Jumat, 22 Maret 2019 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Kemendagri Gelar Sosialisasi UU Pemilu Tahun 2017 di Bangkalan

  • Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melaksanakan kegiatan Sosialisasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum di Gedung Rato Ebuh, Bangkalan pada Kamis (31/5/2018).

    Kegiatan yang diinisiasi oleh Kemendagri bersama Komisi II DPR RI ini dilandasi pada pemikiran bahwa wilayah Bangkalan perlu mendapat sorotan dan sosialisasi mengingat di tahun politik sekarang ini masyarakat harus lebih tahu dan mengenal apa kerja Pemerintah demi membuat sistem ketatanegaraan agar lebih baik lagi.

    UU Pemilu yang ada saat ini, kata Direkrur Politik Dalam Negeri Kemendagri, Dr. Bahtiar, merupakan pengodifikasian tiga perundangan, yaitu UU Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, UU Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta UU Penyelenggara Pemilu. Kehadiran UU Pemilu ini diharapkan dapat menyempurnakan sistem penyelenggaraan Pemilu di Tanah Air ke depan. Termasuk, penguatan kewenangan penyelenggara Pemilu, yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

    “Hal mendasar yang kita atur dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 ini memperluas otoritas dan kewenangan Bawaslu dan KPU,” kata Bahtiar.

    Zainuddin Amali menambahkan bahwa apa yang dikatakan Bahtiar tadi bahwa sistem kita sudah menuju ke arah yang lebih baik. Akan tetapi, harus kita cermati bersama terkadang sistem kita yang notabene presidensial namun dalam beberapa pelaksanaanya masih tetap bergantung kepada parlementer.

    Nah ini merupakan pekerjaan rummah kita bersama, antara DPR dan Pemerintah.

    Zainuddin berharap Undang-Undang Pemilu ini kita jalankan sebagaimana mestinya dan jika ada kekurangan kekurangan kita perbaiki dan koreksi.

    Turut hadir dalam kegiatan ini adalah Forkopimda Kab.Bangkalan, Ketua Parpol Kab.Bangkalan dan Tokoh-Tokoh Agama dan Masyarakat Kab.Bangkalan.


    Files Download :

Related Posts