Jumat, 26 April 2019 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Mendagri Hormati Keputusan KPU

  • Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menghormati keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang telah mengeluarkan aturan teknis tentang pencalonan calon legislatif. Ia berharap, kerja KPU tetap fokus. Sehingga tahapan pemilu tak terganggu. 

    Mengenai atutan pencalegan yang telah dikeluarkan KPU, menurut Tjahjo telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Jadi semua pihak harus menghormatinya. Pemerintah dan DPR, tidak dalam posisi untuk mengintervensi. Rapat konsultasi yang digelar bersama penyelenggara pemilu bukan untuk mengintervensi. Rapat tidak mengingat. 

    " Begini KPU itu sebagaimana keputusan Mahkamah Konstitusi (MK)  itu independen waluapun ada forum konsultasi dengan Pemerintah dan DPR tetapi tidak mengikat," kata Tjahjo saat ditemui di komplek DPR, di Jakarta, Kamis (5/7).

    Menurut Tjahjo, rapat konsultasi digelar, karena penyusunan UU Pemilu itu dibuat oleh DPR dan Pemerintah. Tentunya dengan mengundang KPU dan Bawaslu juga. Rapat konsultasi hanya forum untuk memberi masukan, agar penyelenggara pemilu itu dalam mengeluarkan aturannya  tidak melanggar ketentuan UU.

    " Posisi pemerintah ini hanya menjaga jangan sampai misalnya Peraturan KPU (PKPU) itu menyimpang dari UU sehingga berpotensi ada gugatan ke MK, " ujarnya.

    Sebab jika sudah ada yang menggugat ke MK, yang dikhawatirkannya adalah tahapan pemilihan akan terganggu. Sementara tahapan sudah dimulai. Bulan ini, sudah tahapan pendaftaran caleg. Masuk bulan September pendaftaran calon presiden dan wakil presiden.

    " Kalau gugatan MK akan mengganggu proses tahapan tahapan pemilu. Ini kan sudah mepet, satu bulan ini pendaftaran caleg semua tingkatan, lobi- lobi parpol dalam rangka awal September juga harus mendaftarkan presiden dan calon wakil presiden dan 23 September sudah mulai kampanye partai, calon capres dan cawapres,"ujarnya.

    Tjahjo juga sempat ditanya oleh para wartawan soal klausul pakta integritas dalam proses pencalegan. Menurut dia, pakta integritas adalah  bagian dari komitmen semuanya untuk memerangi korupsi. Karena pakta integritas tak hanya dalam masalah pencalegan. Di lembaga pemerintahan pun ada keharusan bagi setiap pejabat meneken pakta integritas.

    Tjahjo sendiri berharap, agar semua dilakukan sesuai mekanisme aturan yang berlaku. Termasuk juga bila ada anggota masyarakat yang akan setuju atas PKPU tentang pancalegan lantas melakukan gugatan. Tentu itu harus dihormati. 

    " Semuanya sah, hanya pemerintah dan KPU harus memberikan kesempoatan kalau ada anggota masyarakat yang menganggap PKPU maupun keputusan pemerintah ini menyimpang dari UU silahkan menggugatnya, asal  jangan sampai menggangu tahapan," ujarnya.

    Terkait pakta integritas dalam proses pencalegan, menurut Tjahjo, semua partai pasti punya komitmen yang sama. Dan bagi partai, tak ada masalah jika harus ada pakta integritas. Termasuk juga, peringatan agar tak menyorong calon legislator yang bermasalah. Seperti di aturan KPU disebutkan bukan bandar narkoba, tidak pernah melakukan kejahatan seksual, atau pernah terjerat kasus korupsi. Namun katanya, itu bukan ranah dia untuk menanggapi. Itu porsi dari sekjen partai, bukan Mendagri.

    " Jadi kalau pakta integritas saya kira itu sekjen partai ya. Partai- partai yang menurunkan 3 kelompok tadi, bandar narkoba, pelecehan seksual, orang-orang yang pernah melakukan korupsi enggak ada,  ini kan hanya mengingatkan kembali karena kalau bicara  pakta integritas yang saya sedih dan   prihatin, setiap pelantikan bupati wali kota itu ada teken pakta integritas, tapi terjerat juga," tuturnya.


    Files Download :

Related Posts

  • sample9

    Mendagri Ungkap Indonesia Negara Peraturan

    Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyebut Indonesia sebagai negara peraturan lantaran banyaknya jumlah peraturan yang ada di tanah air. "Terkait efektivitas dan efisiensi yang menjadi arahan Presiden, ternyata negara kita negara…
  • sample9

    Mendagri Ingin Kembali Kedepankan Siskamling

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo ingin kembali mengedepankan sistem keamanan lingkungan (Siskamling) untuk masalah penanganan konflik. Hal tersebut diungkapkan usai menutup Rapat Kordinasi Koordinasi Nasional…
  • sample9

    Tak Hanya Gafatar, Mendagri Minta Semua Ormas Ditelaah Kembali

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) mengeluarkan radiogram ke seluruh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) daerah se-Indonesia. Radiogram terkait keberadaan Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) serta organisasi lain. "Sudah bikin radiogram ke…
  • sample9

    Mendagri: Stabilitas Nasional Tergantung Kerukunan Masyarakat

    <header 10;="" top:="" 0px;="" width:="" 360px;="" padding:="" margin:="" font-family:="" 'helvetica="" neue',="" arial,="" sans-serif;="" font-size:="" 16px;="" line-height:="" 17.6px;="" position:="" fixed="" !important;"=""><div class="fixed-top" 50px;="" background:="" rgb(210,="" 28,="" 30);"="">
  • sample9

    Kemendagri Fasilitasi Kepesertaan BPJS

    Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan sepakat untuk mengoptimalkan pelaksanaan program jaminan…
  • sample9

    Ini Pesan Mendagri Terkait Pilkada Serentak

    Kecamatan masih dianggap sebagai tempat yang paling berpeluang besar melakukan kecurangan dalam Pemilihan Kepala Daerah serentak di 296 wilayah provinsi, kabupaten/ kota, pada 9 Desember mendatang.…