Senin, 18 Maret 2019 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Mendagri: Kepala Daerah Berkampanye tak boleh Pakai Fasilitas Daerah

  • Menteri Dalam Negeri Tjahyo Kumolo mengingatkan kepala daerah yang terlibat dalam kampanye politik untuk tidak melibatkan perangkat daerah maupun fasilitas lainnya untuk memenangkan calon tertentu.

    Menurutnya, Kepala Daerah yang terlibat tersebut harus menyampaikan ijin ke Panwaslu dan Mendagri terlebih dahulu jika terlibat dalam kampanye politik. Selain itu, kepala daerah tersebut juga tidak diperkenankan menggunakan uang daerah, melibatkan aparat sipil neagara (ASN) lain, maupun menggunakan mobil dinas selama melakukan kampanye.

    “Kalau bisa dilakukan Sabtu minggu [deklarasi pemenangan calon], ini sisi lain karena dia anggota partai,” katanya, Rabu (28/11/2018).

    Dia juga meminta aparat penegak hukum untuk melakukan konsilidasi dalam menghadapi perkara pemilihan umum (pemilu) mendatang. Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) satu atap dinilai memiliki peran krusial dalam konsilidasi menghadapi pelanggaran pemilu.

    Begitu juga dengan Kejaksaan yang memiliki fungsi strategis dalam pemilu yakni mulai dari penegakan hukum, penyidikan, hingga penuntutan. Kejaksaan sendiri dinilai telah memiliki sinergi yang jelas, mulai dari Kejaksaan Agung hingga Kejaksaan Negeri (Kejari) untuk menghadapi kasus pemilu.

    Dia pun meminta agar KPU pusat hingga daerah juga memiliki sinergi seperti Kejaksaan dalam menyuksesan pemilu mendatang.

    “Soal keamanan jelas, tinggal peran yang kami minta, termasuk pemerintah daerah untuk ikut sosialisasi agar hak masyarakat tidak terganggu,” katanya.

    Jaksa Agung Muhammad Prasetyo mengatakan pihaknya siap mengawal dan menyukseskan pemilihan wkail rakyat dan presiden mendatang.  Sentra penegakan hukum terpadu (Gakkumdu) satu atap akan diterapkan untuk menjadi sarana penegak hukum untuk menjaga netralitas dan independensi dalam menangani kasus pelanggaran pemilihan umum mendatang. Dengan Gakkumdu satu atap ini, pelanggaran akan lebih cepat dibahas dan segera tuntas.

    Kata dia, jika diperlukan, kejaksaan akan mengadakan sidang in absentia atau dengan ketidakhadiran untuk mengusut tuntas setiap pelanggaran. Sebab, kerap kali, pelanggar mengulur waktu kasus dengan tidak menghadiri persidangan.

    “Konsolidasi demokrasi dengan beragam permasalahan merupakan tanggung jawab bersama,” katanya. 


    Files Download :

Related Posts

  • sample9

    Mendagri Ungkap Indonesia Negara Peraturan

    Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyebut Indonesia sebagai negara peraturan lantaran banyaknya jumlah peraturan yang ada di tanah air. "Terkait efektivitas dan efisiensi yang menjadi arahan Presiden, ternyata negara kita negara…
  • sample9

    Mendagri Ingin Kembali Kedepankan Siskamling

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo ingin kembali mengedepankan sistem keamanan lingkungan (Siskamling) untuk masalah penanganan konflik. Hal tersebut diungkapkan usai menutup Rapat Kordinasi Koordinasi Nasional…
  • sample9

    Tak Hanya Gafatar, Mendagri Minta Semua Ormas Ditelaah Kembali

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) mengeluarkan radiogram ke seluruh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) daerah se-Indonesia. Radiogram terkait keberadaan Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) serta organisasi lain. "Sudah bikin radiogram ke…
  • sample9

    Mendagri: Stabilitas Nasional Tergantung Kerukunan Masyarakat

    <header 10;="" top:="" 0px;="" width:="" 360px;="" padding:="" margin:="" font-family:="" 'helvetica="" neue',="" arial,="" sans-serif;="" font-size:="" 16px;="" line-height:="" 17.6px;="" position:="" fixed="" !important;"=""><div class="fixed-top" 50px;="" background:="" rgb(210,="" 28,="" 30);"="">
  • sample9

    Kemendagri Fasilitasi Kepesertaan BPJS

    Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan sepakat untuk mengoptimalkan pelaksanaan program jaminan…
  • sample9

    Ini Pesan Mendagri Terkait Pilkada Serentak

    Kecamatan masih dianggap sebagai tempat yang paling berpeluang besar melakukan kecurangan dalam Pemilihan Kepala Daerah serentak di 296 wilayah provinsi, kabupaten/ kota, pada 9 Desember mendatang.…