Selasa, 23 Oktober 2018 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Sesditjen Polpum: Instrumen IDI Cermin Perjalanan Demokrasi di Indonesia Sejak “98

  • Sekretaris Direktorat Jenderal Negeri Direktorat Jenderal Politik dan Perintahan Umum Kemendagri, Didi Sudiana mengatakan instrumen Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) memperlihatkan perjalanan demokratisasi kita sejak 98 yang telah mengalami perubahan significan.

    “Perlu komitmen kita untuk mengawal dinamika ini ke arah demorkasi Pancasila yang berdasar UUD 1945,” ujar Didi ketika membuka kegiatan Rapat Penyusunan Instrumen Penguatan Pokja Di Daerah Kegiatan Bimbingan, Supervisi dan Evaluasi Kinerja Pemda Dalam Pengmbangan Demokrasi (IDI) di Direktrorat Politik Dalam Negeri Dirjen Polpum Kemendagri di Hotel Royal, Jakarta, Selasa (15/5/2018).

    Rapat ini dihadiri sejumlah narasumber yang memberi masukan bagi finasiliasi Penyusunan Instrumen IDI yaitu Pengajar dari  Universitas Paramadina, Abdul Malik Isman, Plt Deputi I Polhukam, Zainuddin,  dari Kasubdiat bidang Politik, Hukum dan dan HAM BPS, Awaluddin, dan dari Kasubdit Wawasan Kebangsaan Bappenas. Dewi  Sri Sutijaningsih, Kasubdit Fasilitasi Lembaga Pemerintah dan Perwakilan, Dedi Taryadi serta Karoreg Ditjen Polpum, Risnandar Himawa,

    Didi  Sudiana yang hadir mewakili Dirjen Polpum Soedarmo mengatakan bahwa Finalisasi Rapat Penyusunan Instrumen Penguatan Pokja Di Daerah ini menunjukkan Demokrasi yang kita mau bangun yang tetap berpedoman dan ciri UUD 1945.

    Dia menuturkan, dengan adanya finalisasi Instrumen IDI ini diharapkan bisa diterapkan di daerah. Penerapan itu tentunya memperhatikan berbagai aspek dan indikator yang menjadi ciri dari setiap daerah. Keanggotan IDI daerah ada  3 Aspek di mana salah satunya yaitu partisipasi politik (hak-hak politik).

    Didi menjelaskan, pertemuan hari ini merupakan finalisasi terkait Penyusunan Instrumen Penguatan Pokja IDI di Daerah. Harapan kita nantinya Instrumen ini dapat menjadi pedoman bagi kita bersama khususnya Tim Pokja Penguatan Demokrasi Indonesia di daerah dalam merancang kegiatan-kegiatan terkait pembangunan politik dan demokrasi yang mengacu pada IDI.

    Ditjen Polpum menggelar kegiatan ini untuk bersama-sama menyusun dan membahas draft Instrumen Penguatan Pokja IDI di daerah.  Penyusunan instrumen dilakukan berdasarkan data yang ada. Data ini dapat berasal dari berbagai sumber. Oleh karena itu, fungsi koordinasi dengan berbagai instansi, terutama Dewan Ahli IDI, Kemenko Polhukam, Bappenas, BPS, dan Kesbangpol provinsi menjadi sangat penting.  Setidaknya instrumen ini akan memuat 2 substansi, yaitu terkait dengan kelembagaan Pokja IDI dan strategi langkah Pokja IDI.  Substansi kelembagaan Pokja IDI akan lebih mendasarkan pada treatment penguatan kelembagaan yang berdasarkan pada peta permasalahan yang ada.  Sedangkan substansi strategi langkah didasarkan pada penyusunan rencana aksi berdasarkan skor IDI yang ada, baik pada level aspek, variabel, maupun indikator.

    “Insha Allah setelah Instrumen Penguatan Pokja IDI tersusun, kiranya dapat memberikan pedoman bagi Pokja IDI di Provinsi, kita dapat manfaat dan pengetahuan lebih sehingga nanti dapat mengimplementasikan dalam menyelesaikan permasalahan di daerah guna perwujudan masyarakat yang demokratis,” paparnya.

    Dilanjutkannya, bahwa kerja sama berbagai pihak harus semakin ditingkatkan terutama peran Pemda, Pokja IDI Provinsi, dan kabupaten/kota dalam memanfaatkan data IDI sebagai dasar penyusunan rencana pembangunan demokrasi sesuai amanat UUD 1945. Peran partai politik juga sangat penting dalam meningkatkan capaian IDI yang diharapkan, karena itu merupakan kewajiban kolektif kita bersama, agar manfaatnya optimal dalam melaksanakan amanat konstitusi kita.

    Seperti yang telah kita ketahui bersama terjadi penurunan skor IDI tahun 2016, yaitu 70,09.  Terdapat 3 variabel yang capaiannya masih dalam kategori “buruk”, yaitu variabel Peran DPRD, Peran Partai Politik, dan Peran Birokrasi Pemerintah Daerah.

    Data tersebut harus menjadi perhatian kita bersama.  Perlu adanya dorongan yang kuat dari seluruh stakeholders untuk meningkatkan capaian IDI sehingga proses konsolidasi demokrasi tetap dapat berjalan sesuai dengan yang kita harapkan bersama.  Penguatan Pokja IDI dilakukan dalam upaya mendukung target RPJMN di mana pada tahun 2019 skor IDI ditargetkan sebesar 75.  Oleh karena itu, diperlukan penguatan Pokja IDI ditingkat provinsi guna menggerakkan peningkatan demokrasi di level provinsi.

    Dalam upaya tersebut, Kemendagri telah mengeluarkan berbagai kebijakan.  Kebijakan tersebut antara lain adalah:

    1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 200/1147/SJ tanggal 6 April 2016 terkait Pelaksanaan Kelompok Kerja (Pokja) Demokrasi di Daerah;
    2. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 200/1389/SJ tanggal 20 Maret 2017 terkait Penguatan Kelopok Kerja (POKJA) Demokrasi di Daerah.
    3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 134 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, Pada Pasal I Point 7 bagian rr, agar setiap Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran kegiatan “Penguatan Kelompok Kerja (POKJA) Demokrasi Indonesia di daerah”.

    Kebijakan yang telah dikeluarkan tentunya untuk menjawab dan memberikan solusi bagi daerah. Adapun pelaksanaan kegiatan penguatan Pokja IDI harus terus dilakukan dengan berbagai cara dan metode, diantaranya melalui pemberian panduan instrumen kepada Pokja IDI Provinsi. Instrumen tersebut sebagai sebuah panduan umum bagi Pokja IDI dalam rangka peningkatan IDI di provinsi.  Penyesuaian dengan karakteristik setiap provinsi merupakan sebuah upaya modifikasi yang wajar yang harus dilakukan Pokja IDI, baik dalam penguatan kelembagaan maupun penyusunan rencana aksi. Dengan demikian kegiatan penyusunan Instrumen Penguatan Pokja IDI di Daerah ini sangat penting untuk dilaksanakan.

    Kemendagri mengharapkan dengan disusunnya Instrumen Penguatan Pokja IDI di Daerah, Tim Pokja IDI Provinsi akan sangat terbantu untuk merancang kegiatan-kegiatan dan Rencana Aksi yang dapat meningkatkan skor IDI di tahun berikutnya.

    “Kami harapkan masukan pemikiran dari seluruh peserta rapat dalam merumuskan Instrumen Penguatan Pokja IDI di daerah, sehingga Instrumen ini dapat menjadi acuan bagi Pokja IDI dalam mengawal dan menyelesaikan permasalahan yang timbul di daerah khususnya peningkatan kehidupan demokrasi,” harap Didi.


    Files Download :

Related Posts