Kamis, 21 Maret 2019 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Kemendagri Fasilitasi Bimtek Pelaporan Pemerintah Berbasis Digital

  • Kecepatan dan akurasi data pelaporan pemerintah daerah menjadi instrumen yang penting dalam pembuatan kebijakan baik di tingkat daerah maupun pusat di era digital saat ini. Terkait harapan itu, Kementrian Dalam Negeri melalui Direktorat Politik Dalam Negeri Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum mengadalan Rapat Pengembangan Sistem Informasi Politik Dalam Negeri.

    Rapat yang dihadiri peserta dari Kesbangpol Provinsi dan beberapa kabupaten kota di Indonesia ini digelar di Hotel NAM, Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu (9/5/2018).

    Kasubdit Implementasi Kebijakan Politik Dirpoldagri, Drs. Bangun Sitohang, M. Si dalam sambutan sekaligus pemaparannya mengatakan kebutuhan akan informasi yang cepat, akurat dan bebas dari berita Hoax menjadikan pemerintah, dalam hal ini Kemendagri membuat Bimbingan Teknis Sistem Pelaporan Pemerintah Berbasis Digital bagi aparatur Kesbangpol di daerah.

    “Kami sudah melakukan Bimtek ini baik di tingkat provinsi  maupun kabupaten. Teman-teman yang hadir dalam pelatihan ini adalah mereka yang belum mengikuti pelatihan,” ujar Bangun.

    Bangun menjelaskan, di masa di mana rakyat kita segera akan menikmati pesta demokrasi baik berupa pemilihan kepala daerah, pemilihan anggota legislatif (DPRD dan DPR RI), anggota DPD dan pemilihan presiden di 2019, maka kami mengharapkan segenap  aparatur  Kesbangpol di daerah bisa dengan cepat dan tanggap membuat pelaporan dari setiap kegiatan politik praktis di daerah seperti contohnya demonstrasi.

    “Dengan adanya laporan terupdate secara real time ini maka pemerintah dengan cepat akan bisa mengantisipasi segala tindakan-tindakan yang mengganggung stabilitas politik,” paparnya

    Salah seorang peserta dari Papua Barat, Herlina memberi apresiasi atas diadakannya Bimtek ini. Menurut Herlina, Bimtek tentang Pengembangan Sistem Informasi Politik Dalam Negeri ini amat penting bagi provinsi baru seperti Papua. Dari Bimtek ini, diakuinya banyak mendapatkan informasi terkait hal-hal apa saja yang perlu menjadi perhatian dari daerah baik itu sifatnya kegiatan politik maupun nonpolitik yang nantinya dari pelaporan itu akan menjadi dasar pembuatan kebijakan bagi pimpinan.

    “Kami apresiasi Bimtek ini dan kami akan sebarkan ke 13 kabupaten di Papua Barat ,” pungkas Herlina.


    Files Download :

Related Posts