Senin, 22 Oktober 2018 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Ditjen Polpum Menyelenggarakan Kegiatan Pendidikan Politik Perempuan di Kaltim

  • Pada hari Selasa, 17/4/2018, di Hotel Aston Kota Balikpapan, Prov. Kalimantan Timur, telah dilaksanakan Kegiatan Pendidikan  Politik Perempuan yg bertemakan Sukses Agenda Demokrasi Pilkada Serentak Tahun 2018 dan Pemilu Serentak Tahun 2019.
    Kegiatan ini dihadiri oleh pengurus dan anggota partai politik perempuan, anggota dprd perempuan, serta kaum perempuan di Provinsi Kalimantan Timur. Narasumber pada kegiatan ini adalah DR Hetifah syiafudian (DPR RI), Nur Thoha (ketua KPU kota balikpapan), Elsa Pasaribu (pakar sosial Media).

    Dalam sambutannya Direktur Politik Dalam Negeri (DR. Bahtiar M.Si) yang diwakili oleh Kasubdit Pendidikan Etika dan Budaya Politik (Cahyo Ariawan) menyampaikan  bahwa pada tahun 2018 dan tahun 2019 adalah merupakan tahun politik, dimana peran perempuan sangatlah sangat menentukan dalam ikut berperan serta  dalam mensukseskan agenda demokrasi pilkada serentak dan pemilu serentak. Pemilu serentak tahun 2019, yang diatur dalam UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mendorong dan memberikan ruang kepada perempuan melalui affirmative action 30 % keterwakilan perempuan di dalam menempatkan calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota. Saat ini tahapan pemilu serentak pada bulan juli 2018 akan memasuki prndaftaran calon anggota legislatif. Diharapkan Partai Politik dapat menempatkan kader-kader perempuan yang handal untuk duduk di legislatif.

    Cahyo mengatakan Pemerintah terus berjuang utk mewujudkan tatanan politik yg lebih inklusif, lebih demokratis dan lebih berkeadaban. Tatanan politik yg ingin kita bangun adalah tatanan politik yg mendukung jalannya program pembangunan nasional, menuju Indonesia yg lebih maju, mandiri, sejahtera dan berkeadilan.

    Dalam kehidupan berdemokrasi setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yg sama dalam berpolitik, untuk itu kegiatan saat ini merupakan momentum yg sangat strategis terutama dalam upaya meningkatkan kualitas dan kuantitas representasi keterwakilan perempuan maupun kaum marjinal dalam politik untuk menumbuhkembangkan kedewasaan dan kesadaran akan hak dan kewajiban kita dalam kehidupan berbangsa dan bernegara tambah cahyo.

    Selanjutnya salah satu narasumber I Ketut Rasna selaku Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, Pemkot Balikpapan mengatakan bahwa dalam membangun budaya demokrasi maka peningkatan kecerdasan politik kaum perempuan menjadi sangat penting, karena roh atau hakekat demokrasi itu sendiri adalah dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.

    Secara kuantitatif jumlah kaum perempuan lebih banyak dari pada kaum laki-laki, namun peran dan posisi kaum perempuan dalam pembangunan maupun bidang Politik dianggap masih belum seimbang walaupun pemerintah membuat UU partai politik No.25/2000 tentang pokok-pokok kedudukan dan peranan perempuan, UU No.7/2017 tentang Pemilu dimana memuat syarat keterwakilan 30% perempuan dalam pendiri, kepengurusan parpol dan sebagai calon anggota legislatif sebagai langkah legal bagi partisipasi politik perempuan Imbuh I Ketut.

    Menurut I Ketut pergerakan wanita dalam pembangunan tentunya tidak terlepas dari kontribusi semua pihak, baik Pemerintah, dunia usaha ataupun masyarakat. Oleh karena itu pendidikan politik perempuan menjadi hal penting dalam konteks Negara Demokrasi. Kegiatan pendidikan politik guna memajukan demokrasi, mengakhiri deploitisasi sesuai dwngan prinsip "equal partnership". Prinsip ini mencerminkan bagaimana perempuan Indonesia bersama kaum pria berperan aktif membangun bangsa, sekaligus membangun kesejahteraaan dan menjalin hubungan yg dekat dengan aneka macam bangsa du dunia, baik tingkat regional maupun internasional.

    Mounda G Yolanda selaku Kasi Pengembangan Etika dan Budaya Politik Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum mengatakan dalam laporannya bahwa kegiatan pendidikan politik bagi perempuan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan partisipasi politik perempuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara guna mewujudkan tatanan masyarakat madani yang demokratis dan berkeadilan.

    Pelaksanaan kegiatan Dikpol bagi perempuan ini juga implementasi bentuk kerjasama Direktorat Politik Dalam Negeri dengan Badan Kesbangpol Kota Balikpapan, Organisasi perempuan dalam politik imbuh Mounda.

    Menurut Mounda pendidikan politik perempuan ini dilaksanakan selain guna meningjatkan partisipasi politik perempuan, tetapi juga untuk meningkatkan program bidang politik dalam negeri, menanamkan kesadaran dan pemahaman dalam bidang politik serta dapat dijadikan forum berdiskusi dan membahas secara bersama-sama berbagai hal terkait dengan politik dalam negeri.


    Files Download :

Related Posts