Senin, 18 Maret 2019 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Mendagri Tjahjo Kumolo Minta Partai Politik Transparan Soal Bantuan Keuangan Negara

  • Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mendorong partai politik mengedepankan aspek akuntabilitas dan transparansi terhadap pengelolaan bantuan keuangan yang diberikan negara.

    Menurut Mendagri Tjahjo Kumolo, salah satu hal yang telah digunakan Kemendagri melalui dikeluarkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik.

    "Memberi ruang untuk kenaikan Bantuan Keuangan partai politik sehingga organisasi partai politik dapat melakukan fungsi dengan baik serta memberikan pendidikan politik yang maksimal kepada kader dalam melakukan proses rekruitmen," kata Mendagri Tjahjo Kumolo, Selasa (27/11/2018).

    Tjahjo Kumolo menjelaskan, partai politik secara rutin menyampaikan laporan pertanggungjawaban ke Kemendagri setelah melalui audit yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan yang dilakukan setiap tahunnya.

    Sampai dengan saat ini, LPJ Bantuan Keuangan partai politik relatif tidak ada masalah, secara prosedural dilakukan audit yang sangat selektif BPK dan bantuan telah digunakan sesuai mekanisme yang diatur dalam PP Nomor 1 Tahun 2018 dan Permendagri Nomor 36 tahun 2018.

    "Kemendagri rutin melakukan proses komunikasi yang efektif dengan partai politik mulai dari proses permohonan pencairan sampai dengan setelah diadakan audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan," tutur Tjahjo Kumolo.

    Mengenai upaya kaderisasi, Tjahjo Kumolo menambahkan, partai politik harus bisa mendapatkan kader partai yang terbaik dan jauh dari aspek penyimpangan, khususnya melakukan korupsi dan deviasi lainnya.


    Files Download :

Related Posts

  • sample9

    Mendagri Ungkap Indonesia Negara Peraturan

    Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyebut Indonesia sebagai negara peraturan lantaran banyaknya jumlah peraturan yang ada di tanah air. "Terkait efektivitas dan efisiensi yang menjadi arahan Presiden, ternyata negara kita negara…
  • sample9

    Mendagri Ingin Kembali Kedepankan Siskamling

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo ingin kembali mengedepankan sistem keamanan lingkungan (Siskamling) untuk masalah penanganan konflik. Hal tersebut diungkapkan usai menutup Rapat Kordinasi Koordinasi Nasional…
  • sample9

    Tak Hanya Gafatar, Mendagri Minta Semua Ormas Ditelaah Kembali

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) mengeluarkan radiogram ke seluruh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) daerah se-Indonesia. Radiogram terkait keberadaan Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) serta organisasi lain. "Sudah bikin radiogram ke…
  • sample9

    Mendagri: Stabilitas Nasional Tergantung Kerukunan Masyarakat

    <header 10;="" top:="" 0px;="" width:="" 360px;="" padding:="" margin:="" font-family:="" 'helvetica="" neue',="" arial,="" sans-serif;="" font-size:="" 16px;="" line-height:="" 17.6px;="" position:="" fixed="" !important;"=""><div class="fixed-top" 50px;="" background:="" rgb(210,="" 28,="" 30);"="">
  • sample9

    Kemendagri Fasilitasi Kepesertaan BPJS

    Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan sepakat untuk mengoptimalkan pelaksanaan program jaminan…
  • sample9

    Ini Pesan Mendagri Terkait Pilkada Serentak

    Kecamatan masih dianggap sebagai tempat yang paling berpeluang besar melakukan kecurangan dalam Pemilihan Kepala Daerah serentak di 296 wilayah provinsi, kabupaten/ kota, pada 9 Desember mendatang.…