Jumat, 22 Februari 2019 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Mendagri Optimistis Pemilu Serentak 2019 Luber dan Jurdil

  • Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo optimistis pemilu serentak 2019 akan berlangsung Luber (langsung, umum, bebas, dan rahasia), jujur, dan adil (jurdil). Hal itu, menurut Tjahjo, merupakan perintah konstitusi dan Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu.

    “Undang-undang itu mengikat semua pihak, baik penyelenggara pemilu, pemerintah dan pemda, parpol, kontestan dan seluruh aktor-aktor terkait penyelenggaraan pemilu,” kata Tjahjo.

    Menurut Tjahjo, Undang-undang mengatur.secara sistematik untuk mewujudkan tata kelola pemilu yang luber, jujur dan adil. Bahkan telah disusun aturan lebih teknis oleh penyelenggara pemilu, yaitu KPU, Bawaslu, dan DKPP.  Aturan itu mengikat semua pihak.

    Ia menegaskan, penyelenggara Pemilu merupakan lembaga yang bersifat nasional, mandiri, dan tetap. Keputusan penyelanggara pemilu bersifat independen dan tidak ada yang dapat mengintervensi.

    “Jika.ada yang mencoba (intervensi), berisiko terkena pidana pemilu sesuai UU pemilu,” ujar Tjahjo.

    Tjahjo menambahkan, penyelanggara pemilu saat ini ialah orang-orang yang berintegritas tinggi karena dipilih melalui seleksi ketat oleh pansel independen dan persetujuan DPR. Mereka juga dikontrol pers, masyarakat sipil, perguruan tinggi, NGO/LSM, dan dunia internasional dalam proses dan tahapan pemilu.

    “Kita yakin tata kelola pemilu hari ini jauh lebih dari sebelummya,” tuturnya.

    Mengenai masalah blangko KTP elektronik yang terjadi pelanggaran SOP sehingga KTP rusak atau invalid tidak dimusnahkan, tindak pidana pencurian dan oknum yang sengaja membuang KTP invalid atau rusak, Tjahjo menegaskan itu murni tindak pidana.

    “Kami sangat serius minta kabareskrim.Polri mengusut, menangkap dan menghukum seberat-beratnya para pelaku. Kami pasti tindak aparatur siapapun yang terlibat termasuk pecat. Dan pidanakan. Kami tidak pernah lindungi aparatur yang korup dan.tidak.bertanggungjawab,” kata Tjahjo.

    Ia menekankan, masalah KTP elektronik itu tidak ada hubungan dengan DPT. DPT ialah otoritas mutlak KPU dan penyelenggara Pemilu.

    “Kemendagri hanya memberikam DP4 sesuai amanat UU nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu. Hal itu sudah dilaksanakan DP4 diserahkan kemendagri kepada KPU tahun lalu, pada 17 Desember 2017,” tuturnya.

    Tjahjo menegaskan, Kemendagri selalu mengingatkan untuk melawan racun demokrasi berupa politik uang, politisasi SARA, dan kampanye negatif. “Saya Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menegaskan Mari Kita Tolak dan Lawan Siapapun yang coba-coba melakukan kecurangan dalam pemilu,” kata dia.


    Files Download :

Related Posts

  • sample9

    Mendagri Ungkap Indonesia Negara Peraturan

    Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyebut Indonesia sebagai negara peraturan lantaran banyaknya jumlah peraturan yang ada di tanah air. "Terkait efektivitas dan efisiensi yang menjadi arahan Presiden, ternyata negara kita negara…
  • sample9

    Mendagri Ingin Kembali Kedepankan Siskamling

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo ingin kembali mengedepankan sistem keamanan lingkungan (Siskamling) untuk masalah penanganan konflik. Hal tersebut diungkapkan usai menutup Rapat Kordinasi Koordinasi Nasional…
  • sample9

    Tak Hanya Gafatar, Mendagri Minta Semua Ormas Ditelaah Kembali

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) mengeluarkan radiogram ke seluruh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) daerah se-Indonesia. Radiogram terkait keberadaan Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) serta organisasi lain. "Sudah bikin radiogram ke…
  • sample9

    Mendagri: Stabilitas Nasional Tergantung Kerukunan Masyarakat

    <header 10;="" top:="" 0px;="" width:="" 360px;="" padding:="" margin:="" font-family:="" 'helvetica="" neue',="" arial,="" sans-serif;="" font-size:="" 16px;="" line-height:="" 17.6px;="" position:="" fixed="" !important;"=""><div class="fixed-top" 50px;="" background:="" rgb(210,="" 28,="" 30);"="">
  • sample9

    Kemendagri Fasilitasi Kepesertaan BPJS

    Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan sepakat untuk mengoptimalkan pelaksanaan program jaminan…
  • sample9

    Ini Pesan Mendagri Terkait Pilkada Serentak

    Kecamatan masih dianggap sebagai tempat yang paling berpeluang besar melakukan kecurangan dalam Pemilihan Kepala Daerah serentak di 296 wilayah provinsi, kabupaten/ kota, pada 9 Desember mendatang.…