanpa kekerasan. Termasuk mengkritisi kebijakan pemerintah yang seringkali kurang bijak.

    Situasi dan kodisi politik yang sedang mengalami turbulensi ini mendorong demokrasi elektoral mendapat beban berat: kontestan diwajibkan mengumpulkan bilangan elektoral sebanyak-banyaknya denga segala cara untuk menduduki kursi Indonesia Satu.

    Dan justru melalui ada balap proses implementasi demokrasi elektoral itu pulalah terbuka ruang kecurangan yang menyuburkan kampanye hitam.

    Bagaimanapun juga rakyat sebagai pemilik kedaulatan atas negeri ini, harus mampu melewati proses Pemilu serentak yang melelahkan ini. Mereka wajib proaktif memberantas virus kampanye hitam dari manapun datangya.

    Melalui Pemilu bersih dan jujur adalah salah satu cara yang tepat dan elegan menolak lahirnya calon pemimpin siluman!


    Files Download :

Related Posts

  • sample9

    Jokowi: Jangan Sampai Pemilu Hilangkan Kerukunan Bangsa

    Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan masyarakat Indonesia jangan sampai terpecah belah karena persoalan pilkada dan pemilu. Presiden meminta para politikus memberikan contoh pendidikan politik yang baik…
  • sample9

    Pemilu, Antara Kemajuan dan Tantangan

    Pesta Demokrasi boleh dikatakan sudah rampung. Perolehan suara masing-masing partai sudah banyak dipublish oleh banyak lembaga survei. Masing-masing mengaku bahwa akurasi quick count (hitung cepat) masing-masing lembaga survei…
  • sample9

    Pemilu paling rumit di dunia dan akhirat

    Bagi wartawan asing dan pengamat pemilu internasional, pemilu legislatif Indonesia merupakan pemilu paling kompleks di dunia. Beberapa media internasional pernah mengulas soal ini panjang lebar setelah mengikuti Pemilu 2004.Padahal pemilu…
  • sample9

    Kecurangan Pemilu Diprediksi Kecil

    Potensi kecurangan pada Pemilu Legislatif (Pileg) 2014 mendatang dinilai relatif kecil mengingat para penyelenggara pemilu di KPU saat ini lebih berpengalaman. Mayoritas komisioner KPU saat ini adalah mereka yang pernah…
  • sample9

    MPR Minta Persidangan Sengketa Pemilu MK Transparan

    Wakil Ketua MPR Lukman Hakim Saifuddin mengingatkan agar proses penyelesaian perselisihan hasil Pemilu 2014 di Mahkamah Konstitusi berlangsung transparan untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap lembaga hukum tersebut. "Adanya distrust…
  • sample9

    Politik Pemilu

    PEMILU legislatif merupakan kesempatan bagi warga negara untuk memilih orang-orang baik yang akan memperjuangkan kesejahteraan dan kepentingan rakyat. Persoalannya, baik menurut rakyat belum tentu baik menurut calon anggota legislatif, belum…
  • sample9

    Pemilu Tidak Hambat Roda Pemerintahan

    Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menegaskan pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2014 tidak akan menghambat roda pemerintahan di negara ini. Sebaliknya, pesta demokrasi lima tahunan itu menjadi pemicu bagi seluruh jajaran…
  • sample9

    Presiden SBY: Pemilu Tidak Perlu Gaduh

    Makassar - Ajang Pemilihan umum (Pemilu) sudah di depan mata. Dimulai dari pemilihan legislatif (Pileg), 9 April. Kemudian dilanjutkan pemilihan…
  • sample9

    Pemilu Serentak Lebih Efisien

     Pelaksanaan pemilihan umum anggota legislatif serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden RI secara serentak…
  • sample9

    Masyarakat Harus Disuguhi Edukasi Pemilu

    Sekretaris Jenderal Pro Demokrasi (Prodem), Andrianto, menilai respons masyarakat terhadap tahapan pemilu sejatinya merupakan cermin sikap apatis publik terhadap pesta demokrasi.     "Sistem pemilu sangat boros dan high cost.…
  • sample9

    Pemilu 2014, Target Teroris

    Terorisme di Indonesia bak amoeba yang dengan cepatnya membelah diri sehingga terus berkembang dan bertambah banyak. Itu sebabnya, Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT) mengingatkan masyarakat agar selalu waspada terhadap ancaman…
  • sample9

    Inilah 14 Kerawanan Pemilu 2014

    Lembaga Indonesian Parliamentary Center menyebutkan 14 kerawanan yang harus diwaspadai dalam penyelenggaraan Pemilu Legislatif 2014. "Ada 14 potensi kerawanan yang dapat mengganggu kualitas penyelenggaran Pemilu Legislatif 2014," kata Sulastio…
  • sample9

    JPPR Harapkan Partisipasi Masyarakat Pantau Pemilu 2014

    Deputi Internal Jaringan Pendidikan Pemilih Untuk Rakyat (JPPR), Masyukurudin Hafidz mengatakan media sosial selama ini cukup efektif dalam penyebaran informasi dan pemantauan pemilu. Diharapkan melalui media sosial juga bisa memberi…
  • sample9

    Pengamat: Caleg Muda Meriahkan Pemilu 2014

    Pengamat bidang sosial politik, Ihsanudin Husin berpendapat, kehadiran calon anggota legislatif dari kalangan muda, sangat bagus untuk memeriahkan Pemilu 2014."Apalagi kalau calon anggota legislatif (caleg) muda tersebut memiliki kualitas dan…
  • sample9

    DKPP Dorong Penyelenggara Pemilu Taat Azas

    Kepala Sub Direktorat Fasilitasi Pemilu, Direktorat Jenderal (Ditjen) Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kemendagri, Cecep Agus Supriyatna, mengatakan, setidaknya ada tujuh indikator sebuah pemilu bisa dikatakan sukses.
  • sample9

    Sengketa Pemilu Harus Ditangani Lembaga Tersendiri

    Wakil Ketua DPD RI Laode Ida mendukung Mahkamah Konstitusi (MK) untuk tidak lagi menangani sengketa pemilu kepala daerah. Tertangkap tangannya Ketua MK Akil Mochtar justru mempertegas di dalam MK…