Senin, 25 Maret 2019 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Sukseskan Pemilu Serentak 2019, Kemendagri Gelar Dialog dan Pendidikan Politik

  • Untuk mewujudkan sistem politik yang demokratis perlu didukung oleh berbagai elemen dengan menyelenggarakan pendidikan politik. Dalam rangka hal itulah Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum mengadakan dialog politik dan pendidikan politik bersama kader-kader partai politik, ormas dan tokoh masyarakat dari berbagai elemen.

    "Pemerintah saat ini terus berjuang, untuk mewujudkan tatanan politik yang lebih inklusif, lebih demokratis, dan lebih beradab. Tatanan politik yang ingin kita bangun, adalah tatanan politik yang mendukung jalannya program pembangunan nasional, menuju Indonesia yang lebih maju, mandiri, sejahtera, dan berkeadilan," ujar Direktur Politik Dalam Negeri, La Ode Ahmad saat membuka dialog politik dan pendidikan politik bagi masyarakat, Rabu (15/8).

    Untuk mewujudkan negara demokrasi salah satunya melalui pemilu yang sesuai dengan harapan. Proses demokratisasi yang sehat mensyaratkan adanya partisipasi politik yang otonom dari warga negara. Partisipasi politik yang otonom ini, hanya dapat dimungkinkan jika warga negara cukup terdidik secara politik.

    Menurut Laode, dalam mencapai target peningkatan partisipasi politik tersebut, maka dibutuhkan dialog politik yang lebih masif dan pendidikan politik. Melalui dialog dan pendidikan politik diharapkan dapat mewujudkan kesadaran dan partisipasi berdemokrasi dalam kehidupan bernegara, sehingga dapat meningkatkan pengetahuan politik bagi masyarakat untuk mendorong peningkatan partisipasi secara maksimal dalam sistem politiknya.

    "Dalam perkembangan politiknya Indonesia memilih sistem politik demokrasi. Sistem ini diyakini akan meningkatkan kebebasan berpolitik tanpa ada tekanan dari pihak manapun melalui kesadaran untuk melaksanakan penyelenggaraan pergantian pimpinan, tanpa menggunakan kekerasan, menghargai adanya keanekaragaman dan hak asasi manusia yang akan berdampak pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat melalui rasa aman, tentram dan damai dalam proses pembangunannya," ujarnya.

    Demokrasi memberi ruang kepada rakyatnya untuk memberikan 'suara' dan mengungkapkan kepentingan masing-masing, namun jangan sampai melanggar hak asasi dan kepentingan orang lain. Indonesia sebagai negara demokrasi dengan diwarnai oleh hadirnya partai politik sebagai manifestasi dari suatu system politik yang mewakili aspirasi rakyat.

    Dengan adanya partisipasi masyarakat diharapkan keputusan yang dibuat pemerintah sesuai dengan aspirasi dan kehendak rakyat itu sendiri. Sistem politik yang dianut negara Indonesia adalah sistem politik Demokrasi yang mana warga negara atau masyarakatnya berperan serta ikut andil dalam penyelenggaraan pemerintahan politik nasional merupakan kebijakan nasional sebagai landasan dan arah penyusunan konsep strategis nasional.

    "Kebijakan nasional mengenai manifestasi dimana tujuan nasional hendak diwujudkan melalui rumusan pokok yang menjamin tercapainya tujuan nasional. Dalam penyusunan politik nasional perlu diperhatikan kebutuhan pokok nasional yang meliputi masalah kesejahteraan umum dan keamanan serta pertahanan bangsa," terangnya.

    Menurut Laode, tujuan utama pendidikan politik diantaranya adalah meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

    "Selain itu meningkatkan kemandirian, kedewasaan, dan membangun kesatuan bangsa dalam rangka memelihara persatuan dan kesatuan Negara," terang Laode.

    Pendidikan politik ini dilakukan dalam upaya mengikuti perubahan aturan dalam menghadapi Pemilu serentak 2019, dengan mengajak masyarakat agar bisa bersama-sama mengikuti aturan dan pendidikan politik dalam bentuk kesadaran memberikan informasi sebagaimana aturan berlaku dalam proses demokrasi khususnya menyongsong pesta demokrasi 2019, supaya tidak salah dalam menggunakan hak dan kewajibannya sebagai warga Negara.

    "Kita ingin masyarakat bisa memahami aturan dan ketentuan dalam pelaksanaan Pilpres maupun Pileg nantinya. Sehingga masyarakat dapat memahami juga nantinya yakni pemilihan Presiden maupun kepala daerah berbeda dengan pemilihan legislatif. Misalnya jangan sampai salah persepsi, kalau pileg itu memilih anggota DPR, serta aturan-aturan lainnya yang belum dipahami dalam berdemokrasi," jelasnya lagi.

    "Saya menilai bahwa topik pendidikan politik ini sangat strategis untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk meningkatkan wawasan, kemampuan, kemandirian serta kedewasaan dalam upaya meningkatkan partisipasi politik perempuan guna mensukseskan agenda demokrasi di Indonesia," tambahnya.

    Kegiatan ini juga diharapkan memberikan pemahaman kepada peserta yang langsung mengikuti kegiatan ini tapi juga untuk memberikan pemahaman, kepada keluarga kerabat maupun tetangga, agar hak dan tanggungjawab sebagai warga negara bisa dipahami secara luas. Sehingga dengan pemahaman yang diterima dari kegiatan ini, masyarakat menjadi cerdas politik dalam memilih atau menentukan sikap terhadap pemilu atau kebijakan pemerintah itu sendiri.



    Files Download :

Related Posts

  • sample9

    Kemendagri Fasilitasi Kepesertaan BPJS

    Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan sepakat untuk mengoptimalkan pelaksanaan program jaminan…