Kamis, 13 Desember 2018 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Mendagri: RPJMD dan RKPD agar Memperhatikan Potensi Bencana

  • Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menyatakan perlu adanya perhatian dan inovasi – inovasi dalam penyusunan RPJMD dan RKPD terhadap dinamika dan permasalahan aktual saat ini,

    Tjahjo menjelaskan salah satu contohnya perhatian RPJMD dan RKPD, yaitu memperhatikan Potensi Bencana. Ia menegaskan “daerah wajib memetakan area rawan bencana dan menganggarkan dana sehingga bila terjadi bencana, bisa cepat ditangani tanpa harus menunggu dari pusat. Dana tanggap bencana daerah tersebut akan masuk APBD yang sebelumnya dibahas secara matang dalam RPJMD dan RKPD”.

    "Kalau skala bencana meluas, pusat pasti membantu, tetapi daerah harus ada persiapan," ujar Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo saat ditanyai awak media setelah acara Rakornas Penerapan E-Planning RPJMD dan RKPD di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta senin (8/10/2018).

    "Pemetaan RPJMD dan RKPD terkait dana tanggap bencana nantinya disesuaikan dengan pemetaan area bencana di setiap daerah. Mengenai hal itu, gubernur, bupati, dan walikota lebih memahami penyesuaian anggaran tersebut dan tentunya tidak menggangu anggaran prioritas pembangunan lainnya" tambahnya.

    Menurut Tjahjo, pemetaan daerah rawan bencana dalam kondisi saat ini sangat relevan  ketika kita dihadapkan pada peristiwa bencana alam yang tidak bisa diprediksi, seperti halnya bencana gempa bumi terakhir ini NTB dan Sulawesi Tengah.

    Dalam hal ini, Kemendagri mengingatkan daerah, agar dalam proses RPJMD dan RKPD agar memperhatikan potensi bencana,  "Sehingga deteksi atau antisipasi dini berjalan. Kalau ada bencana rutin, antisipasinya cepat. Misalnya, gempa bumi, tsunami, gunung berapi, banjir, dan tanah longsor," ujarnya.

    Tjahjo menambahkan mekanisme pembahasan RPJMD dan RKPD dalam memperhatikan potensi bencana dapat memetakan berdasarkan antisipasi bencana, terjadinya bencana, dan penanganan pasca terjadinya bencana. Pungkasnya.


    Files Download :

Related Posts

  • sample9

    Mendagri Ungkap Indonesia Negara Peraturan

    Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyebut Indonesia sebagai negara peraturan lantaran banyaknya jumlah peraturan yang ada di tanah air. "Terkait efektivitas dan efisiensi yang menjadi arahan Presiden, ternyata negara kita negara…
  • sample9

    Mendagri Ingin Kembali Kedepankan Siskamling

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo ingin kembali mengedepankan sistem keamanan lingkungan (Siskamling) untuk masalah penanganan konflik. Hal tersebut diungkapkan usai menutup Rapat Kordinasi Koordinasi Nasional…
  • sample9

    Tak Hanya Gafatar, Mendagri Minta Semua Ormas Ditelaah Kembali

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) mengeluarkan radiogram ke seluruh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) daerah se-Indonesia. Radiogram terkait keberadaan Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) serta organisasi lain. "Sudah bikin radiogram ke…
  • sample9

    Mendagri: Stabilitas Nasional Tergantung Kerukunan Masyarakat

    <header 10;="" top:="" 0px;="" width:="" 360px;="" padding:="" margin:="" font-family:="" 'helvetica="" neue',="" arial,="" sans-serif;="" font-size:="" 16px;="" line-height:="" 17.6px;="" position:="" fixed="" !important;"=""><div class="fixed-top" 50px;="" background:="" rgb(210,="" 28,="" 30);"="">
  • sample9

    Kemendagri Fasilitasi Kepesertaan BPJS

    Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan sepakat untuk mengoptimalkan pelaksanaan program jaminan…
  • sample9

    Ini Pesan Mendagri Terkait Pilkada Serentak

    Kecamatan masih dianggap sebagai tempat yang paling berpeluang besar melakukan kecurangan dalam Pemilihan Kepala Daerah serentak di 296 wilayah provinsi, kabupaten/ kota, pada 9 Desember mendatang.…