Jumat, 19 April 2019 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Mendagri Menyampaikan Harapannya di 18 Tahun Berdirinya Provinsi Banten

  • Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo Hadir memenuhi undangan DPRD Provinsi Banten pada Acara Rapat Paripurna Istimewa HUT Ke- 18 Provinsi Banten, kamis (4/10/2018) di DPRD Provinsi Banten Kantor Pusat Pemerintahan Provinsi Banten.

    Mendagri Tjahjo menyampaikan harapannya di usia Provinsi Banten ke-18, menitikberatkan pada pembangunan infrastruktur dan bidang sosial kemasyarakatan “Saya kira di usia sekarang menginjak 18 Tahun berdirinya Provinsi Banten harus mempercepat proses pembangunan infrastruktur ekonomi dan sosial. Karena tujuan pemekaran penguatan otonomi daerah untuk mempercepat pemerataan pembangunan dan kesejahteraan rakyat. Saya kira Provinsi Banten masuk pada provinsi yang strategis, menunjang ibukota, yang harus dipercepat," Tuturnya.

    Pada kesempatan yang sama Tjahjo juga menyampaikan kondisi pemerintahan dan proses konsolidasi demokrasi di Provinsi Banten pasca Pilkada dan menghadapi Pemilu Serentak 2019. Ia mengutarakan pandangannya bahwa ini bagian daripada sebuah proses, Pak Gubernur (Wahidin Halim) dua periode menjadi Walikota, mantan Anggota DPR RI juga, sekarang menjadi Gubernur Banten.

    "Beliau saya yakin secara komperhensif sudah punya pemikiran dan gagasan landasan yang sesuai aturan mekanisme tata kelola pemerintahan yang sudah bagus. Tinggal bagaimana DPRD, semua tokoh masyarakat, temen Pers mendukung dengan baik karena stabilitas adalah kunci membangun demokrasi kita," Katanya.

    Tjahjo juga menyampaikan pesannya menghadapi agenda politik nasional pada Pemilu Serentak 2019, “Kuncinya menjelang Pemilu Srentak 2019 tingkatkan partisipasi politik, mari kita lawan namanya politik uang, kita lawan kampanye yang berujar fitnah, hasutan, hoax dan sebagainya”.  

    Apa yang Menteri Tjahjo sampaikan merupakan bagian daripada tantangan bangsa dalam membangun kehidupan demokrasi. Tjahjo juga mengingatkan begitu strategisnya Banten bagi daerah di sekitarnya “masalah terorisme, radikalisme, apalagi Provinsi Banten sebagai provinsi transit di semua hal mau ke Lampung ya lewat Banten, mau ke Jawa Barat lewat Banten, mau ke DKI juga sama. Saya kira ini, Gubernur Banten  juga punya jaringan dengan Forkopimdanya untuk mengantisipasi setiap ancaman keamanan dan ketertiban daerahnya ”. Pungkasnya.


    Files Download :

Related Posts

  • sample9

    Mendagri Ungkap Indonesia Negara Peraturan

    Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyebut Indonesia sebagai negara peraturan lantaran banyaknya jumlah peraturan yang ada di tanah air. "Terkait efektivitas dan efisiensi yang menjadi arahan Presiden, ternyata negara kita negara…
  • sample9

    Mendagri Ingin Kembali Kedepankan Siskamling

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo ingin kembali mengedepankan sistem keamanan lingkungan (Siskamling) untuk masalah penanganan konflik. Hal tersebut diungkapkan usai menutup Rapat Kordinasi Koordinasi Nasional…
  • sample9

    Tak Hanya Gafatar, Mendagri Minta Semua Ormas Ditelaah Kembali

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) mengeluarkan radiogram ke seluruh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) daerah se-Indonesia. Radiogram terkait keberadaan Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) serta organisasi lain. "Sudah bikin radiogram ke…
  • sample9

    Mendagri: Stabilitas Nasional Tergantung Kerukunan Masyarakat

    <header 10;="" top:="" 0px;="" width:="" 360px;="" padding:="" margin:="" font-family:="" 'helvetica="" neue',="" arial,="" sans-serif;="" font-size:="" 16px;="" line-height:="" 17.6px;="" position:="" fixed="" !important;"=""><div class="fixed-top" 50px;="" background:="" rgb(210,="" 28,="" 30);"="">
  • sample9

    Kemendagri Fasilitasi Kepesertaan BPJS

    Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan sepakat untuk mengoptimalkan pelaksanaan program jaminan…
  • sample9

    Ini Pesan Mendagri Terkait Pilkada Serentak

    Kecamatan masih dianggap sebagai tempat yang paling berpeluang besar melakukan kecurangan dalam Pemilihan Kepala Daerah serentak di 296 wilayah provinsi, kabupaten/ kota, pada 9 Desember mendatang.…