Rabu, 20 Maret 2019 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Mendagri: Yang Penting Pahami Area Rawan Korupsi

  • Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, bagi daerah terdampak bencana seperti di Nusa Tenggara Barat maupun Sulawesi Tengah (Sulteng) yang terlambat mengesahkan APBD Perubahan 2018, diberikan dispendasi waktu dalam rentang tidak terlalu lama.

    Mengacu Permendagri 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pembahasan APBD Perubahan setiap tahunnya paling lambat harus sudah disahkan 30 September.

    Tjahjo mengakui untuk daerah terdampak bencana ada beberapa yang mengalami keterlambatan dan diberikan dispensasi berupa tambahan waktu. Contohnya Lombok Timur. Baru-baru ini dia memimpin langsung pertemuan dengan bupati dan DPRD-nya.

    "Saya kira perlu adanya perubahan, perlu waktu mundur sedikit supaya menyesuaikan dengan apa yang menjadi kebutuhan pascabencana. Sepanjang mundurnya bisa dipahami ada dispensasi, ndak masalah," katanya di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/10).

    Sebenarnya menurut Tjahjo, dispensasi semacam itu tidak hanya berlaku bagi daerah terdampak bencana tapi ada kasus tertentu yang memerlukan waktu tambahan. Misalnya terjadi deadlock antara pemda dengan DPRD-nya.

    Dia menambahkan, sepanjang alasannya bisa diterima, maka bisa diberi waktu tambahan untuk melakukan perubahan APBD-nya. Misalnya terlambat karena aturan, berkaitan dengan DAK, DAU atau proposal yang diajukan ke pemerintah pusat belum cair.

    "Yang penting pahami area rawan korupsi di perencanaan anggaran. Jangan sampai perencanaan anggaran yang dipaksa lewat Perda, tapi dampaknya akan menimbulkan masalah hukum," tandasnya.


    Files Download :

Related Posts

  • sample9

    Mendagri Ungkap Indonesia Negara Peraturan

    Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyebut Indonesia sebagai negara peraturan lantaran banyaknya jumlah peraturan yang ada di tanah air. "Terkait efektivitas dan efisiensi yang menjadi arahan Presiden, ternyata negara kita negara…
  • sample9

    Mendagri Ingin Kembali Kedepankan Siskamling

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo ingin kembali mengedepankan sistem keamanan lingkungan (Siskamling) untuk masalah penanganan konflik. Hal tersebut diungkapkan usai menutup Rapat Kordinasi Koordinasi Nasional…
  • sample9

    Tak Hanya Gafatar, Mendagri Minta Semua Ormas Ditelaah Kembali

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) mengeluarkan radiogram ke seluruh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) daerah se-Indonesia. Radiogram terkait keberadaan Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) serta organisasi lain. "Sudah bikin radiogram ke…
  • sample9

    Mendagri: Stabilitas Nasional Tergantung Kerukunan Masyarakat

    <header 10;="" top:="" 0px;="" width:="" 360px;="" padding:="" margin:="" font-family:="" 'helvetica="" neue',="" arial,="" sans-serif;="" font-size:="" 16px;="" line-height:="" 17.6px;="" position:="" fixed="" !important;"=""><div class="fixed-top" 50px;="" background:="" rgb(210,="" 28,="" 30);"="">
  • sample9

    Kemendagri Fasilitasi Kepesertaan BPJS

    Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan sepakat untuk mengoptimalkan pelaksanaan program jaminan…
  • sample9

    Ini Pesan Mendagri Terkait Pilkada Serentak

    Kecamatan masih dianggap sebagai tempat yang paling berpeluang besar melakukan kecurangan dalam Pemilihan Kepala Daerah serentak di 296 wilayah provinsi, kabupaten/ kota, pada 9 Desember mendatang.…