Minggu, 17 Februari 2019 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Kondisi Politik dan Ekonomi Jelang Pemilu

  • Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) menyelenggarakan penelitian prioritas nasional sepanjang tahun 2018. Hasilnya akan disampaikan dalam talkshow bertema 'Hasil Penelitian Prioritas Nasional: Peluang dan Tantangan Demokrasi Ke depan' pada Selasa, (11/12) di kantor LIPI.

    Kepala Pusat Penelitian Politik LIPI, Firman Noor menyebut penelitian dilakukan lewat tiga cara yaitu survei publik, survei ahli, dan riset kualitatif. Kegiatan survei publik dilakukan di 34 provinsi dengan melibatkan 2.100 responden Sedangkan survei ahli dilakukan di 11 provinsi dengan melibatkan 145 ahli. Untuk riset kualitatif, pengumpulan data dilakukan di 7 provinsi.

    “Selain untuk memetakan kondisi politik, ekonomi, sosial, dan keamanan, penelitian ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan untuk mendorong konsolidasi demokrasi di Indonesia,” katanya.

    Di bidang politik, beberapa aspek yang perlu dicermati oleh pemerintah maupun elite politik ialah partisipasi politik, kebebasan sipil, dan perilaku memilih. Tujuannya dalam rangka penguatan kualitas demokrasi

    “Partisipasi politik masyarakat dalam menggunakan hak pilih merupakan salah satu aspek yang menonjol yang dapat menentukan kualitas pemilu di Indonesia,” ujarnya.

    Menurut Firman, hal yang dapat memengaruhi perilaku memilih adalah kecenderungan pemilih milenial, pertimbangan representasi agama muslim dan non-muslim, dan pengaruh religiusitas dalam pilihan politik mereka. Dalam sektor ekonomi, masyarakat memberikan apresiasi positif atas kinerja pemerintah dalam pembangunan infrastruktur dan beberapa program unggulan pemerintah seperti layanan kesehatan dan pendidikan.

    “Namun, terkait dengan upaya menciptakan keadilan ekonomi jangka panjang, hal yang perlu mendapat perhatian lebih besar dari pemerintah yaitu perbaikan terhadap akses kebutuhan dasar seperti perumahan, stabilitas harga kebutuhan pokok, penyediaan air bersih, transportasi publik, dan kualitas pendidikan,” ungkapnya.

    Ia juga menyatakan, pemerintah perlu meningkatkan ekspor dan menjaga rasio utang luar negeri tetap kondusif. Temuan penelitian lainnya menunjukkan politisasi SARA dan penyebaran berita bohong menjadi gambaran sosial budaya yang perlu segera diatasi.

    Politisasi SARA berpotensi memunculkan sikap intoleran di dalam masyarakat. Adapun penyebaran berita bohong berdampak pada terciptanya kondisi yang meresahkann masyarakat sehingga timbul kecurigaan.

    “Perlu pendidikan politik di masyarakat, kearifan dalam menggunakan media sosial dan juga tak kalah penting adalah keteladanan elit politik,” jelasnya.

    Sementara di bidang keamanan, secara umum, kinerja pemerintah yang menyangkut penegankan hukum, perlindungan HAM, bahkan pemberantasan korupsi dinilai baik.

    “Terkait komitmen pemerintahan Jokowi-JK dalam menyelesaikan pelanggaran HAM di masa lalu masih menjadi pekerjaan rumah yang belum selesai,” terangnya.

    Diketahui, Talkshow Hasil Penelitian Prioritas Nasional akan menghadirkan pembicara Direktur Pendidikan Tinggi, Iptek, dan Kebudayaan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Amich Alhumami. Bertindak sebagai narasumber peneliti senior Pusat Penelitian Politik LIPI, Syamsuddin Haris dam peneliti senior Pusat Penelitian Ekonomi LIPI, Syarif Hidayat. 


    Files Download :

Related Posts

  • sample9

    Bansos Tak Boleh Jadi Instrumen Politik

    Tujuan utama dana bantuan sosial adalah untuk mengurangi risiko sosial yang terjadi di masyarakat dan meningkatkan daya beli. Jumlah dana bantuan sosial yang cukup besar, tahun ini Rp…
  • sample9

    Peran Perempuan di Ranah Politik Formal Masih Minim

    Direktur Eksekutif Women Research Institute Sita Aripurnami mengungkapkan peran perempuan dalam ranah politik formal masih minim. Dua fakta bahwa peran perempuan masih minim, yakni keterwakilan di pemilihan kepala daerah (pilkada)…
  • sample9

    Edukasi Politik Melalui Media

    Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Busyro Muqoddas berpendapat partai politik tidak banyak memberikan pendidikan politik kepada masyarakat."Pendidikan politik itu tidak ada. Saya berani memprediksi Pemilu 2019 minimal seperti ini,"…
  • sample9

    Politik Pemilu

    PEMILU legislatif merupakan kesempatan bagi warga negara untuk memilih orang-orang baik yang akan memperjuangkan kesejahteraan dan kepentingan rakyat. Persoalannya, baik menurut rakyat belum tentu baik menurut calon anggota legislatif, belum…
  • sample9

    Partai Politik Boleh Terima Sumbangan Hingga Kampanye Usai

    Komisi Pemilihan Umum memperbolehkan partai politik peserta pemilu menerima sumbangan dana dari calon anggota legislatif maupun pihak ketiga hingga masa kampanye berakhir pada 5 April mendatang, kata Komisioner KPU Hadar…
  • sample9

    Ini Format Kampanye Rapat Umum Bagi Partai Politik

    Jajaran Komisi Pemilihan Umum  merancang jadwal kampanye dalam bentuk rapat umum secara integral antara KPU Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota. KPU mengatur kampanye partai politik secara bergilir berdasarkan provinsi."Empat partai kampanye…
  • sample9

    Perguruan tinggi jangan antipolitik

    Ketua Dewan Perwakilan Rakyat RI Marzuki Alie menyarankan seluruh perguruan tinggi baik negeri maupun swasta di Indonesia untuk tidak anti terhadap politik.
  • sample9

    Kampus dapat manfaatkan 2014 untuk pendidikan politik

    Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh mengatakan, momentum tahun politik 2014, yang tidak terjadi tiap tahun, dapat dimanfaatkan pimpinan perguruan tinggi untuk melakukan pendidikan politik. 
  • sample9

    Galang Kerukunan di Tahun Politik

    HARI Kerukunan Nasional disetujui Presiden untuk diperingati setiap tanggal 3 Januari. Pencanangannya dilakukan oleh Wakil Presiden (Wapres) Boediono, Minggu (5/1), dan diramaikan oleh gerak jalan yang diikuti 130 ribu orang.…
  • sample9

    RUU PIlkada Akan Atur Larangan Politik Dinasti

    Anggota Komisi II DPR RI Malik Haramain mengatakan semua fraksi telah menyetujui larangan penerapan politik dinasti dalam Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah."Meski RUU-nya belum diputus, tapi semua fraksi hingga Minggu…
  • sample9

    Politik dinasti terbentuk karena kesalahan parpol

    Maraknya politik dinasti di beberapa daerah, menjadi tanggung jawab partai politik (parpol). Pasalnya, politik dinasti tidak akan menjadi persoalan jika dalam proses rekruitmen dilakukan transparan dan akuntabel dengan menimbang kemampuan…
  • sample9

    Maraknya Politik Dinasti di Indonesia

    Salah satu efek samping dari pilkada dengan melahirkan dinasti-dinasti di daerah. Banyak anak dan isteri yang menggantikan ayah dan suami mereka untuk memimpin daerah.