Rabu, 20 Maret 2019 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Mendagri Himbau Calon Kepala Daerah Pahami Area Rawan Korupsi

  • Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Republik Indonesia Tjahjo Kumolo mengaku prihatin dan menghimbau kepada calon kepala daerah  Se-Jawa Tengah dalam pilkada 2018 agar memahami area rawan korupsi.

    Ia mencermati dari kejadian Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi kepada beberapa kepala daerah. 

    Hal ini disampaikan Tjahjo dalam pengarahannya kepada 21 pasang calon kepala daerah Se-Jawa Tengah, di room Quest Hotel, Semarang, Selasa (8/5).

    Menurutnya, ada beberapa area rawan korupsi yang perlu dipahami betul oleh kepala daerah, diantaranya pada perencanaan anggaran, dimana ini merupakan faktor yang paling banyak jadi temuan.

    Selain itu, Tjahjo Kumolo juga menyinggung proses hibah dan bantuan sosial, retribusi serta pajak jual beli barang dan jasa.

    Penanggulangan korupsi menjadi perhatian khusus Pemerintah, sebab menurutnya korupsi merupakan salah satu ancaman bagi bangsa Indonesia.

    Senada dengan Mendagri, Penasehat KPK yang juga menjadi pembicara dalam kegiatan tersebut Muhammad Tsani Annafari menyampaikan bahwa kepala daerah seharusnya menjadi panglima pemberantasan korupsi di daerahnya, bukan malah sebaliknya.

    Ini menurut Tsani sangat penting, sebab sebuah daerah akan susah maju jika kepala daerahnya ditahan oleh KPK.

    Situasi seperti ini akan menjadi kendala kedepannya.

    Dan di dalam proses pilkada ini akan mendapatkan hasil yang baik jika, calon peserta, penyelenggara dan masyarakat pemilihnya memiliki integritas.

    Sementara itu, Pejabat Sementara (PJS) Wali Kota Tegal, Achmad Rofai menyampaikan bahwa pengarahan ini merupakan moment penting yang harus dipahami oleh semua pihak.

    "Apa yang disampaikan Mendagri untuk memahami area korupsi, ini berarti dan dengan memahami tersebut diharapkan tidak akan melakukan korupsi," ujarnya.

    PJS. Wali Kota berharap, siapapun yang akan menjadi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tegal bisa amanah dan tidak melakukan korupsi.


    Files Download :

Related Posts

  • sample9

    Mendagri Ungkap Indonesia Negara Peraturan

    Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyebut Indonesia sebagai negara peraturan lantaran banyaknya jumlah peraturan yang ada di tanah air. "Terkait efektivitas dan efisiensi yang menjadi arahan Presiden, ternyata negara kita negara…
  • sample9

    Mendagri Ingin Kembali Kedepankan Siskamling

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo ingin kembali mengedepankan sistem keamanan lingkungan (Siskamling) untuk masalah penanganan konflik. Hal tersebut diungkapkan usai menutup Rapat Kordinasi Koordinasi Nasional…
  • sample9

    Tak Hanya Gafatar, Mendagri Minta Semua Ormas Ditelaah Kembali

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) mengeluarkan radiogram ke seluruh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) daerah se-Indonesia. Radiogram terkait keberadaan Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) serta organisasi lain. "Sudah bikin radiogram ke…
  • sample9

    Mendagri: Stabilitas Nasional Tergantung Kerukunan Masyarakat

    <header 10;="" top:="" 0px;="" width:="" 360px;="" padding:="" margin:="" font-family:="" 'helvetica="" neue',="" arial,="" sans-serif;="" font-size:="" 16px;="" line-height:="" 17.6px;="" position:="" fixed="" !important;"=""><div class="fixed-top" 50px;="" background:="" rgb(210,="" 28,="" 30);"="">
  • sample9

    Kemendagri Fasilitasi Kepesertaan BPJS

    Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan sepakat untuk mengoptimalkan pelaksanaan program jaminan…
  • sample9

    Ini Pesan Mendagri Terkait Pilkada Serentak

    Kecamatan masih dianggap sebagai tempat yang paling berpeluang besar melakukan kecurangan dalam Pemilihan Kepala Daerah serentak di 296 wilayah provinsi, kabupaten/ kota, pada 9 Desember mendatang.…