Senin, 18 Maret 2019 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Seharusnya Diatur Kampanye Pilpres Tidak Jor-joran

  • Batas maksimal dana sumbangan kampanye untuk pemilihan presiden dan wakil presiden 2019 meningkat tajam.

    Hal itu tertuang dalam Pasal 327 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

    Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mengatakan, peningkatan dana sumbangan tersebut mencapai 300 persen. 

    "Batas maksimal sumbangan individu yang semula Rp 1 miliar menjadi Rp 2,5 miliar, lalu sumbangan dari badan hukum awalnya Rp 7,5 miliar menjadi Rp 25 miliar," jelas Titi kepada Kompas.com, Minggu (2/9/2018). 

    Ia melihat, para pembuat UU telah memprediksi pertarungan di pilpres mendatang akan berlangsung sengit sehingga membutuhkan dana yang lebih besar.

    Oleh sebab itu, batas maksimal sumbangan kampanye dinaikkan. 


    Dua pasangan akan bertarung dalam Pilpres, yakni Joko Widodo-Ma'ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.
    Namun, menurut Titi, hal itu tidak sejalan dengan dengan cita-cita terselenggaranya pemilu yang murah dan efisien. 

    Dengan menaikkan dana kampanye, tentu perputaran uang di pilpres mendatang menjadi semakin besar.

    Padahal seharusnya perlu ada batasan belanja atau pengeluaran untuk kampanye. 


    Files Download :

Related Posts

  • sample9

    Menteri dan Kepala Daerah Dilarang Cuti Kampanye Pilkada

    Seluruh pejabat pembina kepegawaian (PPK) baik pusat dan daerah diminta tidak melakukan kampanye saat pelaksanaan Pilkada serentak. Permintaan itu dituangkan dalam Surat Edaran MenPAN-RB No. 3236/M.PANRB/07/2015…
  • sample9

    Jangan Libatkan Anak dalam Kampanye

    Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Arief Budiman menegaskan agar tim kampanye pasangan calon presiden (capres) dan wakil presiden (cawapres) tak melibatkan anak-anak pada pelaksanaan kampanye pemilu presiden (pilpres) yang akan…
  • sample9

    Petugas Kampanye Harus Seluruhnya Didaftarkan

    Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Arief Budiman mengingatkan agar siapapun yang terlibat dalam kampanye pemilu presiden (pilpres) harus didaftarkan ke KPU. Meskipun tim kampanye kedua pasangan calon presiden dan wakil…
  • sample9

    Partai Politik Boleh Terima Sumbangan Hingga Kampanye Usai

    Komisi Pemilihan Umum memperbolehkan partai politik peserta pemilu menerima sumbangan dana dari calon anggota legislatif maupun pihak ketiga hingga masa kampanye berakhir pada 5 April mendatang, kata Komisioner KPU Hadar…
  • sample9

    Ini Format Kampanye Rapat Umum Bagi Partai Politik

    Jajaran Komisi Pemilihan Umum  merancang jadwal kampanye dalam bentuk rapat umum secara integral antara KPU Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota. KPU mengatur kampanye partai politik secara bergilir berdasarkan provinsi."Empat partai kampanye…
  • sample9

    Bawaslu harus cek dana kampanye parpol

    Partai politik (parpol) sudah menyerahkan laporan dana kampanye ke Komisi Pemilihan Umum (KPU). Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) diminta untuk menelusuri kebenaran dana kampanye tersebut."Harus ada upaya dari Bawaslu untuk mengecek…
  • sample9

    Ini batasan sumbangan dana kampanye parpol

    Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah membuat batasan kepada calon penyumbang partai politik (parpol) untuk pembiayaan pada Pemilu 2014 mendatang. KPU membatasi bagi penyumbang parpol dengan batasan minimal Rp1 miliar untuk…