Rabu, 24 April 2019 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Mendagri: Pemda Bantu dan Fasilitasi Penyelenggara Pemilu

  • Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menegaskan kepada peserta diklat yang diikuti oleh kepala daerah, wakil kepala daerah, dan ketua DPRD untuk mengawal dan memberikan bantuan serta memfasilitasi jajaran penyelenggara Pemilu. Hal tersebut disampaikan Tjahjo di Kantor Badan Pendidikan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kemendagri Jl. Kalibata, Jakarta Selatan, Senin (12/10/2018).

    “Dukungan pemerintah daerah dalam memberikan bantuan dan fasilitasi jelas aturannya ada dalam Pasal 434 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu pada KPU bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajiban Penyelenggara Pemilu, Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan bantuan dan fasilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," papar Tjahjo.

    Lebih lanjut ia menjelaskan, bentuk bantuan dan fasilitasi Pemerintah dan pemerintah daerah meliputi penugasan personel pada sekretariat PPK, panwaslu kecamatan, dan PPS; penyediaan sarana ruangan sekreatriat PPK, panwaslu kecamatan, dan PPS; memberikan dukungan pelaksanaan sosialisasi terhadap peraturan perundang-undangan; memberikan dukungan pelaksanaan pendidikan politik bagi pemilih untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pemilu; kelancaran transportasi pengiriman logistik; pemantauan kelancaran penyelenggaraan pemilu; kegiatan lain yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan Pemilu.

    Ia memaparkan upaya antisipasi dari setiap kerawanan Pemilu 2019 yang harus dicermati, baik oleh penyelenggara pemilu, pemerintah, dan jajaran pemerintah daerah mulai dari provinsi, kabupaten/kota, kecamatan sampai desa dan kelurahan.

    “Menghadapi agenda Pemilu 2019 sudah ada pemetaan tingkat kerawanan, baik di tingkat provinsi, kabupaten dan kota dan sampai masing-masing Polres dan Kodim sudah menjabarkan tingkat pemetaan kerawanan sampai tingkat kecamatan. Mana desa dan kelurahan yang padat penduduk, mana yang berpotensi secara geografis, secara sosial budaya, secara adat, mana ada sengketanya dan sebagianya,” ungkap Tjahjo.

    “Mengenai Pemilu Serentak 2019 ini kewajiban kita semua untuk menyukseskan. Kami percaya jajaran KPU, Bawaslu, DKPP, memiliki integritas dan profesionalisme ditambah dengan peran TNI, Polri, BIN, Kejaksaan, pemerintah daerah dan elemen masyarakat lainnya sudah memetakan dengan detail berkaitan dengan potensi yang muncul pada setiap tahapan Pemilu,” pungkas Tjahjo.


    Files Download :

Related Posts

  • sample9

    Mendagri Ungkap Indonesia Negara Peraturan

    Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyebut Indonesia sebagai negara peraturan lantaran banyaknya jumlah peraturan yang ada di tanah air. "Terkait efektivitas dan efisiensi yang menjadi arahan Presiden, ternyata negara kita negara…
  • sample9

    Mendagri Ingin Kembali Kedepankan Siskamling

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo ingin kembali mengedepankan sistem keamanan lingkungan (Siskamling) untuk masalah penanganan konflik. Hal tersebut diungkapkan usai menutup Rapat Kordinasi Koordinasi Nasional…
  • sample9

    Tak Hanya Gafatar, Mendagri Minta Semua Ormas Ditelaah Kembali

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) mengeluarkan radiogram ke seluruh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) daerah se-Indonesia. Radiogram terkait keberadaan Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) serta organisasi lain. "Sudah bikin radiogram ke…
  • sample9

    Mendagri: Stabilitas Nasional Tergantung Kerukunan Masyarakat

    <header 10;="" top:="" 0px;="" width:="" 360px;="" padding:="" margin:="" font-family:="" 'helvetica="" neue',="" arial,="" sans-serif;="" font-size:="" 16px;="" line-height:="" 17.6px;="" position:="" fixed="" !important;"=""><div class="fixed-top" 50px;="" background:="" rgb(210,="" 28,="" 30);"="">
  • sample9

    Kemendagri Fasilitasi Kepesertaan BPJS

    Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan sepakat untuk mengoptimalkan pelaksanaan program jaminan…
  • sample9

    Ini Pesan Mendagri Terkait Pilkada Serentak

    Kecamatan masih dianggap sebagai tempat yang paling berpeluang besar melakukan kecurangan dalam Pemilihan Kepala Daerah serentak di 296 wilayah provinsi, kabupaten/ kota, pada 9 Desember mendatang.…