Selasa, 23 Oktober 2018 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Pendidikan Politik Perempuan untuk Sukses Pemilu Serentak 2019

  • Selaku fasilitator Pilkada 2018 dan Pemilu 2019 serentak jajaran Kementerian Dalam Negeri kembali gelar agenda pendidikan politik, kali ini pendidikan politik difokuskan bagi kaum wanita yang diadakan di Hotel Paramesty, Gadog kawasan Puncak Bogor.

    Acara dibuka oleh Direktur Politik Dalam Negeri, Dr. Drs. Bahtiar, M.Si ini diikuti oleh 100 peserta wanita dari berbagai perwakilan organisasi dan pelajar hingga mahasiwa se-kota Bogor, Selasa sore (5/6/2018).

    Dalam sambutannya,  Bahtiar  mengingatkan bahwa pada tanggal 27 Juni 2018 KPU akan selenggarakan Pilkada serentak di seluruh Indonesia, termasuk di Bogor. Kemudian di tahun berikutnya Pemilu serentak pada 17 April 2019 untuk memilih Presiden, Legislatif, dan DPD.

    “Pemilu ini sangat menentukan masa depan bangsa dan negara kita, karena akan memilih imam atau pemimpin untuk 5 tahun ke depan. Majunya suatu bangsa negara ditentukan oleh pemimpin yang kita pilih, maka gunakanlah hak pilih anda sebaik mungkin,” terang Bahtiar saat dimintai pendapatnya selepas membuka acara.

    Tidak ada pemerintahan yang kuat tanpa ada dukungan dan peran serta rakyat. Pelaksanaan pembangunan didasarkan oleh keinginan bersama yang diputuskan melalui mekanisme UU dan direalisasikan oleh Pemerintah atas kontrol masyarakat dan lembaga negara yang diatur dalam konstitusi Negara.

    “Kerajaan Majapahit, Sriwijaya, dll usianya tidak sampai 200 tahun, bahkan negara besar dan kuat saat itu seperti, Uni Sovyet yang dipimpin oleh Mikhail Gorbachev usianya tidak sampai 80 tahun, hal itu disebabkan karena rakyat Sovyet salah memilih pemimpin. Alhamdulilah negara kita Indonesia sudah memasuki usia ke 72 tahun,” tambah Bahtiar di depan ratusan peserta.

    Di sesi selanjutnya, Kasubdit Pendidikan Etika dan Budaya Politik Kemendagri, Cahyo Ariawan, SH, MM, menerima pertanyaan peserta seputar golput setelah memaparkan materi UU Pemilu. Cahyo menjawab, golput merupakan hak warga negara, akan tetapi hal ini sangat merugikan, sebab yang bersangkutan mempertaruhkan pilihannya selama 5 tahun ke depan karena tidak ada yang dipilih, sehingga calon pemimpin yang sesuai kreteria tidak akan terjadi, dan itu sangat merugikan dirinya juga masa depan bangsa dan negara. Karenanya gunakanlah hak pilih itu sebaiknya.

    “Adik–adik, bahwa pada tahun 2018 ini kita akan selenggarakan 171 Pemilihan Kepala Daerah serentak di 17 Provinsi di seluruh Indonesia. Syarat Pemilu 2019 pemilih harus sudah memiliki E-KTP, dan bagi pemilih yang sudah menikah atau cerai namun usianya belum 17 tahun ia sudah memiliki hak pilih. Maka diharapkan semua pemilih yang telah memenuhi syarat segera daftarkan dirinya agar masuk dalam daftar pemilih ke petugas terkait agar pada waktunya dapat menggunakan hak pilihnya di TPS yang telh ditentukan,” ujar Cahyo di depan peserta  dialog publik.

    “Kemudian perlu diketahui setelah Pilkada 2018 serentak dilaksanakan, maka masa jabatan akan berakhir pada tahun 2023, dan 1 tahun menuju tahun 2024 akan diisi oleh Pejabat Sementara untuk persiapan Pemilu 2024 serentak. Dalam pemilu ini akan dilakukan hanya sekali saja untuk memilih Presiden, Gubernur, Walikota, Bupati, Legislatif dan Wakil Daerah,” tambah Cahyo.

    Menyoal maraknya hoax di berbagai medsos, praktisi media dari Trans Tv Corporation, Sugihartono menjelaskan bahwa hoax itu sengaja diciptakan guna membuat kesan negative kepada orang atau kelompok yang dituju. Hoax mulai marak terjadi jelang Pilpres 2014 dimana hoax di produksi atas permintaan seseorang atau sekelompok orang guna menjatuhkan lawan politik.

    “Pada prakteknya hoax memberi manfaat bagi pembuat hoax sebab ia menerima imbalan uang dari pemberi order hoax. Karena hoax selain merugikan orang yang ditarget hoax menjadi lahan bisnis dan ini sangat tidak baik dalam perjalanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karenanya informasi berita kesemuanya di atur dalam UU Penyiaran, Pemberitaan dan UU ITE yang mana UU ini akan meminimalisir atau mengantisipasi terjadinya hoax,” papar Sugiharto.

    Menjawab pertanyaan salah satu perwakilan organisasi wanita kota Bogor soal hoax, Sugiharto menjelaskan, jika anda melihat adanya hoax atau diri anda dirugikan olah adanya berita hoax maka anda dapat melaporkannya ke Dewan Pers atau Komisi Penyiaran Indonesia, dan Polisi. UU negara kita telah mengatur soal pelaporan pemberitaan yang bersifat hoax atau merugikan sepihak.

    “Kalian jangan ragu dan takut jika menjadi korban hoax, silakan laporkan langsung ke pihak Kepolisian dengan bukti otentik dan laporan akan di proses kepolisian,” tegas Sugiharto.


    Files Download :

Related Posts