Senin, 19 November 2018 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Larangan Pengurus Parpol Jadi Anggota DPD Berlaku Mulai Pemilu 2019

  • Hakim Konstitusi I Gede Palguna menegaskan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018 soal larangan pengurus partai politik menjadi anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sudah berlaku sejak Pemilu 2019. Karena itu, siapapun pengurus parpol yang maju jadi calon DPD, harus mundur dari pengurus parpol.

    "Putusan MK memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum. Hal ini sesuai dengan Pasal 47 UU MK," ujar Palguna dalam konferensi pers di Gedung MK, Jakarta, Kamis (20/9).

    Palguna mengungkapkan, Putusan MK Nomor 30 telah diucapkan pada 23 Juli 2018. Sejak saat itu, kata dia, putusan MK tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap dan berlaku. Bahkan, kata dia, dalam pertimbangan hukum, MK menyatakan bahwa anggota DPD sejak Pemilu 2019 dan pemilu setelahnya yang menjadi pengurus partai politik adalah bertentangan dengan UUD 1945.

    "Kami tegaskan juga sepanjang berkenaan dengan pencalonan anggota DPD, jika dalam Pemilu 2019 dan pemilu setelahnya terdapat calon anggota DPD yang berasal dari pengurus parpol maka Putusan MK Nomor 30/PUU-XVI/2018 dapat dijadikan alasan untuk membatalkan hasil perolehan suara calon dimaksud," tegas dia.

    Menurut Palguna, putusan MK setera dengan undang-undang. Karena itu, kata dia, putusan MK sudah bisa menjadi rujukan atau dasar hukum bagi lembaga seperti KPU untuk membuat aturan atau merevisi PKPU-nya.

    "Saya kembalikan ke Pasal 47 UU MK, putusan MK mempunyai kekuatan tetap sejak diucapkan, berarti setara dengan UU. Itu sudah sangat kuat," tandas dia.

    Lebih lanjut, Palguna membantah jika pihaknya menyatakan bahwa Putusan MK Nomor 30 baru akan diberlakukan mulai Pemilu 2024. Menurut dia, pendapat demikian di luar tanggung jawab MK karena tidak terkait substansi pertimbangan dan amar putusan MK yang menyatakan putusan itu berlaku sejak Pemilu 2019.

    "Segala pendapat yang berada di luar substansi pertimbangan hukum dan amar putusan tersebut, hal demikian bukanlah pendapat Mahkamah Konstitusi," tutur dia.

    Dia mengakui bahwa pimpinan DPD memang beraudiensi dengan MK pada Rabu (19/9) terkait putusan MK Nomor 30 ini. Audiensi ini dilakukan untuk menjelaskan pertimbangan hukum MK sehingga tiba pada amar putusan Nomor 30 yang melarang pengurus parpol menjadi anggota DPD.

    "Kami bukan dalam posisi menafsirkan putusan MK Nomor 30 dalam audiensi tersebut, tetapi hanya menjelaskan pertimbangan Mahkamah. Jadi, tidak benar bahwa Putusan MK Nomor 30/PUU-XVI/2018 bertanggal 23 Juli 2018 baru mulai berlaku untuk Pemilu 2024," pungkas dia.


    Files Download :

Related Posts

  • sample9

    Jokowi: Jangan Sampai Pemilu Hilangkan Kerukunan Bangsa

    Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan masyarakat Indonesia jangan sampai terpecah belah karena persoalan pilkada dan pemilu. Presiden meminta para politikus memberikan contoh pendidikan politik yang baik…
  • sample9

    Pemilu, Antara Kemajuan dan Tantangan

    Pesta Demokrasi boleh dikatakan sudah rampung. Perolehan suara masing-masing partai sudah banyak dipublish oleh banyak lembaga survei. Masing-masing mengaku bahwa akurasi quick count (hitung cepat) masing-masing lembaga survei…
  • sample9

    Pemilu paling rumit di dunia dan akhirat

    Bagi wartawan asing dan pengamat pemilu internasional, pemilu legislatif Indonesia merupakan pemilu paling kompleks di dunia. Beberapa media internasional pernah mengulas soal ini panjang lebar setelah mengikuti Pemilu 2004.Padahal pemilu…
  • sample9

    Kecurangan Pemilu Diprediksi Kecil

    Potensi kecurangan pada Pemilu Legislatif (Pileg) 2014 mendatang dinilai relatif kecil mengingat para penyelenggara pemilu di KPU saat ini lebih berpengalaman. Mayoritas komisioner KPU saat ini adalah mereka yang pernah…
  • sample9

    MPR Minta Persidangan Sengketa Pemilu MK Transparan

    Wakil Ketua MPR Lukman Hakim Saifuddin mengingatkan agar proses penyelesaian perselisihan hasil Pemilu 2014 di Mahkamah Konstitusi berlangsung transparan untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap lembaga hukum tersebut. "Adanya distrust…
  • sample9

    Politik Pemilu

    PEMILU legislatif merupakan kesempatan bagi warga negara untuk memilih orang-orang baik yang akan memperjuangkan kesejahteraan dan kepentingan rakyat. Persoalannya, baik menurut rakyat belum tentu baik menurut calon anggota legislatif, belum…
  • sample9

    Pemilu Tidak Hambat Roda Pemerintahan

    Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menegaskan pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2014 tidak akan menghambat roda pemerintahan di negara ini. Sebaliknya, pesta demokrasi lima tahunan itu menjadi pemicu bagi seluruh jajaran…
  • sample9

    Presiden SBY: Pemilu Tidak Perlu Gaduh

    Makassar - Ajang Pemilihan umum (Pemilu) sudah di depan mata. Dimulai dari pemilihan legislatif (Pileg), 9 April. Kemudian dilanjutkan pemilihan…
  • sample9

    Pemilu Serentak Lebih Efisien

     Pelaksanaan pemilihan umum anggota legislatif serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden RI secara serentak…
  • sample9

    Masyarakat Harus Disuguhi Edukasi Pemilu

    Sekretaris Jenderal Pro Demokrasi (Prodem), Andrianto, menilai respons masyarakat terhadap tahapan pemilu sejatinya merupakan cermin sikap apatis publik terhadap pesta demokrasi.     "Sistem pemilu sangat boros dan high cost.…
  • sample9

    Pemilu 2014, Target Teroris

    Terorisme di Indonesia bak amoeba yang dengan cepatnya membelah diri sehingga terus berkembang dan bertambah banyak. Itu sebabnya, Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT) mengingatkan masyarakat agar selalu waspada terhadap ancaman…
  • sample9

    Inilah 14 Kerawanan Pemilu 2014

    Lembaga Indonesian Parliamentary Center menyebutkan 14 kerawanan yang harus diwaspadai dalam penyelenggaraan Pemilu Legislatif 2014. "Ada 14 potensi kerawanan yang dapat mengganggu kualitas penyelenggaran Pemilu Legislatif 2014," kata Sulastio…
  • sample9

    JPPR Harapkan Partisipasi Masyarakat Pantau Pemilu 2014

    Deputi Internal Jaringan Pendidikan Pemilih Untuk Rakyat (JPPR), Masyukurudin Hafidz mengatakan media sosial selama ini cukup efektif dalam penyebaran informasi dan pemantauan pemilu. Diharapkan melalui media sosial juga bisa memberi…
  • sample9

    Pengamat: Caleg Muda Meriahkan Pemilu 2014

    Pengamat bidang sosial politik, Ihsanudin Husin berpendapat, kehadiran calon anggota legislatif dari kalangan muda, sangat bagus untuk memeriahkan Pemilu 2014."Apalagi kalau calon anggota legislatif (caleg) muda tersebut memiliki kualitas dan…
  • sample9

    DKPP Dorong Penyelenggara Pemilu Taat Azas

    Kepala Sub Direktorat Fasilitasi Pemilu, Direktorat Jenderal (Ditjen) Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kemendagri, Cecep Agus Supriyatna, mengatakan, setidaknya ada tujuh indikator sebuah pemilu bisa dikatakan sukses.
  • sample9

    Sengketa Pemilu Harus Ditangani Lembaga Tersendiri

    Wakil Ketua DPD RI Laode Ida mendukung Mahkamah Konstitusi (MK) untuk tidak lagi menangani sengketa pemilu kepala daerah. Tertangkap tangannya Ketua MK Akil Mochtar justru mempertegas di dalam MK…