Sabtu, 20 Oktober 2018 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Jangan Libatkan ASN dalam Mendukung Capres

  • Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menegaskan, bahwa kepala daerah berhak mendeklarasikan dukungannya kepada calon presiden. Hal itu tidak ada masalah. Namun orang nomor satu di Kementerian Dalam Negeri itu mengingatkan, dalam aksi dukung mendukung di pemilihan presiden, kepala daerah jangan sampai mengajak atau melibatkan Aparatur Sipil Negara (ASN). Birokrasi jangan dipolitisasi. Aparatur negara harus netral.

    “Kalau kepala daerah deklarasi (mendukung capres) boleh-boleh saja. Tapi jangan mengajak ASN (yang harus netral,” kata Tjahjo, di Jakarta, Rabu (10/10).

    Mengenai polemik boleh tidak kampanye di pesantren dan sekolah atau kampus, Tjahjo berpendapat kalau untuk sosialisasi tentang pemilihan umum, ia rasa itu tidak masalah. Apalagi, santri di pesantren, atau siswa dan mahasiswa di sekolah dan kampus perguruan tinggi, juga punya hak pilih. Ia rasa, kalau untuk mensosialisasikan tentang pemilihan mestinya tidak ada masalah.

    “Enggak ada masalah. Sekolah- sekolah, pondok pesantren kan punya hak pilih saya kira sosialisasi pemilu tidak ada masalah,” katanya.

    Namun lanjut Tjahjo, kalau kemudian Komisi Pemilihan Umum (KPU) melarang ada calon presiden atau calon wakil presiden berkampanye di lingkungan pendidikan, harus di taaati. Karena bagaimana pun KPU, adalah lembaga yang memiliki otoritas mengatur tentang tahapan kampanye. Termasuk aturan mainnya. Prinsipnya, aturan KPU yang harus jadi pedoman.

    “Yang bertanggungjawab dengan suksesnya pemilihan legislatif dan pemilihan presiden, terutama terkait dengan penjabaran UU dan Peraturan KPU adalah ya KPU. Pemerintah pun enggak bisa intervensi semua harus taat, harus tunduk sebagaimana yang diatur oleh KPU,” kata Tjahjo.

    Dalam kesempatan itu juga, Tjahjo sempat menyinggung soal masih banyaknya kepala daerah yang kena jerat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menurut Tjahjo, harusnya kasus kepala daerah terjaring operasi tangkap tangan (OTT) dijadikan warning. Terutama bagi kepala daerah yang baru terpilih. Atas dasar itulah, ia sebagai Menteri Dalam Negeri (Mendagri) berinisiatif mengajak para gubernur dan wakil gubernur yang baru dilantik di Istana Negara ke KPK. Dan bertemu serta berdiskusi dengan pimpinan komisi anti rasuah mengenai area rawan korupsi dan pencegahannya.

    “Ini warning. Teman-teman gubernur yang baru dilantik oleh Bapak Presiden, kemari kami ajak untuk ketemu KPK. Setidaknya mari sama-sama melakukan pencegahan. Fungsi pencegahan diutamakan. Saya ajak dengan KPK supaya teman-teman gubernur paham area rawan korupsi yang berkaitan dengan perencanaan anggaran, perizinan, pajak dan retribusi mekanisme pembelian barang dan jasa dan lainlain,” kata Tjahjo panjang lebar.

    Mengenai kasus OTT yang menjerat Bupati Pasuruan, kata Tjahjo, pihaknya sudah menunjuk pengganti sementara yakni wakil bupati.


    Files Download :

Related Posts

  • sample9

    Mendagri Ingin Kembali Kedepankan Siskamling

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo ingin kembali mengedepankan sistem keamanan lingkungan (Siskamling) untuk masalah penanganan konflik. Hal tersebut diungkapkan usai menutup Rapat Kordinasi Koordinasi Nasional…
  • sample9

    Tak Hanya Gafatar, Mendagri Minta Semua Ormas Ditelaah Kembali

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) mengeluarkan radiogram ke seluruh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) daerah se-Indonesia. Radiogram terkait keberadaan Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) serta organisasi lain. "Sudah bikin radiogram ke…
  • sample9

    Mendagri: Stabilitas Nasional Tergantung Kerukunan Masyarakat

    <header 10;="" top:="" 0px;="" width:="" 360px;="" padding:="" margin:="" font-family:="" 'helvetica="" neue',="" arial,="" sans-serif;="" font-size:="" 16px;="" line-height:="" 17.6px;="" position:="" fixed="" !important;"=""><div class="fixed-top" 50px;="" background:="" rgb(210,="" 28,="" 30);"="">
  • sample9

    Kemendagri Fasilitasi Kepesertaan BPJS

    Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan sepakat untuk mengoptimalkan pelaksanaan program jaminan…
  • sample9

    Ini Pesan Mendagri Terkait Pilkada Serentak

    Kecamatan masih dianggap sebagai tempat yang paling berpeluang besar melakukan kecurangan dalam Pemilihan Kepala Daerah serentak di 296 wilayah provinsi, kabupaten/ kota, pada 9 Desember mendatang.…