Rabu, 20 Februari 2019 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Ini Aturan Pemasangan Baliho dan Kampanye Pemilu 2019 di Media Sosial

  • KPU RI mengundang liaisor Officer (LO) partai politik peserta pemilu 2019 dan LO bakal calon presiden dan wakil presiden untuk berkoordinasi mengenai mekanisme kampanye Pemilu 2019. Pemyelenggara pemilu telah menetapkan jadwal kampanye pada 23 September 2018.


    KPU akan menfasilitasi Alat Peraga Kampanye (APK) para parpol, anggota dewan baik DPR maupun DPD serta capres-cawapres. APK itu berupa baliho, billboard serta poster yang didesain sesuai kebutuhan masing-masing para kandidat.

    "Desain dan materi dipersilakan memuat foto pasangan calon, perseorangan DPD, dan foto pengurus partai politik atau tokoh yang melekat pada citra diri peserta pemilu, atau tanda gambar partai politik atau gabungan partai politik," ujar Komisioner KPU RI, Wahyu Setiawan di Kantornya, Jakarta, Kamis (30/8/2018).

    Ia menuturkan, penempatan APK tersebut nantinya akan di atur oleh pemerintah daerah masing-masing. Yang jelas, kata Wahyu, APK tak boleh di tempel di pohon.

    Sementara kampanye di sosial media, Wahyu menjelaskan, para kandidat maupun parpol harus mendaftarkan akun sosmednya ke KPU dan Bawaslu. "Ini agar kita bisa memastikan pemantauannya," katanya.

    Wahyu mengingatkan, akun-akun resmi itu harus mengandung konten kampanye yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jika konten akun-akun tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka penyelenggara pemilu akan mengambil langkah-langkah penindakan.

    Meski KPU belum mengatur sanksi bila ada pelanggaran kampanye di sosmed, kata Wahyu, pihaknya akan menyesuaikan dengan Undang-Undang terkait. Ia tak merinci aturan tersebut.

    "Kami tidak mengatur sanksi secara jelas (kampanye di sosmed), tetapi sanksinya itu mengacu pada UU yang terkait, dalam hal ini UU keterbukaan informasi publik," jelasnya.

    "Jadi berhati-hatilah dalam kampanye  di medsos," pungkas Wahyu.


    Files Download :

Related Posts

  • sample9

    Menteri dan Kepala Daerah Dilarang Cuti Kampanye Pilkada

    Seluruh pejabat pembina kepegawaian (PPK) baik pusat dan daerah diminta tidak melakukan kampanye saat pelaksanaan Pilkada serentak. Permintaan itu dituangkan dalam Surat Edaran MenPAN-RB No. 3236/M.PANRB/07/2015…
  • sample9

    Jangan Libatkan Anak dalam Kampanye

    Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Arief Budiman menegaskan agar tim kampanye pasangan calon presiden (capres) dan wakil presiden (cawapres) tak melibatkan anak-anak pada pelaksanaan kampanye pemilu presiden (pilpres) yang akan…
  • sample9

    Petugas Kampanye Harus Seluruhnya Didaftarkan

    Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Arief Budiman mengingatkan agar siapapun yang terlibat dalam kampanye pemilu presiden (pilpres) harus didaftarkan ke KPU. Meskipun tim kampanye kedua pasangan calon presiden dan wakil…
  • sample9

    Partai Politik Boleh Terima Sumbangan Hingga Kampanye Usai

    Komisi Pemilihan Umum memperbolehkan partai politik peserta pemilu menerima sumbangan dana dari calon anggota legislatif maupun pihak ketiga hingga masa kampanye berakhir pada 5 April mendatang, kata Komisioner KPU Hadar…
  • sample9

    Ini Format Kampanye Rapat Umum Bagi Partai Politik

    Jajaran Komisi Pemilihan Umum  merancang jadwal kampanye dalam bentuk rapat umum secara integral antara KPU Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota. KPU mengatur kampanye partai politik secara bergilir berdasarkan provinsi."Empat partai kampanye…
  • sample9

    Bawaslu harus cek dana kampanye parpol

    Partai politik (parpol) sudah menyerahkan laporan dana kampanye ke Komisi Pemilihan Umum (KPU). Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) diminta untuk menelusuri kebenaran dana kampanye tersebut."Harus ada upaya dari Bawaslu untuk mengecek…
  • sample9

    Ini batasan sumbangan dana kampanye parpol

    Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah membuat batasan kepada calon penyumbang partai politik (parpol) untuk pembiayaan pada Pemilu 2014 mendatang. KPU membatasi bagi penyumbang parpol dengan batasan minimal Rp1 miliar untuk…