Sabtu, 23 Maret 2019 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Mendagri Tegaskan Program Pemerintah Fokus Menjabarkan Nawa Cita

  • Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengumpulkan jajaran pejabat Eselon I, Eselon II dan Sekretaris Daerah Provinsi pada “Rapat Koordinasi Sinergitas Kebijakan Pemerintah Untuk Mempercepat Pencapaian Target Kinerja RPJMN 2015-2019? yang berlangsung di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kemendagri, Jakarta, Rabu (17/10/2018).

    Pada rapat tersebut, Tjahjo mengingatkan untuk memfokuskan setiap program kerja sejalan dengan Nawa Cita Pemerintahan Joko Widodo – Jusuf Kalla. “Intinya selama 4 tahun pemerintahan ini nanti pada 20 Oktober 2018 diharapkan teman – teman eselon I, Eselon II staf ahli BNPP, dan Staf Khusus mampu untuk menjabarkan apa yang menjadi program Pemerintah, yaitu Nawa Cita ini,” katanya.

    Ia menegaskan kembali bahwa rapat koordinasi tersebut untuk menyamakan persepsi membangun pola pikir yang lebih komperhensif integral secara keseluruhan dari program – program strategis Pemerintah.

    Tjahjo juga tidak lupa pada kesempatan tersebut menyampaikan ucapan terima kasih atas kehadiran Sekretaris Daerah Provinsi dan Biro Pemerintahan Provinsi yang ikut hadir, hal ini dipandang penting untuk membangun sinergitas kebijakan Pemerintah dan pemerintah daerah.

    “Karena banyak kebijakan Pusat, baik itu Undang – undang, Peraturan Pemerintah, Permendagri yang ironisnya digugat oleh bupati dan walikota. Pemerintah itu satu, membahas Undang – undang antara Pemerintah dan DPR, sehingga antara Pemerintah dan sampai jajaran pemerintah daerah tegak lurus melaksanakan Undang – undang yang sudah disepakati,” jelasnya.

    Di akhir penyampaiannya, Tjahjo mengingatkan kembali arahan utama Presiden Joko Widodo untuk dapat menjabarkan program antar Kementerian/Lembaga dan daerah yang harus sinergi, konektivitas, fokus pada sasaran yang harus dicapai, outputnya harus jelas.

    “Berhasilnya sebuah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota ukuranya satu mampukah kita untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah, mampu menekan angka kemiskinan, angka pengangguran dan mampu menghadapi tantangan bangsa Indonesia, yaitu radikalisme dan terorisme, Narkoba, area rawan korupsi, serta ketimpangan sosial dan masalah sosial yang tentunya harus kita perhatikan secara bersama,” jelasnya.


    Files Download :

Related Posts

  • sample9

    Mendagri Ungkap Indonesia Negara Peraturan

    Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyebut Indonesia sebagai negara peraturan lantaran banyaknya jumlah peraturan yang ada di tanah air. "Terkait efektivitas dan efisiensi yang menjadi arahan Presiden, ternyata negara kita negara…
  • sample9

    Mendagri Ingin Kembali Kedepankan Siskamling

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo ingin kembali mengedepankan sistem keamanan lingkungan (Siskamling) untuk masalah penanganan konflik. Hal tersebut diungkapkan usai menutup Rapat Kordinasi Koordinasi Nasional…
  • sample9

    Tak Hanya Gafatar, Mendagri Minta Semua Ormas Ditelaah Kembali

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) mengeluarkan radiogram ke seluruh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) daerah se-Indonesia. Radiogram terkait keberadaan Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) serta organisasi lain. "Sudah bikin radiogram ke…
  • sample9

    Mendagri: Stabilitas Nasional Tergantung Kerukunan Masyarakat

    <header 10;="" top:="" 0px;="" width:="" 360px;="" padding:="" margin:="" font-family:="" 'helvetica="" neue',="" arial,="" sans-serif;="" font-size:="" 16px;="" line-height:="" 17.6px;="" position:="" fixed="" !important;"=""><div class="fixed-top" 50px;="" background:="" rgb(210,="" 28,="" 30);"="">
  • sample9

    Kemendagri Fasilitasi Kepesertaan BPJS

    Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan sepakat untuk mengoptimalkan pelaksanaan program jaminan…
  • sample9

    Ini Pesan Mendagri Terkait Pilkada Serentak

    Kecamatan masih dianggap sebagai tempat yang paling berpeluang besar melakukan kecurangan dalam Pemilihan Kepala Daerah serentak di 296 wilayah provinsi, kabupaten/ kota, pada 9 Desember mendatang.…