Selasa, 25 September 2018 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Praktik Politik Uang Paling Banyak Terjadi Saat Pileg dan Pilkada

  • Tingkat praktik money politics atau politik uang di Indonesia khususnya terkait pemilihan kepala daerah (Pilkada) maupun pemilihan umum (Pemilu) dinilai masih sangat tinggi.

    Hal itu dikatakan oleh Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi. Dia beragumen politik uang di Indonesia sangat tinggi menurut standar internasional.

    "Dari data yang saya himpun, pada tahun 2014 lalu, hampir mencapai 33 persen berbeda dari negara lainnya yang maksimal sekitar 28 persen. Ini menunjukan politik uang di indonesia masih sangat tinggi," kata Burhanuddin di daerah Jakarta Selatan, Senin (9/7/2018).

    Dari data tersebut didapati bahwa politik uang terbesar di Indonesia terjadi pada pemilu legislatif (Pileg). "Setelah pileg di posisi kedua ada Pilkada Kabupaten, lalu Pilkada Gubernur, dan yang terkahir adalah pilpres," ucapnya.

    Dia menjelaskan, alasan pileg menjadi pemasok terbesar dari politik uang di karenakan di dalam pileg banyak calon yang bersaing dibanding yang lain. "Dan itu yang membuat politik uang sangat besar dibanding pilkada dan pilpres," ungkapnya.

    Selain itu menurutnya, bahwa politik uang di dominasi dengan bentuk uang, namun dalam bentuk lainnya masih ditemukan dalam penelitiannya.

    "Paling besar 75% uang, 15% perkakas rumah tangga, 10% sembako. Dari situ saya mendapatkan data yang menarik dari informan di daerah, bahwa penjualan amplop meningkat tajam dan juga alat tukar uang kecil meningkat," pungkasnya.


    Files Download :

Related Posts

  • sample9

    Bansos Tak Boleh Jadi Instrumen Politik

    Tujuan utama dana bantuan sosial adalah untuk mengurangi risiko sosial yang terjadi di masyarakat dan meningkatkan daya beli. Jumlah dana bantuan sosial yang cukup besar, tahun ini Rp…
  • sample9

    Peran Perempuan di Ranah Politik Formal Masih Minim

    Direktur Eksekutif Women Research Institute Sita Aripurnami mengungkapkan peran perempuan dalam ranah politik formal masih minim. Dua fakta bahwa peran perempuan masih minim, yakni keterwakilan di pemilihan kepala daerah (pilkada)…
  • sample9

    Edukasi Politik Melalui Media

    Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Busyro Muqoddas berpendapat partai politik tidak banyak memberikan pendidikan politik kepada masyarakat."Pendidikan politik itu tidak ada. Saya berani memprediksi Pemilu 2019 minimal seperti ini,"…
  • sample9

    Politik Pemilu

    PEMILU legislatif merupakan kesempatan bagi warga negara untuk memilih orang-orang baik yang akan memperjuangkan kesejahteraan dan kepentingan rakyat. Persoalannya, baik menurut rakyat belum tentu baik menurut calon anggota legislatif, belum…
  • sample9

    Partai Politik Boleh Terima Sumbangan Hingga Kampanye Usai

    Komisi Pemilihan Umum memperbolehkan partai politik peserta pemilu menerima sumbangan dana dari calon anggota legislatif maupun pihak ketiga hingga masa kampanye berakhir pada 5 April mendatang, kata Komisioner KPU Hadar…
  • sample9

    Ini Format Kampanye Rapat Umum Bagi Partai Politik

    Jajaran Komisi Pemilihan Umum  merancang jadwal kampanye dalam bentuk rapat umum secara integral antara KPU Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota. KPU mengatur kampanye partai politik secara bergilir berdasarkan provinsi."Empat partai kampanye…
  • sample9

    Perguruan tinggi jangan antipolitik

    Ketua Dewan Perwakilan Rakyat RI Marzuki Alie menyarankan seluruh perguruan tinggi baik negeri maupun swasta di Indonesia untuk tidak anti terhadap politik.
  • sample9

    Kampus dapat manfaatkan 2014 untuk pendidikan politik

    Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh mengatakan, momentum tahun politik 2014, yang tidak terjadi tiap tahun, dapat dimanfaatkan pimpinan perguruan tinggi untuk melakukan pendidikan politik. 
  • sample9

    Galang Kerukunan di Tahun Politik

    HARI Kerukunan Nasional disetujui Presiden untuk diperingati setiap tanggal 3 Januari. Pencanangannya dilakukan oleh Wakil Presiden (Wapres) Boediono, Minggu (5/1), dan diramaikan oleh gerak jalan yang diikuti 130 ribu orang.…
  • sample9

    RUU PIlkada Akan Atur Larangan Politik Dinasti

    Anggota Komisi II DPR RI Malik Haramain mengatakan semua fraksi telah menyetujui larangan penerapan politik dinasti dalam Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah."Meski RUU-nya belum diputus, tapi semua fraksi hingga Minggu…
  • sample9

    Politik dinasti terbentuk karena kesalahan parpol

    Maraknya politik dinasti di beberapa daerah, menjadi tanggung jawab partai politik (parpol). Pasalnya, politik dinasti tidak akan menjadi persoalan jika dalam proses rekruitmen dilakukan transparan dan akuntabel dengan menimbang kemampuan…
  • sample9

    Maraknya Politik Dinasti di Indonesia

    Salah satu efek samping dari pilkada dengan melahirkan dinasti-dinasti di daerah. Banyak anak dan isteri yang menggantikan ayah dan suami mereka untuk memimpin daerah.