Senin, 18 Maret 2019 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Mendagri: ASN Harus Netral, Laksanakan Perintah Presiden, Gubernur, Bupati/Walikota Tegak Lurus

  • Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo, meminta kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) menjaga netralitas.

    Menurut dia, ASN wajib menyukseskan Pemilu 2019, namun tidak boleh ikut kampanye ataupun mengikuti kegiatan mendukung salah satu pasangan calon.

    “ASN harus netral, melaksanakan perintah Bapak Presiden, Gubernur, Bupati/Walikota secara tegak lurus. Perhelatan Pemilu 2019 adalah pesta demokrasi dan pendidikan politik bangsa, mari kita sukseskan bersama," ujar Tjahjo, dalam keterangannya, Kamis (20/9/2018).

    Selama pesta demokrasi rakyat itu berlangsung, kata dia, peran dari TNI dan Polri sangat vital.

    Hal ini, karena dua instansi itu sama- sama menjaga persatuan dan kesatuan, serta menjaga situasi kondusif jelang Pemilu.

    Selain itu, sudah ada lembaga independen penyelenggara pemilu, seperti KPU dan Bawaslu. Untuk itu, masyarakat harus mendukung penuh KPU dan Bawaslu dalam melaksanakan tugas.

    “Masyarakat harus dukung penuh KPU dan Bawaslu melaksanakan tugas. Mereka adalah lembaga independen dan terbuka. Mari kita dukung bersama demi kesuksesan penyelenggaraan Pemilu 2019," kata politisi PDI Perjuangan itu.

    Untuk juru kampanye dari dua pasangan calon diharapkan akan menjadi ajang adu gagasan, adu konsep, sehingga dapat menjadi pendidikan politik yang positif bagi masyarakat.

    Sedangkan, kepada masyarakat di Indonesia untuk bersama sama menjaga situasi kondisuf menjelang Pemilu 2019.

    Munculnya berbagai ujaran kebencian, kampanye yang berujung SARA dan menimbulkan fitnah adalah cara - cara kampanye yang sangat tidak mendidik dan mencederai demokrasi.

    Dia juga meminta masyarakat menolak politik uang, selain untuk meningkatkan partisipasi pemilih, hal ini juga dapat menghasilkan Pemilu yang bersih, demokratis dan bermartabat

    “Tolak segala macam politik uang. Masyarakat harus menjadi pemilih yang baik. Ramaikan TPS - TPS agar perhelatan pesta demokrasi Pemilu 2019 dapat berjalan bersih, damai dan demokratis”, tambahnya.

    Seperti diketahui, KPU RI akan menetapkan pasangan calon presiden-calon wakil presiden, pada Kamis (20/9/2018) sore. Selain itu, dilakukan juga penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) untuk Pemilu 2019.

    Pada Jumat (21/9/2018) malam, dilakukan pengambilan nomor urut pasangan capres-cawapres. Adapun berselang dua hari kemudian akan digelar kampanye perdana untuk Pemilu 2019.


    Files Download :

Related Posts

  • sample9

    Mendagri Ungkap Indonesia Negara Peraturan

    Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyebut Indonesia sebagai negara peraturan lantaran banyaknya jumlah peraturan yang ada di tanah air. "Terkait efektivitas dan efisiensi yang menjadi arahan Presiden, ternyata negara kita negara…
  • sample9

    Mendagri Ingin Kembali Kedepankan Siskamling

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo ingin kembali mengedepankan sistem keamanan lingkungan (Siskamling) untuk masalah penanganan konflik. Hal tersebut diungkapkan usai menutup Rapat Kordinasi Koordinasi Nasional…
  • sample9

    Tak Hanya Gafatar, Mendagri Minta Semua Ormas Ditelaah Kembali

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) mengeluarkan radiogram ke seluruh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) daerah se-Indonesia. Radiogram terkait keberadaan Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) serta organisasi lain. "Sudah bikin radiogram ke…
  • sample9

    Mendagri: Stabilitas Nasional Tergantung Kerukunan Masyarakat

    <header 10;="" top:="" 0px;="" width:="" 360px;="" padding:="" margin:="" font-family:="" 'helvetica="" neue',="" arial,="" sans-serif;="" font-size:="" 16px;="" line-height:="" 17.6px;="" position:="" fixed="" !important;"=""><div class="fixed-top" 50px;="" background:="" rgb(210,="" 28,="" 30);"="">
  • sample9

    Kemendagri Fasilitasi Kepesertaan BPJS

    Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan sepakat untuk mengoptimalkan pelaksanaan program jaminan…
  • sample9

    Ini Pesan Mendagri Terkait Pilkada Serentak

    Kecamatan masih dianggap sebagai tempat yang paling berpeluang besar melakukan kecurangan dalam Pemilihan Kepala Daerah serentak di 296 wilayah provinsi, kabupaten/ kota, pada 9 Desember mendatang.…