Sabtu, 21 Juli 2018 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Mari Sikapi Hasil Pilkada Serentak 2018 Dengan Bijak

  • Pemungutan suara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak di 171  daerah telah selesai digelar, Rabu (27/6/2018). Apapun hasil dari pemungutan suara itu nantinya, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berharap seluruh pasangan calon kepada daerah dan wakil kepala daerah beserta para tim sukses dapat menyikapinya secara bijak. Perlihatkanlah sikap dewasa, siapun yang kalah dan siapapun yang dinyatakan menang.

    Demikian dikatakan Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri Bahtiar di Jakarta, Kamis (28/6/2018). Bagi yang menang, jangan rayakan dengan berlebihan. Dalam politik, yang menang harus merangkul. Bukan terus memukul. Karena seorang yang dipilih jadi pemimpin, bukan untuk pendukungnya, tapi memimpin untuk semuanya.

    “Begitu juga bagi pendukung dan tim sukses yang calonnya menang jangan terlalu euforia.   Kemenangan dalam kontestasi politik hakikatnya kemenangan untuk semua. Kemenangan untuk masyarakat. Intinya saya ingin mengajak dan mengatakan, mari berdamai dengan hasil Pilkada Serentak 2018,” kata Bahtiar.

    Begitu pun bagi pihak yang belum beruntung. Bahtiar berharap, kubu yang kalah, tak lantas marah-marah. Idealnya legowo, ikhlas menerima kekalahan. Tapi memang bila merasa belum puas karena menganggap ada catatan dalam kontestasi dipersilahkan menempuh jalur hukum yang telah disediakan oleh aturan. Kubu yang kalah bisa menggugat, misalnya ke Mahkamah Konstitusi (MK). Dan, kalau menyangkut pelanggaran etik penyelenggara, bisa layangkan pengaduan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Sementara, terkait pelanggaran dalam tahapan pemilihan, sudah ada panitia pengawas.

    “Ya bagi pendukung yang calonnya kalah agar menempuh jalur hukum sesuai yang diatur UU Pilkada,” tutur Bahtiar.

    Bahtiar pun mengingatkan, Pilkada adalah bentuk konkret proses pembangunan peradaban demokrasi di Indonesia. Ciri  Demokrasi yang beradab adalah ketika semua aktor-aktor yg terlibat dalam sebuah proses demokrasi  menyelesaikan perbedaan melalui jalur hukum serta patuh dan menjunjung tinggi hukum yang berlaku.

    “Hukum Pilkada mari kita patuhi,” imbaunya.

    Kepada Pemerintah Daerah (Pemda), Bahtiar meminta agar mengerahkan segala sumberdaya untuk tetap menbantu dan mengawal proses dan kondisi pascapencoblosan hingga dilantiknya kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Pemda harus segera melakukan langkah-langkah dan memanfaatkan berbagai forum pertemuan masyarakat untuk merekatkan dan menyatukan kembali sekat-sekat sosial politik yang terjadi dalam masyarakat selama proses Pilkada Serentak 2018.

    “Pembangun daerah dan masyarakat harus terus berjalan,” ujarnya.


    Files Download :

Related Posts

  • UU Pilkada Bakal Direvisi Lagi

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) paling lambat terealisasi Agustus mendatang. Karena itu pemerintah bersama DPR hingga kini masih terus berupaya merampungkan hal-hal…
  • sample9

    Revisi UU Pilkada Harus Tuntas Agustus 2016

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo meminta anak buahnya pada Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Ditjen Otda) melibatkan pihak ketiga dalam penyusunan draf revisi Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota…
  • sample9

    Menteri dan Kepala Daerah Dilarang Cuti Kampanye Pilkada

    Seluruh pejabat pembina kepegawaian (PPK) baik pusat dan daerah diminta tidak melakukan kampanye saat pelaksanaan Pilkada serentak. Permintaan itu dituangkan dalam Surat Edaran MenPAN-RB No. 3236/M.PANRB/07/2015…
  • sample9

    Ini Pesan Mendagri Terkait Pilkada Serentak

    Kecamatan masih dianggap sebagai tempat yang paling berpeluang besar melakukan kecurangan dalam Pemilihan Kepala Daerah serentak di 296 wilayah provinsi, kabupaten/ kota, pada 9 Desember mendatang.…
  • sample9

    Mendorong Afirmasi Perempuan di Pencalonan Pilkada

    Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mendorong afirmasi perempuan di pencalonan pemilihan kepala daerah (Pilkada). Sebab, dalam UU Nomor 8 Tahun 2015 Pilkada tentang Pilkada tak…
  • sample9

    Pembiayaan Pilkada Menjadi Pertimbangan Pemerintah

    Pemerintah berkeinginan pelaksanaan pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota secara serentak tetap dilaksanakan pada 2015. Masalah penganggaran menjadi salah satu pertimbangan pemerintah sehingga menginginkan pemilihan kepala daerah (pilkada) tetap di…
  • sample9

    RUU PIlkada Akan Atur Larangan Politik Dinasti

    Anggota Komisi II DPR RI Malik Haramain mengatakan semua fraksi telah menyetujui larangan penerapan politik dinasti dalam Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah."Meski RUU-nya belum diputus, tapi semua fraksi hingga Minggu…