Kamis, 21 Maret 2019 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Tingkatkan Partisipaisi, Kesbangpol DKI Jakarta Sosialisasikan UU Pemilu kepada LMK

  • Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta melalui Kasubdit Politik dan Demokrasi menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundangan bidang Politik Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu.

    Mewakili Kepala Plt. Kesbangpol DKI Jakarta, Drs. Taufan Bakri, M.Si, Kasubdit Demokrasi, Mahzar Setiabudi pada pembukaan acara kegiatan tersebut  mengatakan bahwa kegiatan Peningkatan Pemahaman Undaang Undang Bidang Politik Angkatan V  untuk  Forum Komunikasi Lembaga  Musyawarah Kelurahan (FK-LMK) Provinsi DKI Jakarta dilakukan karena  FK-LMK sebagai salah satu mitra  strategis pemerintah yang terdiri dari tokoh-tokoh masyarakat yang cutup berpengaruh.

    “Kami berharap sinergi yang kita  lakukan  selama ini dapat dapat  memberikan manfaat  yang positip khusunya dalam peningkatan partisipasi politik  dan demokrasi di DKI Jakarta,” kata Mahzar di Hotel Puncak Raya,  Cisarua, Jawa Barat, Senin (13/8/2018).

    Mahzar menjelaskan FK-LMK dari kegiatan ini bisa mendapatkan  wawasan dan pemahaman terhadap perngembangan politik yang sedang terjadi Saat ini, terutama  berkaitan dengan implementasi undang  undang  nomor 7 tahun  2017 yaitu  tentang Pemilu. Selain itu, forum ini juga kita jadikan sebagai ajang silaturahmi  antara Pemerintah dan para tokoh masyarakat yang tergabung dalam LMK.

    “Kira semua memiliki kepentingan  yang sama,  yaitu bagaimana kota yang kita cintai ini lebih baik, lebih aman, tentram, kondusif dan demokratis serta demi mewujudkan  sebagai kota yang maju, lestari dan berbudaya yang warganya terlibat dalam mewujudkan keberadaban Jakarta dan kesejateraan untuk semua,” paparnya.

    UU Nomor t tahun 2017 ini telah mengamanatkan bahwa Pemilu ke depan dilakukan untuk memilih  anggota DPR, DPD, Presiden dan wakilnya serta untuk memilih anggota DPRD secara serentak dalam satu waktu. Dalam pasal 4 undang-undang tersebut disebutkan bahwa tujuan pengaturan penyelenggaraan Pemilu, diantaranya adalah untuk memperkuat  sistem ketatanegaraan yang demokratis, mewujudkan pemilu,  mewujudkan Pemilu yang adil dan berintegritas, menjamin konsistensi.

    Pengaturan sistem Pemilu, memberikan kepastian hukum dan mencegah duplikasi dalam pengaturan Pemilu, serta tujuan yang terpenting yaitu untuk mewujudkan Pemilu yang efektifdan efisien. Dikatakan efektif dan efisien karena undang-undang nomor 7 Tahun 2017 tersebut merupakan hasil unifikasi dan kodifikasi dari 3 (tiga) Undang-Undang sekaligus, yaitu Undang-Undang nomor 42 Tahun 2008 Pemilihan Umum Presiden dan wakil Presiden, Undang-Undang nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu umum dan Undang-Undang nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPD dan DPRD.


    Files Download :

Related Posts

  • Badan Kesbangpol Bahas Pemetaan Konflik Aceh

    Badan Kesbangpol dan Linmas Aceh membahas hasil studi yang dilakukan peneliti Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry tentang pemetaan jenis dan sumber konflik di Aceh. Kegiatan yang berlangsung di Hotel Rasamala…
  • sample9

    Badan Kesbangpol Bahas Pemetaan Konflik Aceh

    Badan Kesbangpol dan Linmas Aceh membahas hasil studi yang dilakukan peneliti Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry tentang pemetaan jenis dan sumber konflik di Aceh. Kegiatan yang berlangsung di Hotel Rasamala…
  • sample9

    Kesbangpol Lhokseumawe gelar sosialisasi bantuan hukum

    BADAN Kesbangpol dan Linmas bekerjasama dengan KontraS Aceh melaksanakan sosialisasi hak-hak bantuan hukum bagi warga negara, Senin, 9 September 2013. Kegiatan tersebut dilakukan bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran bagi…