Senin, 18 Februari 2019 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Kemendagri Harapkan Dukungan Seluruh Komponen untuk Target Partisipasi Politik 77,50 Persen

  • Keberhasilan pemilihan umum ditentukan oleh tingginya tingkat partisipasi politik masyarakat. Pemerintah, dalam hal ini Kementrian Dalam Negeri telah menetapkan target pemilih 77,50 persen.

    Terkait pencapapian target pemilih itu, Direktur Politik Dalam Negeri Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum), mengadakan Sosialisasi Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum kepada lintas Kementrian dan Lembaga.

    “Kami harapkan kegiatan Sosialisasi Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum juga bisa disebarluaskan melalui stake holder yang ada pada Kementrian dan Lembaga. Tujuannya, agar masyarakat di bawah lingkungan Kementerian dan Lembaga terdorong untuk  ikut serta dalam Pemilu 20019,” ujar Staf Ahli Menteri Bidang Pemerintahan, Dr. Suhajar Diantoro ditemui usai memberikan sambutan mewakili Sekretaris Jenderal Menteri Dalam Negeri, Hadi Prabowo di The Media Hotel & Tower, Jakarta, Senin (28/5/2018).

    Menurut Suhajar, dari kegiatan ini diharapkan semua Kementrian dan Lembaga ikut membantu pemerintah untuk mensosialiasikan tentang Pemilu Seretak 2019.

    “Pemilu ini merupakan tanggungjawab kita bersama dan peran serta Kementrian dan Lembaga turut membentuk suksesnya penyelenggaraan Pemilu 2019,” harap Suhajar.

    Dirpoldagri Bahtiar,  merangkum beberapa poin penting yang menjadi PR Kemendagri dalam pelaksanaan pemilu. Pertama, terkait program percepatan penyelesaian E-KTP penduduk, karena ini menjadi database, data pemilih tetap (DPT) dalam penyelenggaraan pemilu.

    Kedua, sosialisasi UU Nomor 7 Tahun 2017, demi mencetak pemilu yang berkualitas dengan konstituen yang cerdas.

    “Forum diskusi hari ini diadakan dalam rangka sosialisasi di tingkat kementrian dan lembaga,” paparnya,

    Sementara itu, dalam laporan  kegiatannya, Kasubdit  Fasilitasi Lembaga Pemerintah dan Perwakilan Ditpoldagri Kemendagri, Dedi Taryadi, SH, M.Si mengatakan dari kegiatan ini dihadiri 115 peserta dan Kementrian dan lembaga dan dari kegiatan ini diharapkan ada persamaan persepsi tentang tanggungjawab bersama Kementrian dan Lembaga dalam mensukseskan Pemilu 2019.

    Ada 2 materi dalam pembahasan sosialisasi UU Nomor 7 Tahun 2017. Pertama,  pembahasan materi dari Ketua KPU, Arief Budiman dan Ketua Bawaslu Abhan. Adapun pada sesion kedua, yaitu pembahasan pendalaman materi Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum UU dari Kasubdit Fasilitasi Lembaga Pemerintah dan Perwakilan Dirpoldagri Kemendagri, Dedi Taryadi, SH, M.Si dan Kasi Monitoring & Evaluasi Subdit Fasilitasi Peningkatan Demokrasi, Dr. Aang Witarsa Rofik, M.Si.


    Files Download :

Related Posts