Selasa, 19 Maret 2019 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Dua Ormas Bentrok di Jaksel, Mendagri Bilang Begini

  • Mendagri Tjahjo Kumolo angkat bicara terkait dua organisasi kemasyarakatan (ormas) yang bentrok di sekitar Mall Gandaria City, Jakarta Selatan (Jaksel), Selasa (11/9).

    Mendagri mengingatkan, setiap ormas harus patuh terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 16/2017 tentang Penetapan Perppu 2/2017 tentang Perubahan UU 17/2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

    "Dalam Pasal 59 Ayat 3 huruf c menyatakan, ormas dilarang melakukan tindakan kekerasan, mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum atau merusak fasilitas umum dan fasilitas sosial," ujar Tjahjo di Jakarta, Kamis (13/9).

    Selain itu, dalam Pasal 59 Ayat 3 huruf d, kata mantan Sekjen DPP PDI Perjuangan ini, ormas dilarang melakukan kegiatan yang menjadi tugas dan wewenang penegak hukum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

    Misalnya, sweeping, penggeledahan dan sejumlah kegiatan lain.

    Lebih lanjut Tjahjo menyatakan, sejumlah sanksi dapat dikenakan terhadap ormas yang melanggar ketentuan tersebut. Pada Pasal 62 ayat 1 UU Ormas disebutkan, sanksi peringatan tertulis satu kali selama tujuh hari.

    Jika peringatan tidak dipatuhi, dalam ayat 2 disebutkan, menteri terkait dapat menjatuhkan sanksi pemberhentian kegiatan terhadap ormas yang dimaksud.

    "Kalau tetap tak dipatuhi, menteri dapat mencabut surat keterangan terdaftar atau mencabut status badan hukum ormas tersebut," ucapnya.

    Menurut Tjahjo, sanksi tidak hanya mengikat pada ormas. Pengurus maupun anggota ormas yang melanggar ketentuan juga diancam pidana paling singkat enam bulan dan paling lama satu tahun. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 82 ayat 1.

    "Untuk pemberian sanksi, ada dua pihak. Bagi ormas yang mengantongi surat keterangan terdaftar (SKT) diberikan oleh Mendagri atau jajaran Pemda. Sementara ormas berbadan hukum, sanksi dijatuhkan oleh Menkumham," pungkas Tjahjo.


    Files Download :

Related Posts

  • sample9

    Mendagri Ungkap Indonesia Negara Peraturan

    Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyebut Indonesia sebagai negara peraturan lantaran banyaknya jumlah peraturan yang ada di tanah air. "Terkait efektivitas dan efisiensi yang menjadi arahan Presiden, ternyata negara kita negara…
  • sample9

    Mendagri Ingin Kembali Kedepankan Siskamling

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo ingin kembali mengedepankan sistem keamanan lingkungan (Siskamling) untuk masalah penanganan konflik. Hal tersebut diungkapkan usai menutup Rapat Kordinasi Koordinasi Nasional…
  • sample9

    Tak Hanya Gafatar, Mendagri Minta Semua Ormas Ditelaah Kembali

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) mengeluarkan radiogram ke seluruh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) daerah se-Indonesia. Radiogram terkait keberadaan Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) serta organisasi lain. "Sudah bikin radiogram ke…
  • sample9

    Mendagri: Stabilitas Nasional Tergantung Kerukunan Masyarakat

    <header 10;="" top:="" 0px;="" width:="" 360px;="" padding:="" margin:="" font-family:="" 'helvetica="" neue',="" arial,="" sans-serif;="" font-size:="" 16px;="" line-height:="" 17.6px;="" position:="" fixed="" !important;"=""><div class="fixed-top" 50px;="" background:="" rgb(210,="" 28,="" 30);"="">
  • sample9

    Kemendagri Fasilitasi Kepesertaan BPJS

    Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan sepakat untuk mengoptimalkan pelaksanaan program jaminan…
  • sample9

    Ini Pesan Mendagri Terkait Pilkada Serentak

    Kecamatan masih dianggap sebagai tempat yang paling berpeluang besar melakukan kecurangan dalam Pemilihan Kepala Daerah serentak di 296 wilayah provinsi, kabupaten/ kota, pada 9 Desember mendatang.…