Senin, 23 Juli 2018 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Pilkada Jangan Ganggu Keharmonisan Masyarakat

  • Pilkada serentak 2018 tinggal hitungan hari. Masing-masing kandidat yang berlaga serta timnya diharapkan bisa tetap menjaga kondusivitas daerahnya.


    “Masing-masing tim sukses jaga keharmonisan. Semua semakin dewasa,” demikian disampaikan ketua umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar, saat peringatan Nuzulul Quran dan Hari Lahir Pancasila di markas Gerakan Pemuda (GP) Ansor, Sabtu (2/6) lalu.

    Imbauan itu ia sampaikan karena ada kalanya kontestasi Pilkada menyebabkan ketegangan di masyarakat. “Contohnya di DKI Jakarta, semoga tidak terjadi lagi,” kata pria yang akrab disapa Cak Imin itu kepada wartawan. Contoh lain yang juga ia sebutkan adalah perang di media sosial, khususnya yang sempat terjadi di Jawa Tengah, beberapa hari lalu. Ketika itu, mengemuka tagar yang sampai menyinggung nama Panglima Jenderal Besar Soedirman. “Masing-masing harus saling menjaga iklim. Jangan saling menyerang,” ujar Cak Imin.

    Jenderal (purn) Moeldoko, yang juga hadir dalam acara di GP Ansor itu pun turut berkomentar mengenai nama Jenderal Soedirman yang ikut terbawa dalam ‘perang’ antar calon kepala daerah di Jawa Tengah itu. “Selaku mantan prajurit, saya harap penggunaan hashtag semacam itu perlu dipertimbangkan,” kata Moeldoko, yang kini menjadi Kepala Kantor Staf Presiden (KSP).

    Lebih lanjut, ia menyarankan kepada seluruh kandidat yang sedang bersaing di Pilkada, maupun tim pendukungnya, untuk tidak mengeksploitasi tokoh-tokoh nasional. Apalagi pahlawan sebesar Jenderal Soedirman. “Pak Dirman adalah panglima yang berkarakter. Bisa menginspirasi seluruh prajurit. Jangan eksploitasi nama besar beliau untuk kepentingan politik praktis,” tambah Moeldoko, mantan Panglima TNI.

    Pada kesempatan berbeda, mantan Panglima TNI, Jenderal (purn.) Endriartono Sutarto mengingatkan semua pihak bahwa hari lahir Pancasila 1 Juni bisa jadi momentum untuk menjaga kebhinekaan. “Apalagi sekarang di tahun politik, pasti ada orang yang berpihak pada calon a,b,c, itu wajar,” ujar Endriartono kepada wartawan.

    Oleh karena itu, menurut Endriartono, pengelompokan atau keberpihakan pada salah satu pasangan calon dalam Pilkada nanti tidak langsung memecah belah masyarakat. “Itu hanya sekadar pilihan. Setelah Pilkada selesai, ya selesai juga,” katanya lagi. Lebih lanjut, dalam hal pilihan politik, Endriartono ingin agar setiap warga negara memilih berdasarkan kemampuan para calon pemimpinnya. Bukan sekadar karena primordialisme suku atau agama tertentu.

    “Sejak awal, oleh para founding father kita, sudah dipahami bahwa kita terdiri dari beberapa suku, agama, ras. Kemudian, dicetuskanlah satu motto. Bhineka Tunggal Ika,” tandasnya.

    Ketua umum GP Ansor dan juga tokoh masyarakat asal Rembang, Jawa Tengah, Yaqut Cholil Qoumas, mengungkapkan harapannya kepada para tim kampanye di kampung halamannya.

    “Masyarakat jangan terlalu larut dalam kontestasi. Karena siapa pun yang terpilih, itulah yang terbaik untuk Jawa Tengah,” sambung Gus Yaqut, selaku tuan rumah acara peringatan Nuzulul Quran.

    Sebelumnya, lini massa di media sosial Twitter sepekan belakangan ramai dengan perang tagar antara #GanjarKalahPrabowoMenang dengan #GanjarTakTakutPakDirman. Dua tagar yang sempat menjadi topik terpopuler (trending topic) nomor satu Indonesia itu membuat Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Tengah kian memanas.

    Disinggung soal penggunaan kata Sudirman Said menjadi ‘Pak Dirman’ yang mengacu pada nama Jenderal Besar Sudirman,

    Direktur Eksekutif Voxpol Center, Pangi Syarwi Chaniago, mengatakan penggunaan slogan Pak Dirman oleh cagub Jateng Sudirman Said dinilai sebagai salah satu upaya untuk mendongkrak popularitas nama.

    "Penggunaan nama itu bertujuan agar namanya dikenal, disukai, dan dipilih oleh masyarakat. Kan bahasa Pak Dirman sudah populer sebagai pahlawan nasional Jenderal Soedirman," ucapnya.

    Sedang Tim Pemenangan Sudirman-Ida, Sriyanto Saputro menyebutkan, perang tagar di media sosial menjadi hal wajar dan konstitusional. Sekretaris DPD Geindra Jateng itu pun menyindir lawan politiknya, agar tidak terlalu norak, dengan gagap memaknai perang tagar di zaman saat kini.


    Files Download :

Related Posts

  • UU Pilkada Bakal Direvisi Lagi

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) paling lambat terealisasi Agustus mendatang. Karena itu pemerintah bersama DPR hingga kini masih terus berupaya merampungkan hal-hal…
  • sample9

    Revisi UU Pilkada Harus Tuntas Agustus 2016

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo meminta anak buahnya pada Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Ditjen Otda) melibatkan pihak ketiga dalam penyusunan draf revisi Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota…
  • sample9

    Menteri dan Kepala Daerah Dilarang Cuti Kampanye Pilkada

    Seluruh pejabat pembina kepegawaian (PPK) baik pusat dan daerah diminta tidak melakukan kampanye saat pelaksanaan Pilkada serentak. Permintaan itu dituangkan dalam Surat Edaran MenPAN-RB No. 3236/M.PANRB/07/2015…
  • sample9

    Ini Pesan Mendagri Terkait Pilkada Serentak

    Kecamatan masih dianggap sebagai tempat yang paling berpeluang besar melakukan kecurangan dalam Pemilihan Kepala Daerah serentak di 296 wilayah provinsi, kabupaten/ kota, pada 9 Desember mendatang.…
  • sample9

    Mendorong Afirmasi Perempuan di Pencalonan Pilkada

    Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mendorong afirmasi perempuan di pencalonan pemilihan kepala daerah (Pilkada). Sebab, dalam UU Nomor 8 Tahun 2015 Pilkada tentang Pilkada tak…
  • sample9

    Pembiayaan Pilkada Menjadi Pertimbangan Pemerintah

    Pemerintah berkeinginan pelaksanaan pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota secara serentak tetap dilaksanakan pada 2015. Masalah penganggaran menjadi salah satu pertimbangan pemerintah sehingga menginginkan pemilihan kepala daerah (pilkada) tetap di…
  • sample9

    RUU PIlkada Akan Atur Larangan Politik Dinasti

    Anggota Komisi II DPR RI Malik Haramain mengatakan semua fraksi telah menyetujui larangan penerapan politik dinasti dalam Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah."Meski RUU-nya belum diputus, tapi semua fraksi hingga Minggu…