Selasa, 26 Maret 2019 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Mendagri Tak Bosan Ingatkan Area Rawan Korupsi

  • Saat diwawancarai para wartawan usai upacara di kantor Walikota Semarang, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo kembali mengingatkan aparatur pemerintah, mulai dari kepala daerah sampai camat memahami area rawan korupsi. Di berbagai kesempatan, soal area rawan korupsi memang tak bosan diingatkan orang nomor satu di Kementerian Dalam Negeri.

    “Selalu kami ingatkan baik pemerintah pusat, Kemendagri, KPK, kejaksaan, kepolisian pahami area rawan korupsi, Kepala daerah dan pemangku kebijakan, SKPD sampe camat semua harusnya paham tentang aturan dan mekanisme,” kata Tjahjo di Semarang, Senin (13/8).

    Area rawan korupsi yang harus dipahami, kata Tjahjo antara lain perencanaan anggaran, mekanisme dana bansos dan mekanisme pembelian barang dan jasa. Sebab banyak kepala daerah yang terjerat kasus karena hal itu.

    “Tiga hal ini yang terus membelit banyak gubernur, bupati, walikota yang tiap tahun seringnya meningkat. Ini yang terus kami sampaikan di tiap awal pagi untuk selalu ingat araea rawan korupsi,” ujarnya.

    Kenapa ia tak bosan mengingatkan aparatur terutama para pemangku kebijakan untuk hati-hati, karena menurut Tjahjo dari sisi sistem sudah baik. Artinya, masalah yang terjadi penyebabnya adalah mental individu masing-masing. Bukan regulasi. Bukan pula salah sistem.

    “Kalau sampai kena OTT ya wong sistemnya udah bagus kok. Kami kembalikan ke yang bersangkutan, tetap kami selalu mengingatkan waspada khususnya perencanaan anggaran dengan DPRD, pusat, antara bawahan dan atasan. Harus transparan dan terbuka,” ujarnya.

    Saat ditanya, apakah penyebab banyaknya aparatur atau kepala daerah kena kasus karena gaji yang kecil, Tjahjo menjawab, gaji kepala daerah misalnya memang kecil. Tapi itu bukan alasan kemudian berbuat culas. Pemerintah sendiri sebenarnya terus berupaya memperbaiki penghasilan kepala daerah. Ia contohkan, tunjangan bagi kepala daerah yang terus ditingkatkan.

    “Kalau kita mau jujur dengan gaji 6-8 juta seorang walikota dan wakil kan enggak cukup ya. Tapi terus coba kita perbaiki lewat dana tunjangan dan sebagainya,” kata mantan Sekjen PDIP tersebut.


    Files Download :

Related Posts

  • sample9

    Mendagri Ungkap Indonesia Negara Peraturan

    Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyebut Indonesia sebagai negara peraturan lantaran banyaknya jumlah peraturan yang ada di tanah air. "Terkait efektivitas dan efisiensi yang menjadi arahan Presiden, ternyata negara kita negara…
  • sample9

    Mendagri Ingin Kembali Kedepankan Siskamling

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo ingin kembali mengedepankan sistem keamanan lingkungan (Siskamling) untuk masalah penanganan konflik. Hal tersebut diungkapkan usai menutup Rapat Kordinasi Koordinasi Nasional…
  • sample9

    Tak Hanya Gafatar, Mendagri Minta Semua Ormas Ditelaah Kembali

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) mengeluarkan radiogram ke seluruh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) daerah se-Indonesia. Radiogram terkait keberadaan Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) serta organisasi lain. "Sudah bikin radiogram ke…
  • sample9

    Mendagri: Stabilitas Nasional Tergantung Kerukunan Masyarakat

    <header 10;="" top:="" 0px;="" width:="" 360px;="" padding:="" margin:="" font-family:="" 'helvetica="" neue',="" arial,="" sans-serif;="" font-size:="" 16px;="" line-height:="" 17.6px;="" position:="" fixed="" !important;"=""><div class="fixed-top" 50px;="" background:="" rgb(210,="" 28,="" 30);"="">
  • sample9

    Kemendagri Fasilitasi Kepesertaan BPJS

    Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan sepakat untuk mengoptimalkan pelaksanaan program jaminan…
  • sample9

    Ini Pesan Mendagri Terkait Pilkada Serentak

    Kecamatan masih dianggap sebagai tempat yang paling berpeluang besar melakukan kecurangan dalam Pemilihan Kepala Daerah serentak di 296 wilayah provinsi, kabupaten/ kota, pada 9 Desember mendatang.…