Rabu, 20 Februari 2019 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Sekjen Kemendagri, Hadi Prabowo Buka Rapat Sinkronisasi Program dan Anggaran Tahun 2018

  • Kementrian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) menggelar  Rapat Sinkronisasi Program dan Anggaran Tahun 2018 di Hotel Golden Boutique, Jakarta Rabu (2/5/2018). Kegiatan ini dihadiri oleh pejabat Eselon II, III dan IV di lingkungan Kemendagri.

    11Rapat  Sinkronisasi Program dan Anggaran bertema “Dengan Sinergitas dan Sinkronisasi Program Lingkup Kementrian  Dalam Negeri Kita Tingkatkan Partisipasi Politik Dalam Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 Melalui Sosialisasi Undang-Undang Pemilu Nomor  7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum ini dibuka sekaligus diberikan arahan oleh Sekretaris Jenderal Kemendagri Hadi Prabowo.

    Dalam arahannya, Hadi Prabowo mengatakan bahwa  bahwa Aparatur Sipil Negeri (ASN) harus peka terhadap keigatan-kegiatan yang berkaitan dengan politik praktis di lingkungannya.  Petugas ASN juga harus aktif dalam memberikan informasi kepada masyarakat  luas jika ada hal-hal yang ada dalam Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 dan tentang Pemilihan Umum 2019.

    Kepada para peserta,  Hadi Prabowo mengingatkan bahwa para calon kepala daerah pada saat bulan Ramadhan dan pelaksanaan Iedul Fitri, rumah ibadah tidak digunakan untuk ajang kampanye para calon kepala daerah.

    “Masjid  harus bersih dari kegiatan politik praktis dukung mendukung calon kepala daerah. Kesucian Ramadhan dan Iedul Fitri harus kita jaga bersama,” pinta Hadi Prabowo.

    Sementara  itu, Sekretaris Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kemendagri, Didi Sudiana, SE., MM mengatakan dalam laporan kegiatannya mengharapkan agar dari kegiatan ini ada kesamaan visi dan misi tentang pengaturan dan penyelenggaranaan pelaksanaan Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sekaligus diharapkan agar dari kegiatan ini partisipasi ASN bisa menciptakan Pemilu berkualitas, jujur, adil dan bermartabat  serta meningkatkan partisipasi politik pada tahun 2019 sebesar 75 persen.

    Sejumlah nara sumber turut memberikan pengayaan kepada para peserta. Dari Kemendagri hadir, Direktur Poldagari, DR. Bahtiar , yang memberikan materi tentang beberapa materi pokok yang ada  dalam Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum,  Anggota Komisiaris KPU, Firian yang mengulas soal peran KPU dalam penyelenggaraan Pemilu 2019 dan Anggota Bawaslu, Rahmad Bagja yang membahas tentang Peran Bawaslu dalam penyelenggaraan Pemilu 2019.


    Files Download :

Related Posts