Kamis, 21 Juni 2018 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Kemendagri Gelar Monef Antisipasi Suksesnya Pilkada Serentak 2018 dan Pemilu 201

  • Mendekati pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah serentak 2018 yang akan berlangsung pada 27 Juni ini, suhu politik di beberapa daerah mulai memanas seperti di Kab. Mimika, Kab. Pania, Kab. Paniai, Kab. Puncak, Ka. Jayawijaya hingga kota Makassar.

    Tingginya suhu politik itu disebabkan karena masalah pencalonan pasangan yang belum selesai, ijazah palsu, netralitas ASN dan kecenderungan adanya mobilisasi massa oleh petahana, dan calon dibatalkan oleh KPU.

    Karena itu, guna mengantisipasi kemungkinan munculnya konflik horizontal yang berakibat terganggunya pelaksanaan Pilkada Serentak dan Pemilu 17 April 2019, Direktorat Politik Dalam Negeri menggelar kegiatan monitoring dan evaluasi Pilkada Serentak dan Pemilu 2019 di Hotel A One, Jakarta, Rabu (6/6/2018) melibatkan Kementrian dan Lembaga Terkait seperti, KPU, Bawaslu, Dukcapil, Intelkam Polri, BIN, hingga BAIS.

    Dalam sambutannya, Sekretaris Ditjen Polpum, Didi Sudiana, SE, MM., mengatakan bahwa secara umum kondisi politik masih cukup terkendali dan aman. Namun demikian, dengan adanya gejolak di sejumlah daerah pemerintah memandang perlu untuk mengajak Kementrian dan Lembaga terkait untuk sharing guna mencari masukan terhadap permasalahan yang muncul. Hal ini perlu dilakukan agar jangan sampai terbangun opini yang kurang bagus hingga mengganggu stabilitas.

    “Secara umum aman dan terkendali kendali. Pemerintah juga masih menyempurnakan soal E-KTP. Moga implikasinya gejolak sosial di Papua dan Makassar tidak berdampak pada pemilu 2019,” ujar Didi.

    Dalam dialog yang dipandu oleh  Kasubdit Fasilitasi Peningkatan Demokrasi, Rahmat Santoso, M.Si dikatakan bahwa dari pertemuan ini  ada pemetaan permasalahan yang akan muncul di 27 Juni seperti mengantisipasi kemungkinan potensi berupa konflik horisontal atau konflik yang bisa menghambat pada hari pemungutuan suara.

    Kemendagri mencatat bahwa pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota secara langsung dan Serentak Tahun 2018, akan diselenggarakan Pada 171 Daerah Otonom, meliputi 17 daerah provinsi, 115 daerah kabupaten, dan 39 daerah kota. Provinsi yang melaksanakan Pilkada Gubernur/Wakil Gubernur adalah Bali, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Lampung, Maluku, Maluku Utara, NTB, NTT, Papua, Riau, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sumatera Selatan, dan Sumatera Utara. Pilkada Serentak 2018 diikuti oleh beberapa provinsi besar dan kabupaten/kota yang memiliki tingkat kerawanan tinggi terlebih kondisi saat ini merebaknya politik identitas sebagai bagian dari tantangan demokrasi Indonesia saat ini.


    Files Download :

Related Posts