Selasa, 19 Maret 2019 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Mendagri Ingin Tunda Pelantikan Kepala Daerah yang Berkasus

  • Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo ingin menunda pelantikan kepala daerahterpilih dalam Pilkada 2018 yang tersangkut tindak pidana. Mendagri ingin pejabat terpilih menyelesaikan proses hukumnya hingga ada putusan tetap.

    Ia mengatakan ingin melantik wakil kepala daerah dulu. “Yang sedang ditahan dan belum ada proses hukum ya nunggu prosesnya," kata Tjahjo di Gedung KPK, Jakarta, Selasa, 4 September 2018.

    Namun Tjahjo mengatakan keinginannya melantik kepala daerah beperkara itu rawan diperkarakan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Pejabat yang bermasalah hukum masih dianggap tak bersalah sampai pengadilan menvonis pejabat itu. Jika tidak dilantik sebelum ada putusan berkekuatan hukum tetap, Tjahjo dianggap melanggar aturan.

    Tjahjo mengatakan ada satu gubernur terpilih dalam Pilkada 2018 yang terjerat kasus hukum. Namun pejabat itu baru akan dilantik tahun depan sehingga masih ada waktu baginya untuk menunggu proses hukum selesai.

    Selain calon gubernur itu, Tjahjo menyatakan ada delapan gubernur terpilih yang dinyatakan bersih dari jeratan hukum. Kemenangan mereka juga tak digugat ke Mahkamah Konstitusi sehingga mereka termasuk yang mengikuti pelantikan kepala daerah di Istana hari ini, 5 September 2018.


    Files Download :

Related Posts

  • sample9

    Mendagri Ungkap Indonesia Negara Peraturan

    Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyebut Indonesia sebagai negara peraturan lantaran banyaknya jumlah peraturan yang ada di tanah air. "Terkait efektivitas dan efisiensi yang menjadi arahan Presiden, ternyata negara kita negara…
  • sample9

    Mendagri Ingin Kembali Kedepankan Siskamling

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo ingin kembali mengedepankan sistem keamanan lingkungan (Siskamling) untuk masalah penanganan konflik. Hal tersebut diungkapkan usai menutup Rapat Kordinasi Koordinasi Nasional…
  • sample9

    Tak Hanya Gafatar, Mendagri Minta Semua Ormas Ditelaah Kembali

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) mengeluarkan radiogram ke seluruh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) daerah se-Indonesia. Radiogram terkait keberadaan Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) serta organisasi lain. "Sudah bikin radiogram ke…
  • sample9

    Mendagri: Stabilitas Nasional Tergantung Kerukunan Masyarakat

    <header 10;="" top:="" 0px;="" width:="" 360px;="" padding:="" margin:="" font-family:="" 'helvetica="" neue',="" arial,="" sans-serif;="" font-size:="" 16px;="" line-height:="" 17.6px;="" position:="" fixed="" !important;"=""><div class="fixed-top" 50px;="" background:="" rgb(210,="" 28,="" 30);"="">
  • sample9

    Kemendagri Fasilitasi Kepesertaan BPJS

    Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan sepakat untuk mengoptimalkan pelaksanaan program jaminan…
  • sample9

    Ini Pesan Mendagri Terkait Pilkada Serentak

    Kecamatan masih dianggap sebagai tempat yang paling berpeluang besar melakukan kecurangan dalam Pemilihan Kepala Daerah serentak di 296 wilayah provinsi, kabupaten/ kota, pada 9 Desember mendatang.…