Senin, 23 Juli 2018 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Pilkada Usai, Masyarakat Diminta Tetap Waspadai Provokasi dan Hoaks

  • Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak pada 27 Juni 2018 berjalan lancar. Masyarkat pun diminta untuk tetap waspada dari provokasi dan hoaks atau berita bohong, serta melakukan rekonsiliasi kebangsaan untuk mempererat persatuan bangsa.

    Dinamika pasca pilkada yang berpotensi mengancam perpecahan dinilai tidak kalah besar dibandingkan sebelum Pilkada.

    “Kita harus bersyukur Pilkada serentak 2018 lancar dan aman. Tapi seluruh masyarakat jangan euforia, apalagi lengah terhadap berbagai upaya-upaya yang berpotensi menimbulkan keributan. Jangan sampai situasi damai ini dimanfaatkan kelompok radikal untuk memprovokasi yang kalah untuk membuat kekerasan dan tindakan terpuji lainnya. Kalau ada kecurangan atau masalah lainnya, serahkan ke mekanisme hukum,” tutur pakar hukum Hamdan Zoelva, di Jakarta, Jumat (6/7/2018).

    Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini juga meminta para kontestan dan masyarakat untuk melakukan rekonsiliasi pasca pilkada. Rekonsiliasi adalah hal paling pokok sekaligus menciptakan kesadaran terhadap masyarakat bahwa menang kalah adalah hal yang biasa dalam proses pemilihan umum itu.

    “Dalam pilkada sudah pasti ada menang kalahnya. Siapa pun yang terpilih, kita harus terima sebagai pemimpin. Mungkin kita tidak setuju dia menjadi pemimpin, tapi begitulah aturan main yang kita gunakan untuk memilih pemimpin. Walaupun tidak setuju tapi begituah kesadaran kita yang harus kita bangun, karena itu merupakan proses berdemokrasi,” tuturnya.

    Untuk itu, dia mengajak masyarakat untuk membangun kerja sama dan saling memahami, meningkatkan toleransi, menghargai perbedaan antara satu dengan yang lainnya. Itu adalah modal besar bangsa Indonesia untuk tetap bersatu sebagai bangsa Indonesia.

    “Tidak ada bangsa yang besar dan maju kalau rakyatnya itu terus berkelahi dan bertengkar. Jadi kalau kita maju maka kedamaian adalah syarat utama untuk kita maju. Maka mari kita pelihara kebersamaan kita sebagai bangsa, mari kita pelihara  perdamaian dan keamanan kita bersama agar kita mampu bersaing dengan bangsa lain,” tutur mantan petinggi salah satu partai ini.

    Secara umum, lanjut Hamdan, masyarakat Indonesia makin dewasa menjalani proses demokrasi. Ini harus diapresiasi. Pun situasi damai yang terjadi saat ini tidak lepas karena pengalaman panjang Indonesia melaksanakan pemilihan umum. Namun kesadaran berdemokrasi harus terus dilakukan untuk perdamaian Indonesia.

    Begitu juga kepada kontestan yang kalah agar legawa dan tidak melakukan tindakan yang melanggar aturan. Pihak yang kalah atau merasa dirugikan bisa langsung menempuh jalur hukum dengan membawa persoalan ke penegak hukum atau ke MK.

    Dia menjelaskan, ajang pilkada ini hanya proses demokrasi untuk menentukan siapa pemimpin lima tahun mendatang, bukan persolan hidup atau mati seseorang. 

    Untuk itu, kata dia, siapa pun yang terpilih atau yang tidak terpilih harus bisa menjaga ketenangan, kedamaian dan kerukunan bagi masyarakat bangsa ini.

    “Bahkan siapa pun yang menang harus dapat merangkul yang kalah. Merangkul yang kalah itu juga penting. Karena dia terpilih bukanlah untuk pemilihnya, tapi untuk seluruh rakyat yang ada di daerah itu. Itu harus dipahami bersama. Ini merupakan salah satu bentuk rekonsiliasi untuk menjaga keadamaian,” tuturnya.


    Files Download :

Related Posts

  • UU Pilkada Bakal Direvisi Lagi

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) paling lambat terealisasi Agustus mendatang. Karena itu pemerintah bersama DPR hingga kini masih terus berupaya merampungkan hal-hal…
  • sample9

    Revisi UU Pilkada Harus Tuntas Agustus 2016

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo meminta anak buahnya pada Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Ditjen Otda) melibatkan pihak ketiga dalam penyusunan draf revisi Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota…
  • sample9

    Menteri dan Kepala Daerah Dilarang Cuti Kampanye Pilkada

    Seluruh pejabat pembina kepegawaian (PPK) baik pusat dan daerah diminta tidak melakukan kampanye saat pelaksanaan Pilkada serentak. Permintaan itu dituangkan dalam Surat Edaran MenPAN-RB No. 3236/M.PANRB/07/2015…
  • sample9

    Ini Pesan Mendagri Terkait Pilkada Serentak

    Kecamatan masih dianggap sebagai tempat yang paling berpeluang besar melakukan kecurangan dalam Pemilihan Kepala Daerah serentak di 296 wilayah provinsi, kabupaten/ kota, pada 9 Desember mendatang.…
  • sample9

    Mendorong Afirmasi Perempuan di Pencalonan Pilkada

    Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mendorong afirmasi perempuan di pencalonan pemilihan kepala daerah (Pilkada). Sebab, dalam UU Nomor 8 Tahun 2015 Pilkada tentang Pilkada tak…
  • sample9

    Pembiayaan Pilkada Menjadi Pertimbangan Pemerintah

    Pemerintah berkeinginan pelaksanaan pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota secara serentak tetap dilaksanakan pada 2015. Masalah penganggaran menjadi salah satu pertimbangan pemerintah sehingga menginginkan pemilihan kepala daerah (pilkada) tetap di…
  • sample9

    RUU PIlkada Akan Atur Larangan Politik Dinasti

    Anggota Komisi II DPR RI Malik Haramain mengatakan semua fraksi telah menyetujui larangan penerapan politik dinasti dalam Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah."Meski RUU-nya belum diputus, tapi semua fraksi hingga Minggu…