Senin, 23 Juli 2018 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Masyakarat Harus Diberi Pemahaman Soal Proses Sengketa Hasil Pilkada

  • Pada Kamis, 3 Mei 2018, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo memenuhi undangan dari Mabes Polri untuk hadir di acara Diskusi Publik pada Apel Kasatwil Tahun 2018 di Auditorium Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK) di Jakarta. Dalam arahannya, Menteri Tjahjo sepakat dengan paparan yang diungkap Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi di acara tersebut. 

    Menurut Tjahjo, pemahaman masyarakat tentang bagaimana proses mengajukan sengketa hasil pemilihan belum begitu baik.  Masih ditempuh cara-cara lewat pengerahan massa. Padahal, aturan sudah menyediakan mekanisme bagi yang tak puas terhadap hasil Pilkada misalnya.

    "Tadi menarik yang disampaikan oleh Wakil Ketua MK. Maka saya menitipkan kepada KPU dan Bawaslu dan seluruh jajaran Polri bahwa pemahaman masyarakat yang berkaitan dengan proses keputusan hasil Pilkada maupun pemilu sampe Pilpres ini belum bisa dihayati dengan baik," katanya.

    Ia contohkan, kasus penyerangan kantor Kementerian Dalam Negeri oleh sekelompok orang pendukung calon kepala daerah yang tak puas atas hasil Pilkada.  Mereka menuntut agar dirinya sebagai Mendagri membatalkan putusan MK. Tentu ini menunjukan ada pemahaman yang kurang baik oleh para calon maupun para pendukungnya.

    "Sebagai contoh, kantor saya di Kemendagri dirusak oleh warga masyarakat di daerah,  karena tidak bisa menerima keputusan MK. Dasarnya sepele, kalau bisa pembatalan keputusan ke MK dibatalkan," ujarnya.

    Kasus-kasus seperti itu lanjut Tjahjo jangan kemudian terjadi lagi. Karena itu pentingnya sosialiasi aturan mengenai Pilkada dilakukan secara massif serta intensif pada masyarakat. Sehingga masyarakat paham bagaimana mekanismenya jika mereka merasa tak puas dengan hasil pemilihan. Pemahaman ini sangat penting, untuk menghindari potensi gesekan atau konflik.

    Tapi secara keseluruhan kata Tjahjo, ia merasa bersyukur. Sejak Pilkada serentak di gelar, dari sisi penyelenggaraan bisa dikatakan sukses. Maka mengawal suksesnya Pilkada serentak tahun 2018 ini sangat penting. Hajatan pesta demokrasi lokal di 171 daerah tahun ini merupakan momentum untuk menguatkan konsolidasi demokrasi. Sehingga persiapan ke hajatan politik berikutnya yakni pemilu legislatif dan pemilihan presiden 2018, bisa berjalan mulus, tanpa guncangan.

    "Diawali dengan Pilkada serentak 2015,  Pilkada ini berjalan lancar dan sukses karena KPU dan Bawaslu bekerja maksimal dan profesional. Soal Kaltara ada  gedung Pemda terbakar, saya pikir itu bagian keriakan kecil saja. Saya kira itu biasa. Termasuk Pilkada kemarin di  111 daerah yang seolah-olah olah tak ada Pilkada, hanya tertuju pada satu Pilkada di DKI Jakarta, tapi hari H-nya aman. Ini semua karena kesiapan Polri didukung TNI, jajaran semua pihak, sehingga  hari H Pilkada lancar dan sukses," ujarnya.


    Files Download :

Related Posts

  • sample9

    Mendagri Ingin Kembali Kedepankan Siskamling

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo ingin kembali mengedepankan sistem keamanan lingkungan (Siskamling) untuk masalah penanganan konflik. Hal tersebut diungkapkan usai menutup Rapat Kordinasi Koordinasi Nasional…
  • sample9

    Tak Hanya Gafatar, Mendagri Minta Semua Ormas Ditelaah Kembali

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) mengeluarkan radiogram ke seluruh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) daerah se-Indonesia. Radiogram terkait keberadaan Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) serta organisasi lain. "Sudah bikin radiogram ke…
  • sample9

    Mendagri: Stabilitas Nasional Tergantung Kerukunan Masyarakat

    <header 10;="" top:="" 0px;="" width:="" 360px;="" padding:="" margin:="" font-family:="" 'helvetica="" neue',="" arial,="" sans-serif;="" font-size:="" 16px;="" line-height:="" 17.6px;="" position:="" fixed="" !important;"=""><div class="fixed-top" 50px;="" background:="" rgb(210,="" 28,="" 30);"="">
  • sample9

    Kemendagri Fasilitasi Kepesertaan BPJS

    Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan sepakat untuk mengoptimalkan pelaksanaan program jaminan…
  • sample9

    Ini Pesan Mendagri Terkait Pilkada Serentak

    Kecamatan masih dianggap sebagai tempat yang paling berpeluang besar melakukan kecurangan dalam Pemilihan Kepala Daerah serentak di 296 wilayah provinsi, kabupaten/ kota, pada 9 Desember mendatang.…