Kamis, 25 April 2019 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Mendagri Minta Gubernur Segera Lantik Bupati dan Wali Kota Terpilih

  • Pelantikan bupati dan wali kota terpilih hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2018 dilakukan oleh gubernur masing-masing daerah. Sepanjang masa jabatan bupati dan wali kota petahana berakhir atau sedang diisi penjabat, pelantikan dapat dilaksanakan.

    Demikian disampaikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, Sabtu (15/9). “Yang bisa melantik itu (bupati dan wali kota), gubernur yang masih sah menjabat. Pelantikan di ibu kota provinsi,” kata Tjahjo.

    Ia menyatakan, pelantikan dapat dilakukan secara serentak. Selain itu, menurutnya, pelantikan juga bisa menyesuaikan akhir masa jabatan (AMJ) bupati dan wali kota.

    Misalnya, jika ada bupati dan wali kota dengan AMJ awal September 2018, semestinya langsung dilantik penggantinya. Artinya, tak perlu menunggu jadwal keserentakan pada Oktober 2018.

    “Kalau mau menunggu serentaknya Oktober misalnya, mengapa tunggu sampai sebulan. Satu orang pun satu daerah pun bisa dilantik, kecuali yang belum berakhir masa jabatannya,” tegasnya.

    Ia menyatakan, pemerintah berharap agar seluruh pemimpin daerah terpilih secepatnya bekerja. Menjalankan janji-janji selama masa kampanye Pilkada. “Saya menginginkan jangan lama-lama. Satu hari pun harus bisa dilantik,” ucapnya.

    Dari informasi yang diterima SP, Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) tengah menyiapkan surat keputusan (SK) bupati dan wali kota yang bakal dilantik. Hingga 14 September 2018, tercatat baru 41 SK selesai dari 76 SK yang akan diterbitkan.

    Rinciannya yaitu 33 SK untuk kabupaten dan 8 kota. Masih ada 25 SK kabupaten dan 10 kota sedang dalam proses.


    Files Download :

Related Posts

  • sample9

    Mendagri Ungkap Indonesia Negara Peraturan

    Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyebut Indonesia sebagai negara peraturan lantaran banyaknya jumlah peraturan yang ada di tanah air. "Terkait efektivitas dan efisiensi yang menjadi arahan Presiden, ternyata negara kita negara…
  • sample9

    Mendagri Ingin Kembali Kedepankan Siskamling

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo ingin kembali mengedepankan sistem keamanan lingkungan (Siskamling) untuk masalah penanganan konflik. Hal tersebut diungkapkan usai menutup Rapat Kordinasi Koordinasi Nasional…
  • sample9

    Tak Hanya Gafatar, Mendagri Minta Semua Ormas Ditelaah Kembali

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) mengeluarkan radiogram ke seluruh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) daerah se-Indonesia. Radiogram terkait keberadaan Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) serta organisasi lain. "Sudah bikin radiogram ke…
  • sample9

    Mendagri: Stabilitas Nasional Tergantung Kerukunan Masyarakat

    <header 10;="" top:="" 0px;="" width:="" 360px;="" padding:="" margin:="" font-family:="" 'helvetica="" neue',="" arial,="" sans-serif;="" font-size:="" 16px;="" line-height:="" 17.6px;="" position:="" fixed="" !important;"=""><div class="fixed-top" 50px;="" background:="" rgb(210,="" 28,="" 30);"="">
  • sample9

    Kemendagri Fasilitasi Kepesertaan BPJS

    Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan sepakat untuk mengoptimalkan pelaksanaan program jaminan…
  • sample9

    Ini Pesan Mendagri Terkait Pilkada Serentak

    Kecamatan masih dianggap sebagai tempat yang paling berpeluang besar melakukan kecurangan dalam Pemilihan Kepala Daerah serentak di 296 wilayah provinsi, kabupaten/ kota, pada 9 Desember mendatang.…