Senin, 18 Februari 2019 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Hak Pilih Kelompok Rentan dalam Pemilu Harus di Kawal

  • Peneliti dari Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Fadli Ramadhanil, mengatakan ada empat kelompok masyarakat rentan yang harus dikawal hak pilihnya dalam Pemilu 2019. Kelompok ini terkendala hak pilihnya akibat persoalan administratif dan kondisi sosial.

    Menurut Fadli, kelompok rentan dalam pengertian Perludem adalah mereka yang berisiko tidak terdaftar sebagai pemilih dalam pemilu. Keempatnya yakni warga negara yang belum mendapatkan atau belum melakukan rekam data KTP-el, masyarakat adat, penyandang disabilitas dan pemilih pemula.

    "Saat penetapan DPT hasil perbaikan tahap kedua (DPTHP 2) pada Sabtu (15/12), Kemendagri menyampaikan angka perekaman data KTP-el mencapai 97,8 persen. Artinya, masih ada sekitar 2,61 persen warga negara wajib KTP-el tetapi belum melakukan perekaman," ungkap Fadli dalam paparan diskusi di Menteng, Jakarta Pusat, Ahad (16/12).

    Sayangnya, Kemendagri tidak mengungkapkan secara detail berapa angka wajib KTP-el seluruh Indonesia. Jumlah total perekaman dan orang yang belum merekam pun tidak dijelaskan.

    Fadli menegaskan, perekaman KTP-el penting karena PKPU Nomor 11 Tahun 2018 masih berlaku. Dalam PKPU itu, salah satu dokumen yang akan digunakan warga agar bisa masuk dalam daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu 2019 yakni memiliki KTP-el.

    "Sementara, kondisi perekaman kartu tanda penduduk elektronik di masing-masing daerah berbeda-beda," kata Fadli.

    Kelompok rentan kedua adalah kelompok masyarakat adat. Hambatan administratif dimana beberapa kelompok masyarakat adat yang belum atau tidak bisa memiliki KTP-el adalah solusi yang perlu dijawab oleh KPU bersama dengan Kemendagri.  Adanya nilai adat yang dipegang oleh kelompok masyarkaat adat, serta pola kehidupan masyarakat adat yang khusus, perlu untuk diberikan perhatian serius dan khusus oleh penyelenggara pemilu.

    Terakhir, kelompok penyandang disabilitas dan pemilih pemula adalah termasuk yang rentan tidak bisa menggunakan hak suaranya, jlka memang untuk masuk ke dalam DPT Pemllu 2019 mesti memiliki KTP-el. "Pemilih yang baru akan berusia 17 tahun di bulan April 2019, atau mendekati hari H pemilu tentu akan kesulitan memiliki KTP el pada saat Itu. Oleh sebab ltu, KPU perlu segera memastikan solusi bagi pemilih pemula, agar hak pilihnya pada hari pemungutan suara tldak terhalang hal administratif," tambah Fadli.

    Sebelumnya, KPU menetapkan DPTHP 2 pada Sabtu, 15 Desember 2018. Total DPTHP 2 dalam negeri yang ditetapkan oleh KPU adalah 190770.329 orang.  Rincianya pemilih laki-laki 95.365.749 orang, dan pemilih perempuan 95.401580. Total TPS yang akan dibuat untuk pemilu 2019 di dalam negeri adalah 809.500 titik. Jika digabungkan dengan daftar pemilih di luar negeri, total pemilih Pemilu 2019 yang ditetapkan oleh KPU kemarin sebanyak 192.828.520 orang.


    Files Download :

Related Posts

  • sample9

    Mendagri Ungkap Indonesia Negara Peraturan

    Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyebut Indonesia sebagai negara peraturan lantaran banyaknya jumlah peraturan yang ada di tanah air. "Terkait efektivitas dan efisiensi yang menjadi arahan Presiden, ternyata negara kita negara…
  • sample9

    Mendagri Ingin Kembali Kedepankan Siskamling

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo ingin kembali mengedepankan sistem keamanan lingkungan (Siskamling) untuk masalah penanganan konflik. Hal tersebut diungkapkan usai menutup Rapat Kordinasi Koordinasi Nasional…
  • sample9

    Tak Hanya Gafatar, Mendagri Minta Semua Ormas Ditelaah Kembali

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) mengeluarkan radiogram ke seluruh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) daerah se-Indonesia. Radiogram terkait keberadaan Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) serta organisasi lain. "Sudah bikin radiogram ke…
  • sample9

    Mendagri: Stabilitas Nasional Tergantung Kerukunan Masyarakat

    <header 10;="" top:="" 0px;="" width:="" 360px;="" padding:="" margin:="" font-family:="" 'helvetica="" neue',="" arial,="" sans-serif;="" font-size:="" 16px;="" line-height:="" 17.6px;="" position:="" fixed="" !important;"=""><div class="fixed-top" 50px;="" background:="" rgb(210,="" 28,="" 30);"="">
  • sample9

    Kemendagri Fasilitasi Kepesertaan BPJS

    Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan sepakat untuk mengoptimalkan pelaksanaan program jaminan…
  • sample9

    Ini Pesan Mendagri Terkait Pilkada Serentak

    Kecamatan masih dianggap sebagai tempat yang paling berpeluang besar melakukan kecurangan dalam Pemilihan Kepala Daerah serentak di 296 wilayah provinsi, kabupaten/ kota, pada 9 Desember mendatang.…