Selasa, 26 Maret 2019 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Ini Raihan Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi Kemendagri 2017

  • Pemerintah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 dengan strategi pembangunan melalui tiga dimensi pembangunan.

    Tiga dimensi pembangunan tersebut yakni, dimensi pembangunan manusia yang meliputi pendidikan, kesehatan, perumahan, dan mental/karakter. Kedua, dimensi pembangunan sektor unggulan yang meliputi kedaulatan pangan, kedaulatan energi dan ketenagalistrikan, kemaritiman dan kelautan, serta pariwisata dan industri. Dan ketiga, dimensi pemerataan dan kewilayahan yang meliputi antar kelompok pendapatan, antar wilayah desa, pinggiran, luar Jawa, dan Kawasan Timur.

    Pelaksanaan dari hal itu bisa terwujud bila didukung dengan kepastian dan penegakan hukum, keamanan dan ketertiban, politik, demokrasi dan tata kelola Reformasi Birokrasi yang berjalan baik.

    Bagi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), pelaksanaan Reformasi Birokrasi memiliki perang yang sangat penting. Tentunya, untuk mendukung pelaksanaan pembangunan nasional. Tanpa didukung tata kelola yang baik, target-target pembangunan pasti tidak akan tercapai.

    Keberlanjutan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kemendagri memiliki peran penting dalam mendukung pelaksanaan tata kelola yang baik.

    Pencapaian hasil dari Reformasi Birokrasi yang sudah dicapai Kemendagri pada periode I (2010-2014) menjadi dasar bagi pelaksanaan reformasi birokrasi untuk tahap selanjutnya. Periode II tersebut yakni 2015-2019.

    Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kemendagri periode II yang berlangsung 2015-2019 didasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri 061-5259 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas keputusan Menteri Dalam Negeri 061-5923 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Kemendagri 2015-2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 061.05-57 Tahun 2018 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam Negeri Tahun 2018 serta Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi. Penguatan dari pelaksanaan reformasi birokrasi yang sudah dilakukan pada tahapan sebelumnya masing-masing sudah dilaksanakan masing-masing satuan kerja di lingkungan Kemendagri.

    Upaya pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kemendagri pada tahun 2017 antara lain, Tim Reformasi Birokrasi Kemendagri berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 061.05-2524 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Kemendagri sudah melaksanakan seluruh Agenda Kerja Prioritas Reformasi Birokrasi. Hal itu sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 061.5259 Tahun 2016 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 061.5923 Tahun 2015.

    Evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Kemendagri Tahun 2017 sudah dilaksanakan oleh Tim Evaluator Kementerian PAN dan RB. Ketua Tim Evaluator itu Ronald Andrea Annas dan ia menjabat sebagai Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan I KemenPANRB (September sampai Desember 2017).

    Selain itu, Kemendagri juga sudah mengirimkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 061/5341/SJ, Tanggal 12 Oktober 2017 tentang Hal Penyampaian Evidence Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja dan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 061/5376/SJ, Tanggal 16 Oktober 2017 tentang Hal Penyampaian Evidence RB Kemendagri Tahun 2017 sebagai tindaklanjut Surat Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan KemenPANRB Nomor B/25/RB.04/2017, Tanggal 7 September 2017, Hal Pelaksanaan Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2017 dan Surat Deputi KemenPANRB Nomor B/21/AA.04/2017, Tanggal 7 September 2017, Hal Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tahun 2017.

    Sedangkan dalam rangka pemenuhan kekurangan Evidence Reformasi Birokrasi Kemendagri Tahun 2017, kementerian juga sudah menyampaikan dengan Surat Menteri Dalam Negeri kepada Menteri PANRB Nomor 061/9299/SJ, Tanggal 19 Desember 2017, tentang Hal Penyampaian Dokumen Evidence Tambahan RB Kemendagri Tahun 2017.

    Kemendagri meraih Kategori “BB” dengan nilai 75,03 atas hasil evaluasi Reformasi Birokrasi yang sudah dilaksanakan pada 2017.


    Files Download :

Related Posts

  • sample9

    Kemendagri Fasilitasi Kepesertaan BPJS

    Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan sepakat untuk mengoptimalkan pelaksanaan program jaminan…