Sabtu, 21 Juli 2018 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Pilkada di 3 Provinsi Rawan Konflik

  • Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar mengemukakan dari 17 provinsi yang menjalankan pilkada serentak 27 Juni mendatang, ada tiga yang masuk dalam kategori rawan yaitu Papua, Maluku dan Kalimantan Barat (Kalbar). Yang lainnnya masuk kategori sedang.

    "Sampai hari ini, tiga itu masih rawan. Potensi konflik cukup tinggi," kata Fritz saat melakukan pengawasan pelaksanaan Pilkada serentak di ?Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara, Sabtu (23/6).

    Frits didampingi Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Utara Syafrida Rasahan dan Ketua Panwaslu Kabupaten Tapanuli Utara, Sardion Situmeang.

    Frits menjelaskan tiga provinsi itu dikatakan rawan diukur dari perlindungan terhadap hak pemilih dan penyelenggara pilkada, penggunaan isu suku, ras, agama dan antargolongan (SARA), serta rendahnya partisipasi pemilih.

    Sebagai contoh Pilgub Papua dikatakan rawan karena partisipasi pemantau pemilu dan perlindungan terhadap hak pemilih minim. Kemudian ada daerah yang belum ditentukan pasangan calon (paslon) seperti Paniai dan Timika.

    Sementara untuk Maluku, kerawanan karena integritas dan profesionalitas penyelenggara.? Adapun Kalimantan Barat karena maraknya politik identitas, penggunaan isu SARA, dan politisasi birokrasi. "Potensi konflik sangat mungkin terjadi. Kita sudah minta KPU dan Kepolisian agar benar-benar lebih sigap lagi. Sedikit ada letupan, bisa menjadi masalah besar," ujar Frits.

    Sementara ada enam kabupaten/kota yang masuk kategori kerawanan tinggi. Keenam wilayah tersebut adalah Kabupaten Mimika dengan skor 3,43, Kabupaten Paniai (3,41), Kabupaten Jayawijaya (3,40), Kabupaten Puncak (3,28), Kabupaten Konawe (3,07), dan Kabupaten Timor Tengah Selatan (3,05).

    Ketua Bawaslu Abhan sempat menyebutkan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) menggunakan tiga aspek yakni penyelenggaraan, kontestasi, dan partisipasi. IKP bertujuan melakukan identifikasi ciri karakteristik kerawanan wilayah. Selain itu sebagai referensi untuk melakukan pencegahan.

    Dalam dimensi kontestasi mencakup subyek peserta pemilu, yang meliputi partai politik dan kandidat. Dalam dimensi ini dilihat seberapa adil dan setara proses pertarungan berlangsung di antara para kontestan.

    Dimensi kedua adalah partisipasi, menyangkut subyek masyarakat sebagai pemilih, bagaimana hak masyarakat dijamin serta diberi ruang berpartisipasi untuk mengawasi dan mempengaruhi proses pemilu.

    Sedangkan dimensi penyelenggaraan terkait dengan integritas dan profesionalitas penyelenggara dalam menjamin pemilu berjalan jujur, adil, dan demokratis.
    ?
    IKP diukur dalam skor antara 3,00 sampai 5,00. Sementara kategori sedang antara 2,00 sampai 2,99.
    Dari hasil penelitian Bawaslu, Provinsi Papua memiliki IKP ?paling tinggi yaitu 3,41. Kemudian disusul Maluku 3,25 dan Kalimantan Barat 3,04.

    Sebanyak 14 provinsi lainnya masuk kategori sedang yaitu ?Sumatera Utara (2,86); Sulawesi Tenggara (2,81); Kalimantan Timur (2,76); Maluku Utara (2,71); Nusa Tenggara Timur (2,70); Jawa Tengah (2,68), serta Sumatera Selatan (2,55).

    Selanjutnya, Nusa Tenggara Barat (2,54); Sulawesi Selatan (2,53); Jawa Barat (2,52); Riau (2,46); Lampung (2,28); Bali (2,19), serta Jawa Timur (2,15).?



    Files Download :

Related Posts

  • UU Pilkada Bakal Direvisi Lagi

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) paling lambat terealisasi Agustus mendatang. Karena itu pemerintah bersama DPR hingga kini masih terus berupaya merampungkan hal-hal…
  • sample9

    Revisi UU Pilkada Harus Tuntas Agustus 2016

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo meminta anak buahnya pada Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Ditjen Otda) melibatkan pihak ketiga dalam penyusunan draf revisi Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota…
  • sample9

    Menteri dan Kepala Daerah Dilarang Cuti Kampanye Pilkada

    Seluruh pejabat pembina kepegawaian (PPK) baik pusat dan daerah diminta tidak melakukan kampanye saat pelaksanaan Pilkada serentak. Permintaan itu dituangkan dalam Surat Edaran MenPAN-RB No. 3236/M.PANRB/07/2015…
  • sample9

    Ini Pesan Mendagri Terkait Pilkada Serentak

    Kecamatan masih dianggap sebagai tempat yang paling berpeluang besar melakukan kecurangan dalam Pemilihan Kepala Daerah serentak di 296 wilayah provinsi, kabupaten/ kota, pada 9 Desember mendatang.…
  • sample9

    Mendorong Afirmasi Perempuan di Pencalonan Pilkada

    Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mendorong afirmasi perempuan di pencalonan pemilihan kepala daerah (Pilkada). Sebab, dalam UU Nomor 8 Tahun 2015 Pilkada tentang Pilkada tak…
  • sample9

    Pembiayaan Pilkada Menjadi Pertimbangan Pemerintah

    Pemerintah berkeinginan pelaksanaan pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota secara serentak tetap dilaksanakan pada 2015. Masalah penganggaran menjadi salah satu pertimbangan pemerintah sehingga menginginkan pemilihan kepala daerah (pilkada) tetap di…
  • sample9

    RUU PIlkada Akan Atur Larangan Politik Dinasti

    Anggota Komisi II DPR RI Malik Haramain mengatakan semua fraksi telah menyetujui larangan penerapan politik dinasti dalam Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah."Meski RUU-nya belum diputus, tapi semua fraksi hingga Minggu…