Sabtu, 20 April 2019 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Mendagri Minta Publik Tunggu Putusan MK

  • Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo meminta semua pihak menunggu putusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas uji materi Pasal 169 huruf n UU Pemilu yang mempersoalkan pembatasan jabatan wakil presiden (Wapres) untuk bisa maju lagi dalam pemilihan presiden sebagai calon Wapres.

    Biarkan MK membuat putusan yang terbaik atas gugatan ini. “Daripada jadi polemik yang bisa memicu kegaduhan, lebih baik semua pihak menunggu saja keputusan MK sebab gugatan itu telah dilayangkan ke mahkamah. Saya pikir MK akan berlaku bijak dalam memutuskan perkara permohonan uji materi UU Pemilu,” kata Tjahjo, di Jakarta, Minggu (22/7).

    Uji materi terhadap Pasal 169 huruf n UU Pemilu yang mempersoalkan pembatasan jabatan Wapres untuk bisa maju lagi dalam pemilihan presiden sebagai calon Wapres menjadi polemik. Pro kontra terjadi terlebih setelah Wapres Jusuf Kalla mengajukan sebagai pihak terkait dalam uji tersebut. Menurut Tjahjo, ada perbedaan pandangan dalam menafsirkan soal dua periode masa jabatan Wapres yang termuat dalam UU Pemilu.

    Ini masih berbagai argumentasi, sepuluh sarjana hukum bisa seratus pendapat. Terkait adanya kritikan langkah Kalla menjadi pihak terkait ini bisa menghambat regenerasi kepemimpinan, Mendagri minta agar semua pihak memandangnya dengan jernih.


    Files Download :

Related Posts

  • sample9

    Mendagri Ungkap Indonesia Negara Peraturan

    Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyebut Indonesia sebagai negara peraturan lantaran banyaknya jumlah peraturan yang ada di tanah air. "Terkait efektivitas dan efisiensi yang menjadi arahan Presiden, ternyata negara kita negara…
  • sample9

    Mendagri Ingin Kembali Kedepankan Siskamling

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo ingin kembali mengedepankan sistem keamanan lingkungan (Siskamling) untuk masalah penanganan konflik. Hal tersebut diungkapkan usai menutup Rapat Kordinasi Koordinasi Nasional…
  • sample9

    Tak Hanya Gafatar, Mendagri Minta Semua Ormas Ditelaah Kembali

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) mengeluarkan radiogram ke seluruh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) daerah se-Indonesia. Radiogram terkait keberadaan Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) serta organisasi lain. "Sudah bikin radiogram ke…
  • sample9

    Mendagri: Stabilitas Nasional Tergantung Kerukunan Masyarakat

    <header 10;="" top:="" 0px;="" width:="" 360px;="" padding:="" margin:="" font-family:="" 'helvetica="" neue',="" arial,="" sans-serif;="" font-size:="" 16px;="" line-height:="" 17.6px;="" position:="" fixed="" !important;"=""><div class="fixed-top" 50px;="" background:="" rgb(210,="" 28,="" 30);"="">
  • sample9

    Kemendagri Fasilitasi Kepesertaan BPJS

    Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan sepakat untuk mengoptimalkan pelaksanaan program jaminan…
  • sample9

    Ini Pesan Mendagri Terkait Pilkada Serentak

    Kecamatan masih dianggap sebagai tempat yang paling berpeluang besar melakukan kecurangan dalam Pemilihan Kepala Daerah serentak di 296 wilayah provinsi, kabupaten/ kota, pada 9 Desember mendatang.…