Senin, 17 Desember 2018 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Pilkada Berintegritas Mempercepat Hadirnya Pemerintah Bersih

  • Kementerian Dalam Negeri menyampaikan terima kasih dan penghargaan setingginya pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang konsisten dan berkomitmen penuh dalam mencegah praktek korupsi. Program pemilihan kepala daerah (Pilkada) berintegritas yang dikemas dalam pembekalan anti korupsi dan deklarasi laporan kekayaan para calon kepala daerah diyakini bisa mempercepat hadirnya pemerintahan daerah yang bersih dan baik. 

    Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan itu di acara pembekalan anti korupsi dan deklarasi Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) yang dihadiri seluruh pasangan calon kepala daerah se-Sumatera Utara (Sumut) di Medan, Selasa (24/4). Menurut Tjahjo, pihaknya juga merasa perlu menyampaikan apresiasi kepada KPU, Pemerintah Provinsi Sumut dan seluruh pasangan calon atas komitmennya  bisa hadir di pembekalan anti korupsi. 

    "Kami berharap niatan baik dan semangat ini dapat segera diimplementasikan untuk mewujudkan munculnya pemimpin daerah yang amanah, melayani dan mampu melaksanakan janjinya kepada masyarakat," kata dia.

    Tjahjo juga menekankan, pesta demokrasi di 171 daerah, khususnya di Sumut harus disambut dengan baik dengan menghadirkan praktek-pratek demokrasi yang santun dan beretika. Para calon yang ikut kontestasi diharapkan bisa memberi teladan bagi masyarakat. Pilkada serentak 2018 ini harus menampilkan wajah calon pemimpin yang bersih. Calon pemimpin yang mampu menjaga kompetisi  dengan aman, damai dan tertib.

    "Mari kita sukseskan Pilkada dan pemilu, dengan, meningkatan partispasi pemilih, menghindari politik uang, mengedepankan kampanye ide, program, gagasan, bukan hoax atau Sara, dan ujaran kebencian, " katanya.

    Para calon juga dihimbau bisa menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban. Dan, ia juga mengingat, agar para calon yang terpilih kelak bisa mencermati area rawan korupsi, terutama yang menyangkut perencanaan anggaran, retribusi dan pajak, belanja barang dan jasa, hibah dan bansos, jual beli jabatan dan belanja perjalanan dinas.

    "Kami berharap, jika bapak atau ibu terpilih menjadi kepala daerah, komitmen untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dapat diterapkan dengan baik dan sungguh-sungguh," katanya.

    Dengan demikan, lanjut Tjahjo, para kepala daerah terpilih telah menjalankan janji kepada rakyat yang telah memilihnya. Serta janji kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberi kesempatan untuk melayani rakyat.


    Files Download :

Related Posts

  • UU Pilkada Bakal Direvisi Lagi

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) paling lambat terealisasi Agustus mendatang. Karena itu pemerintah bersama DPR hingga kini masih terus berupaya merampungkan hal-hal…
  • sample9

    Revisi UU Pilkada Harus Tuntas Agustus 2016

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo meminta anak buahnya pada Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Ditjen Otda) melibatkan pihak ketiga dalam penyusunan draf revisi Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota…
  • sample9

    Menteri dan Kepala Daerah Dilarang Cuti Kampanye Pilkada

    Seluruh pejabat pembina kepegawaian (PPK) baik pusat dan daerah diminta tidak melakukan kampanye saat pelaksanaan Pilkada serentak. Permintaan itu dituangkan dalam Surat Edaran MenPAN-RB No. 3236/M.PANRB/07/2015…
  • sample9

    Ini Pesan Mendagri Terkait Pilkada Serentak

    Kecamatan masih dianggap sebagai tempat yang paling berpeluang besar melakukan kecurangan dalam Pemilihan Kepala Daerah serentak di 296 wilayah provinsi, kabupaten/ kota, pada 9 Desember mendatang.…
  • sample9

    Mendorong Afirmasi Perempuan di Pencalonan Pilkada

    Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mendorong afirmasi perempuan di pencalonan pemilihan kepala daerah (Pilkada). Sebab, dalam UU Nomor 8 Tahun 2015 Pilkada tentang Pilkada tak…
  • sample9

    Pembiayaan Pilkada Menjadi Pertimbangan Pemerintah

    Pemerintah berkeinginan pelaksanaan pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota secara serentak tetap dilaksanakan pada 2015. Masalah penganggaran menjadi salah satu pertimbangan pemerintah sehingga menginginkan pemilihan kepala daerah (pilkada) tetap di…
  • sample9

    RUU PIlkada Akan Atur Larangan Politik Dinasti

    Anggota Komisi II DPR RI Malik Haramain mengatakan semua fraksi telah menyetujui larangan penerapan politik dinasti dalam Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah."Meski RUU-nya belum diputus, tapi semua fraksi hingga Minggu…