Selasa, 23 April 2019 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Mendagri Ajak Seluruh Kepala Daerah di Papua Barat Bersinergi

  • Demi pembangunan di Papua Barat semua kepala daerah di wilayah ini diminta untuk menjalin kerja sama.

    Ajakan agar seluruh kepala daerah di Provinsi Papua Barat bersinergi itu disampaikan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo.

    Mendagri pada pertemuan bersama para kepala daerah di Kota Sorong, Rabu (3/10), sebelum bertolak untuk mengikuti acara perdamaian adat ke Kabupaten Maybrat, mengajak para bupati/wali kota saling membangun hubungan antarpemerintah, termasuk dengan pemerintah pusat.

    Mendagri dalam pertemuan itu didampingi Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan, Direktur Jenderal (Dirjen) Politik dan Pemerintahan Umum Mayjen TNI Soedarmo dan Dirjen Otonomi Daerah Soni Sumarsono.

    Kepala daerah yang hadir pada pertemuan tersebut Bupati Tambraw, Bupati Sorong, Bupati Raja Ampat, Wali Kota Sorong, Bupati Manokwari Selatan, dan Wakil Bupati Pegunungan Arfak.

    Kepala Kejaksaan Tinggi Papua dan Papua Barat serta Ketua DPR Papua Barat hadir pula dalam pertemuan itu.

    Tjahjo Kumolo mengingatkan, kerja sama antardaerah sebagai salah satu upaya untuk mendorong pemerataan pembangunan.

    Selain itu, kata Mendagri, sinergi dan konektivitas antarkota dan kabupaten secara efektif, efisien, juga sebagai upaya mempercepat reformasi birokrasi.

    "Muara dari semua itu adalah untuk memperkuat otonomi daerah. Bangun hubungan yang baik, bangun kerja sama ekonomi, bidang sumber daya manusia semua seluruh daerah maju dan berkembang sama-sama," kata Tjahjo seperti dikutip Antara, Kamis (4/10/2018).

    Hingga kini, ungkap Mendagri, baru 60% daerah-daerah otonomi baru yang dapat memenuhi syarat sebagai daerah mandiri. Sisanya belum memiliki konsep perencanaan pembangunan, penganggaran belum maksimal, termasuk dalam memastikan program yang tepat sasaran.

    "Pada sisi lain masih ada 314 usulan daerah otonomi baru. Saya meminta kepada bupati dan wali kota untuk melibatkan semua elemen pemerintah daerah dalam setiap pengambilan kebijakan politik pembangunan," ujar Mendagri.

    Dirjen Politik dan PUM Mayjen TNI Soedarmo menambahkan Provinsi Papua Barat berada di peringkat paling rawan dalam Indeks Kerawanan Pemilu Tahun 2018 yang dibuat Bawaslu RI.

    Soedarmo berharap Pemilu 2019 dapat berjalan lancar. Hasil survei masih berubah jika kepala daerah berkomitmen mengubah potensi kerawanan.

    Ia menyoroti permasalahan batas wilayah antarkabupaten/kota di daerah ini, di antaranya Kota Sorong yang masih menyimpan potensi masalah batas wilayah dan penggunaan aset dengan Kabupaten Sorong.

    "Kita berharap masalah ini dapat segera diselesaikan secara bertahap. Jangan berlarut-larut karena masih banyak kegiatan lain yang harus dilaksanakan," ujarnya pula.

    Dia juga menyoroti Kabupaten Tambrauw terkait masalah perpindahan ibu kota dari Sausapor ke Fef. Di Kabupaten Sorsel ada permasalahan tanah ulayat lokasi kantor bupati dan sengketa tanah adat. Sedangkan di Kabupaten Raja Ampat, terkait upaya pemerintah mengembangan akses transportasi pendukung pariwisata.

    Menurutnya, penyelesaian batas wilayah antara Kabupaten Manokwari dengan Pegunungan Arfak serta Teluk Wondama pun harus segera dituntaskan. Begitu juga wilayah Fakfak dengan Kaimana dan Teluk Bintuni.


    Files Download :

Related Posts

  • sample9

    Mendagri Ungkap Indonesia Negara Peraturan

    Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyebut Indonesia sebagai negara peraturan lantaran banyaknya jumlah peraturan yang ada di tanah air. "Terkait efektivitas dan efisiensi yang menjadi arahan Presiden, ternyata negara kita negara…
  • sample9

    Mendagri Ingin Kembali Kedepankan Siskamling

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo ingin kembali mengedepankan sistem keamanan lingkungan (Siskamling) untuk masalah penanganan konflik. Hal tersebut diungkapkan usai menutup Rapat Kordinasi Koordinasi Nasional…
  • sample9

    Tak Hanya Gafatar, Mendagri Minta Semua Ormas Ditelaah Kembali

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) mengeluarkan radiogram ke seluruh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) daerah se-Indonesia. Radiogram terkait keberadaan Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) serta organisasi lain. "Sudah bikin radiogram ke…
  • sample9

    Mendagri: Stabilitas Nasional Tergantung Kerukunan Masyarakat

    <header 10;="" top:="" 0px;="" width:="" 360px;="" padding:="" margin:="" font-family:="" 'helvetica="" neue',="" arial,="" sans-serif;="" font-size:="" 16px;="" line-height:="" 17.6px;="" position:="" fixed="" !important;"=""><div class="fixed-top" 50px;="" background:="" rgb(210,="" 28,="" 30);"="">
  • sample9

    Kemendagri Fasilitasi Kepesertaan BPJS

    Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan sepakat untuk mengoptimalkan pelaksanaan program jaminan…
  • sample9

    Ini Pesan Mendagri Terkait Pilkada Serentak

    Kecamatan masih dianggap sebagai tempat yang paling berpeluang besar melakukan kecurangan dalam Pemilihan Kepala Daerah serentak di 296 wilayah provinsi, kabupaten/ kota, pada 9 Desember mendatang.…