Sabtu, 20 Oktober 2018 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Caleg, Simpul Pemilu Berintegritas

  • Potensi politik uang dalam Pemilu 2019 diyakini masih cukup tinggi. Apalagi dalam Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) yang dirilis Bawaslu (25/9) lalu, ada 176 kabupaten dan kota (34,2 persen) memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap politik uang. Sedangkan 338 kabupaten dan kota lain (65,8%) memiliki tingkat kerawanan sedang atas politik uang.

    Ketua Bawaslu, Abhan Misbah mengatakan, adanya kondisi yang berbeda antara Pemilu 2014 dengan 2019. Dari sisi kontestasi, Pemilu 2019 ini adalah pemilu serentak nasional pertama kalinya, di mana pileg dan pilpres digabung pelaksanaannya. Hal itu ditambah dengan naiknya ambang batas parlemen (parliamentary treshold) yang semula 3.5 menjadi 4 persen.

    “Tentu ini sebuah kontestasi yang sangat ketat, karena diikuti 16 partai ini dan mereka ingin ambang batas parlemen,” ujar Abhan dalam diskusi bertajuk ‘Mengantisipasi Politik Uang dalam Pemilu 2019 dan Penegakan Hukumnya’ di Media Center Bawaslu, Jl. Thamrin 14, Jakarta, Senin (8/10).

    Lalu yang kedua, masih dijalankannya sistem proporsional terbuka di dalam sistem pemilu. Menurut Abhan, penggunaan sistem tersebut dinilai membuat pertarungan antarcaleg kian kuat, tak hanya dengan partai lain, namun juga caleg dari partai yang sama.

    Abhan menilai, bila tidak diawasi dengan baik, akibat sistem proporsional terbuka itu, maka caleg yang berpikiran pragmatis akan menghalalkan berbagai cara termasuk politik uang untuk mendapatkan suara. Bawaslu sendiri akan mengantisipasi hal tersebut dengan menghimbau caleg dalam berkampanye menjauhi hal-hal yang dilanggar termasuk politik uang.

    “Kami sebagai pegawas pemilu akan bekerja maksimal dan ke publik untuk mengkampanyekan gerakan anti politik uang,” terangnya.

    Kemudian yang ketiga, ada problem regulasi, bila bandingkan aturan terkait politik uang dalam UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu dan UU Nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada dimana dalam mahar politik, pemberi dan penerima masingmasing bisa dijerat dihukum. Tetapi terkait politik uang, di UU Pemilu saja yang bisa dipidana sebagai penerima.

    “Terkait dengan subjek pelaku tindak pidana politik uang. Di UU Pilkada subjeknya lebih mudah yaitu setiap orang, siapa pun yang melakukan politik uang, siapapun yang memberi, itu bisa dijerat. Karena dalam praktik lapangan, bukan tim kampanye yang beraksi, kampanye bisa siapa saja yang melakukan. Memang dia tidak masuk kampanye, tapi secara subtansinya dia punya kepentingan,” tegasnya.

    Kualitas Demokrasi

    Ketua Kode Inisiatif Veri Junaidi berpendapat, dalam sistem proporsional terbuka, ujung tombak dalam proses pemenangan pemilu ada pada para calegnya bukan parpol. Sebab para caleg harus turun langsung ke konstituen untuk melakukan sosialisasi pemenangan, sedangkan parpol hanya sebatas instruksi saja. Sehingga Veri meyakini, jika seluruh caleg memiliki komitmen penolakan politik uang, maka akan berdampak pada kualitas demokrasi kita.

    “Ujung tombak proses pemilu ada pada integritas caleg dalam berkampanye,” tegasnya.

    Sekjend KIPP, Kaka Suminta berpendapat, sistem proporsional terbuka, seyogyanya Dibarengi dengan kampanye proporsional terbuka. Apalagi dalam UU Pemilu, subjek dalam kampanye itu partai politik sehingga peserta pemilu lebih kepada parpolnya. Hal itu seakan parpol menegaskan satu kesatuan yang utuh tetapi ketika kampanye capres/ cawapres, subjek hukumnya si capres/cawapresnya sendiri. ”Ini akan mempersulit bagi para caleg mensosialisakan dirinya,” tegasnya.

    Hal tersebut menjadi salah satu pemicu terjadinya politik uang. Apalagi Kaka mendefinisikan politik uang sebagai setiap tindakan kampanye yang berisi materi. Oleh karena itu Kaka mendorong Bawaslu bisa lebih progresif dalam mengawasi politik uang peserta pemilu semisal bekerjasama dengan PPATK untuk menelusuri aliran penggunaan dana kampanye.


    Files Download :

Related Posts

  • sample9

    Jokowi: Jangan Sampai Pemilu Hilangkan Kerukunan Bangsa

    Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan masyarakat Indonesia jangan sampai terpecah belah karena persoalan pilkada dan pemilu. Presiden meminta para politikus memberikan contoh pendidikan politik yang baik…
  • sample9

    Pemilu, Antara Kemajuan dan Tantangan

    Pesta Demokrasi boleh dikatakan sudah rampung. Perolehan suara masing-masing partai sudah banyak dipublish oleh banyak lembaga survei. Masing-masing mengaku bahwa akurasi quick count (hitung cepat) masing-masing lembaga survei…
  • sample9

    Pemilu paling rumit di dunia dan akhirat

    Bagi wartawan asing dan pengamat pemilu internasional, pemilu legislatif Indonesia merupakan pemilu paling kompleks di dunia. Beberapa media internasional pernah mengulas soal ini panjang lebar setelah mengikuti Pemilu 2004.Padahal pemilu…
  • sample9

    Kecurangan Pemilu Diprediksi Kecil

    Potensi kecurangan pada Pemilu Legislatif (Pileg) 2014 mendatang dinilai relatif kecil mengingat para penyelenggara pemilu di KPU saat ini lebih berpengalaman. Mayoritas komisioner KPU saat ini adalah mereka yang pernah…
  • sample9

    MPR Minta Persidangan Sengketa Pemilu MK Transparan

    Wakil Ketua MPR Lukman Hakim Saifuddin mengingatkan agar proses penyelesaian perselisihan hasil Pemilu 2014 di Mahkamah Konstitusi berlangsung transparan untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap lembaga hukum tersebut. "Adanya distrust…
  • sample9

    Politik Pemilu

    PEMILU legislatif merupakan kesempatan bagi warga negara untuk memilih orang-orang baik yang akan memperjuangkan kesejahteraan dan kepentingan rakyat. Persoalannya, baik menurut rakyat belum tentu baik menurut calon anggota legislatif, belum…
  • sample9

    Pemilu Tidak Hambat Roda Pemerintahan

    Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menegaskan pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2014 tidak akan menghambat roda pemerintahan di negara ini. Sebaliknya, pesta demokrasi lima tahunan itu menjadi pemicu bagi seluruh jajaran…
  • sample9

    Presiden SBY: Pemilu Tidak Perlu Gaduh

    Makassar - Ajang Pemilihan umum (Pemilu) sudah di depan mata. Dimulai dari pemilihan legislatif (Pileg), 9 April. Kemudian dilanjutkan pemilihan…
  • sample9

    Pemilu Serentak Lebih Efisien

     Pelaksanaan pemilihan umum anggota legislatif serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden RI secara serentak…
  • sample9

    Masyarakat Harus Disuguhi Edukasi Pemilu

    Sekretaris Jenderal Pro Demokrasi (Prodem), Andrianto, menilai respons masyarakat terhadap tahapan pemilu sejatinya merupakan cermin sikap apatis publik terhadap pesta demokrasi.     "Sistem pemilu sangat boros dan high cost.…
  • sample9

    Pemilu 2014, Target Teroris

    Terorisme di Indonesia bak amoeba yang dengan cepatnya membelah diri sehingga terus berkembang dan bertambah banyak. Itu sebabnya, Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT) mengingatkan masyarakat agar selalu waspada terhadap ancaman…
  • sample9

    Inilah 14 Kerawanan Pemilu 2014

    Lembaga Indonesian Parliamentary Center menyebutkan 14 kerawanan yang harus diwaspadai dalam penyelenggaraan Pemilu Legislatif 2014. "Ada 14 potensi kerawanan yang dapat mengganggu kualitas penyelenggaran Pemilu Legislatif 2014," kata Sulastio…
  • sample9

    JPPR Harapkan Partisipasi Masyarakat Pantau Pemilu 2014

    Deputi Internal Jaringan Pendidikan Pemilih Untuk Rakyat (JPPR), Masyukurudin Hafidz mengatakan media sosial selama ini cukup efektif dalam penyebaran informasi dan pemantauan pemilu. Diharapkan melalui media sosial juga bisa memberi…
  • sample9

    Pengamat: Caleg Muda Meriahkan Pemilu 2014

    Pengamat bidang sosial politik, Ihsanudin Husin berpendapat, kehadiran calon anggota legislatif dari kalangan muda, sangat bagus untuk memeriahkan Pemilu 2014."Apalagi kalau calon anggota legislatif (caleg) muda tersebut memiliki kualitas dan…
  • sample9

    DKPP Dorong Penyelenggara Pemilu Taat Azas

    Kepala Sub Direktorat Fasilitasi Pemilu, Direktorat Jenderal (Ditjen) Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kemendagri, Cecep Agus Supriyatna, mengatakan, setidaknya ada tujuh indikator sebuah pemilu bisa dikatakan sukses.
  • sample9

    Sengketa Pemilu Harus Ditangani Lembaga Tersendiri

    Wakil Ketua DPD RI Laode Ida mendukung Mahkamah Konstitusi (MK) untuk tidak lagi menangani sengketa pemilu kepala daerah. Tertangkap tangannya Ketua MK Akil Mochtar justru mempertegas di dalam MK…