Senin, 18 Maret 2019 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Mendagri Ingatkan Transparansi Dana Parpol

  • Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo meminta parpolparpol tetap mengedepanan akuntabilitas dan transparansi terhadap pengelolaan bantuan keuangan yang diberikan negara. Menurut Tjahjo, salah satu upaya membantu parpol telah dilakukan pemerintah melalui dikeluarkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik. ”Dengan PPini, maka ada kenaikan dana bagi parpol. Yang semula parpol hanya menerima Rp 108 per suara sah nasional, menjadi menerima Rp 1000. Ini memberi ruang untuk parpol dapat melakukan fungsinya dengan baik serta memberikan pendidikan politik yang maksimal kepada kader dalam melakukan proses rekruitmen. Tentunya kita tetap meminta parpol mengedepankan akuntabilitas dan transparansi,” kata Tjahjo di Kemendagri, kemarin.

    Tjahjo tetap mewanti-wanti pentingnya akuntabilitas dan transparansi penggunaan dana bantuan dari negara tersebut, walaupun partai politik secara rutin menyampaikan laporan pertanggungjawaban ke Kemendagri.

    Selain sebelumnya melalui audit yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang dilakukan setiap tahun. Menurut Mendagri, sampai dengan saat ini, Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Parpol relatif tidak ada masalah. Secara prosedural dilakukan audit yang sangat selektif oleh BPK dan bantuan telah digunakan sesuai mekanisme yang diatur dalam PPNomor 1 Tahun 2018 dan Permendagri Nomor 36 tahun 2018. ”Dan Kemendagri rutin melakukan proses komunikasi yang efektif dengan partai politik mulai dari proses permohonan, pencairan, sampai dengan setelah diadakan audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan,” tutur Tjahjo.

    Politisi PDIP tersebut menambahkan, bahwa parpol dengan bantuan dari negara, diharapkan bisa melakukan pengkaderan. Yang mana parpol harus bisa mendapatkan kader-kader yang terbaik dan jauh dari aspek penyimpangan, khususnya melakukan korupsi dan penyimpangan lainnya.


    Files Download :

Related Posts

  • sample9

    Mendagri Ungkap Indonesia Negara Peraturan

    Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyebut Indonesia sebagai negara peraturan lantaran banyaknya jumlah peraturan yang ada di tanah air. "Terkait efektivitas dan efisiensi yang menjadi arahan Presiden, ternyata negara kita negara…
  • sample9

    Mendagri Ingin Kembali Kedepankan Siskamling

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo ingin kembali mengedepankan sistem keamanan lingkungan (Siskamling) untuk masalah penanganan konflik. Hal tersebut diungkapkan usai menutup Rapat Kordinasi Koordinasi Nasional…
  • sample9

    Tak Hanya Gafatar, Mendagri Minta Semua Ormas Ditelaah Kembali

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) mengeluarkan radiogram ke seluruh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) daerah se-Indonesia. Radiogram terkait keberadaan Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) serta organisasi lain. "Sudah bikin radiogram ke…
  • sample9

    Mendagri: Stabilitas Nasional Tergantung Kerukunan Masyarakat

    <header 10;="" top:="" 0px;="" width:="" 360px;="" padding:="" margin:="" font-family:="" 'helvetica="" neue',="" arial,="" sans-serif;="" font-size:="" 16px;="" line-height:="" 17.6px;="" position:="" fixed="" !important;"=""><div class="fixed-top" 50px;="" background:="" rgb(210,="" 28,="" 30);"="">
  • sample9

    Kemendagri Fasilitasi Kepesertaan BPJS

    Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan sepakat untuk mengoptimalkan pelaksanaan program jaminan…
  • sample9

    Ini Pesan Mendagri Terkait Pilkada Serentak

    Kecamatan masih dianggap sebagai tempat yang paling berpeluang besar melakukan kecurangan dalam Pemilihan Kepala Daerah serentak di 296 wilayah provinsi, kabupaten/ kota, pada 9 Desember mendatang.…