Jumat, 19 April 2019 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Mendagri Ingatkan Tantangan Radikalisme dan Korupsi ke Kepala Daerah

  • Kementerian Dalam Negeri menggelar Diklat Kepala DaerahGelombang I yang dihadiri oleh bupati, wali kota, dan ketua DPRD. Para kepala daerah angkatan 2018 dan seluruh peserta yang hadir diminta siap untuk menghadapi tantangan bangsa Indonesia, seperti radikalisasi dan korupsi.

    Mendagri Tjahjo Kumolo menyampaikan, kepala daerah mesti mengetahui berbagai organisasi yang ada di masyarakat tempatnya memimpin. Jangan sampai muncul bibit radikalisme baik dari personal maupun kelompok.

    "Kasus pengeboman di Surabaya satu keluarga, di dunia itu hanya terjadi di negara kita. BNPT akan menjelaskan secara tertutup jaringan-jaringannya sampai mendetail," tutur Tjahjo di Kantor BPSDM Kemendagri Kalibata, Jakarta Selatan, Senin (12/11/2018).

    Negara memang membebaskan warga negaranya berserikat. Hanya harus diingat bahwa Indonesia memiliki dasar hukum berasaskan Pancasila.

    "Dulu ada ormas Gafatar mengajukan ormas sifatnya sosial. Rekrutmennya kita nggak paham dan pas hijrah baru tahu dia membeli senjata dan bersiap melawan pemerintahan yang sah," jelas dia.

    Tantangan selanjutnya yang dihadapi kepala daerah adalah masalah narkoba. Program P4GN mesti berjalan mulai dari para penyelenggara negara hingga lapisan masyarakat sipil secara keseluruhan.

    "Saya di Puncak Jaya, Tolikara, itu ada yang menghirup lem, dikocok spiritus. Kemudian orang-orangnya ya itu juga yang menggerakkan (narkoba) dari lapas," kata Thahjo.

    Thahjo juga meminta para kepala daerah memahami area rawan korupsi. Berdasarkan data, sudah ada 101 kepala daerah yang terkena OTT KPK. Kemudian ratusan lebih anggota DPRD dan SKPD.

    "Kalau kepala daerah yang merasa ditekan saat perencanaan APBD, tinggalkan saja DPRD, buat Perwali Perbup. Jangan sampai terulang seperti di Malang. Semua DPRD-nya habis. Nanti tambah Jambi DPRD-nya habis semua, seperti Sumatera Utara DPRD-nya habis. Cukup tiga itu saja, cuma gara-gara Rp 5 juta jadi rontok semua," tukas dia.

    Tidak ketinggalan para kepala daerah juga harus sigap dengan daerah rawan bencana. Di Indonesia, hanya Kalimantan saja yang tercatat 96 persen aman bencana. Selebihnya masuk kategori rawan.

    "Urusan Palu itu sudah 50 tahun lalu dideteksi akan ada kecamatan yang tenggelam. Lempengnya ada," Thahjo menandaskan.


    Files Download :

Related Posts

  • sample9

    Mendagri Ungkap Indonesia Negara Peraturan

    Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyebut Indonesia sebagai negara peraturan lantaran banyaknya jumlah peraturan yang ada di tanah air. "Terkait efektivitas dan efisiensi yang menjadi arahan Presiden, ternyata negara kita negara…
  • sample9

    Mendagri Ingin Kembali Kedepankan Siskamling

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo ingin kembali mengedepankan sistem keamanan lingkungan (Siskamling) untuk masalah penanganan konflik. Hal tersebut diungkapkan usai menutup Rapat Kordinasi Koordinasi Nasional…
  • sample9

    Tak Hanya Gafatar, Mendagri Minta Semua Ormas Ditelaah Kembali

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) mengeluarkan radiogram ke seluruh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) daerah se-Indonesia. Radiogram terkait keberadaan Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) serta organisasi lain. "Sudah bikin radiogram ke…
  • sample9

    Mendagri: Stabilitas Nasional Tergantung Kerukunan Masyarakat

    <header 10;="" top:="" 0px;="" width:="" 360px;="" padding:="" margin:="" font-family:="" 'helvetica="" neue',="" arial,="" sans-serif;="" font-size:="" 16px;="" line-height:="" 17.6px;="" position:="" fixed="" !important;"=""><div class="fixed-top" 50px;="" background:="" rgb(210,="" 28,="" 30);"="">
  • sample9

    Kemendagri Fasilitasi Kepesertaan BPJS

    Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan sepakat untuk mengoptimalkan pelaksanaan program jaminan…
  • sample9

    Ini Pesan Mendagri Terkait Pilkada Serentak

    Kecamatan masih dianggap sebagai tempat yang paling berpeluang besar melakukan kecurangan dalam Pemilihan Kepala Daerah serentak di 296 wilayah provinsi, kabupaten/ kota, pada 9 Desember mendatang.…