Senin, 23 April 2018 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Ditjen Polpum Menyelenggarakan Rapat Identifikasi Pemetaan Konflik

  • Dinamika kehidupan bangsa dan negara pada saat ini semakin mengkhawatirkan serta mulai mengganggu keamanan, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat bahkan juga mengancam stabilitas politik di tanah air. Menilik hal tersebut, Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum menggelar Rapat Identifikasi Pemetaan Konflik di daerah yang bertempat di Hotel Aryaduta, Jakarta pada Senin 16 April 2018.

    Dalam sambutannya di hadapan para Kepala Kesbangpol, Didi Sudiana menyatakan bahwa pada saat ini Pemerintah dihadapkan pada berbagai tantangan nyata dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. “Khususnya mengenai lunturnya nilai-nilai kebangsaan yang ditandai dengan berbagai potensi dan rawan konflik yang dapat muncul dengan cepat karena adanya kondisi realitas masyarakat yang majemuk,” ujar Didi.

    "Legalitas dalam Penanganan Konflik Sosial sudah cukup komprehensif, meliputi UU Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, PP Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Tindak Lanjut UU Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial dan Permendagri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial,” kata Didi menjelaskan secara gamblang.

    "Berdasarkan data Pusat Komunikasi dan Informasi (Puskomin) Kemendagri tercatat ada 83 peristiwa konflik yang terjadi sepanjang tahun 2017 yang dimana potensi konflik lebih banyak terjadi pada poasca pelaksanaan Pilkada,” tegas Didi.

    Didi berharap kepada seluruh peserta agar berperan secara aktif dalam proses penyusunan Rencana Aksi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial dengan memasukkan potensi/kerawanan konflik pilkada serentak 2018 kedalam rencana aksinya.


    Files Download :

Related Posts