Senin, 19 November 2018 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Mendagri Terbuka Evaluasi Sistem Pilkada Langsung

  • Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan pihaknya terbuka untuk mendiskusikan evaluasi sistem Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) langsung. Usulan evaluasi itu seperti yang pernah diutarakan oleh Ketua DPR RI Bambang Soesatyo.

    Namun, Tjahjo tetap meyakini sistem pilkada langsung merupakan langkah terbaik dalam memilih pemimpin di daerah. "Silakan kalah mau mendiskusikannya, Kemendagri terbuka. Silakan pemerintah, KPU, parpol, dan DPR kalau mau membahas ulang, namun aturannya selama ini sudah bagus," kata Tjahjo usai acara Seminar Nasional "Pemantapan Nilai-nilai Kebangsaan dalam Meningkatkan Nilai ke-Indonesia", di Jakarta, Senin (29/10).

    Dia menilai perlu waktu panjang apabila ingin mengevaluasi sistem Pilkada lalu dikembalikan mekanisme pemilihannya di DPRD. Menurut dia, sistem Pilkada langsung selama ini sudah bagus karena rakyat diberikan kewenangan untuk memilih dan apabila ada kekurangan bisa dilakukan perbaikan.

    "Apabila ada satu atau dua orang kepala daerah terjerat korupsi, itu tidak bisa dipukul rata. Soal ada usulan perbaiki dan perkuat sistem serta mengoptimalkan, mari dilakukan karena tidak masalah," katanya.

    Sebelumnya, Bambang Soesatyo atau Bamsoet menilai pilkada langsung adalah akar masalah para kepala daerah melakukan hal yang tidak terpuji seperti korupsi dan penyalahgunaan wewenang karena biaya politik yang sangat tinggi. Menurut dia, berdasarkan kesimpulan tim ahli DPR dengan dan kajian, politik berbiaya tinggi yang ditimbulkan karena pemilihan langsung menjadi akar persoalan korupsi kepala daerah tidak pernah selesai.

    "Berdasarkan 'kacamata' pribadi saya dan kajian kami di DPR, kesimpulannya adalah bahwa akar persoalannya ada di pemilihan langsung mengeluarkan biaya yang tinggi," ujarnya.

    Dia menyarankan adanya sistem berdemokrasi secara elegan dan tidak pragmatis yaitu dengan pemilihan kepala daerah di DPRD provinsi dan kabupaten/kota. Menurut dia dengan pemilihan di DPRD, penegak hukum lebih mudah mengawasi 50-60 anggota DPRD yang memilih kepala daerah.


    Files Download :

Related Posts

  • sample9

    Mendagri Ungkap Indonesia Negara Peraturan

    Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyebut Indonesia sebagai negara peraturan lantaran banyaknya jumlah peraturan yang ada di tanah air. "Terkait efektivitas dan efisiensi yang menjadi arahan Presiden, ternyata negara kita negara…
  • sample9

    Mendagri Ingin Kembali Kedepankan Siskamling

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo ingin kembali mengedepankan sistem keamanan lingkungan (Siskamling) untuk masalah penanganan konflik. Hal tersebut diungkapkan usai menutup Rapat Kordinasi Koordinasi Nasional…
  • sample9

    Tak Hanya Gafatar, Mendagri Minta Semua Ormas Ditelaah Kembali

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) mengeluarkan radiogram ke seluruh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) daerah se-Indonesia. Radiogram terkait keberadaan Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) serta organisasi lain. "Sudah bikin radiogram ke…
  • sample9

    Mendagri: Stabilitas Nasional Tergantung Kerukunan Masyarakat

    <header 10;="" top:="" 0px;="" width:="" 360px;="" padding:="" margin:="" font-family:="" 'helvetica="" neue',="" arial,="" sans-serif;="" font-size:="" 16px;="" line-height:="" 17.6px;="" position:="" fixed="" !important;"=""><div class="fixed-top" 50px;="" background:="" rgb(210,="" 28,="" 30);"="">
  • sample9

    Kemendagri Fasilitasi Kepesertaan BPJS

    Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan sepakat untuk mengoptimalkan pelaksanaan program jaminan…
  • sample9

    Ini Pesan Mendagri Terkait Pilkada Serentak

    Kecamatan masih dianggap sebagai tempat yang paling berpeluang besar melakukan kecurangan dalam Pemilihan Kepala Daerah serentak di 296 wilayah provinsi, kabupaten/ kota, pada 9 Desember mendatang.…