Sabtu, 23 Maret 2019 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Kemendagri Gelar Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Serta Kebijakan Bidang Partai Politik

  • dengan kemampuan APBN/APBD.

    Kedua, perihal penggunaan bantuan keuangan partai politik, bantuan keuangan dipergunakan prioritas untuk pendidikan politik bagi anggota partai politik dan masyarakat serta guna menunjang kegiatan operasional sekretariat Partai Politik.

    Ketiga, terkait pelaporan dan pertanggungjawaban bantuan keuangan partai politik disebutkan bahwa partai politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran yang bersumber dari dana bantuan APBN/APBD paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir dan BPK RI melakukan audit selama 3 (tiga) bulan.

    “Hasil audit atas laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran disampaikan kepada partai politik paling lambat 1 (satu) bulan setelah diaudit BPK,” ujarnya.

    Sesdirjen menambahkan, ada  hal pokok terkait bantuan keuangan partai politik,  yang perlu diperhatikan:

    Pertama, kenaikan bantuan keuangan partai politik dapat dilakukan secara selektif sesuai kriteria dan tidak mengganggu pelaksanaan program prioritas daerah.

    Ke depan untuk membangun Partai Politik yang modern sebagai pilar demokrasi di Indonesia, perlu untuk didorong sumber keuangan Partai Politik bukan lagi dari iuran anggota atau sumbangan yang sah tetapi sepenuhnya bersumber dari keuangan negara.

    Sementara itu, dalam laporan kegiatannya, Kasubdit Fasilitasi Kelembagaan Partai Politik Kemendagri, Drs. Syamsuddin, M.Si mengatakan bahwa Kegiatan Sosialisasi Peraturan ini diikuti oleh 125 orang terdiri dari Kepala Badan Kesbangpol dan Kabid Poldagri Provinsi se Indonesia, Pengurus/Pengelola Bantuan Keuangan Partai Politik tingkat Pusat (DPP) dan Pejabat dan staf di lingkungan Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum.


    Files Download :

Related Posts